- Subsidi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif politik domestik sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha. Ia juga harus diuji dari perspektif tata kelola, keberlanjutan sumber daya, keadilan ekonomi, serta kesesuaiannya dengan rezim perdagangan dan perikanan internasional.
- Pemerintah perlu membuka data secara lebih transparan: berapa alokasi BBM, berapa yang benar-benar terserap, kapal mana yang menerima, berapa nilai dukungan per kapal, berapa kontribusi PNBP-nya, serta apa dampaknya terhadap produksi, tenaga kerja, pendapatan nelayan, dan ekonomi wilayah pesisir.
PELAKITA.ID – Kebijakan harga khusus BBM untuk kapal perikanan kembali membuka pertanyaan penting tentang arah subsidi negara: apakah subsidi benar-benar sedang memperkuat nelayan dan industri perikanan nasional, atau justru menciptakan pola baru ketergantungan energi yang sulit diukur manfaatnya?
Pemerintah telah menyiapkan sekitar 398 ribu kiloliter BBM harga khusus untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT hingga akhir 2026.
Dengan selisih harga sekitar Rp3.600 per liter dari harga keekonomian, dukungan tersebut secara matematis dapat mencapai sekitar Rp1,4 triliun apabila seluruh alokasi terserap.
Angka itu tidak kecil. Ia bahkan mengajak kita melihat kembali hubungan antara penerimaan negara dari sektor perikanan dengan belanja atau dukungan negara yang dikembalikan kepada sektor tersebut melalui berbagai instrumen kebijakan.
Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik. Jika kebutuhan BBM harga khusus ternyata tidak terserap sebagaimana yang diperkirakan, pemerintah semestinya tidak hanya bertanya mengapa serapan rendah, tetapi juga mengevaluasi apakah desain kebijakannya sejak awal sudah tepat.
Sebab subsidi yang baik bukanlah subsidi yang sekadar besar anggarannya. Subsidi yang baik adalah subsidi yang tepat sasaran, transparan, dapat diukur manfaatnya, dan mampu menghasilkan perubahan struktural bagi penerima manfaat.
Kebijakan harga khusus BBM juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.
Dunia perikanan Indonesia sedang menghadapi tantangan produktivitas, efisiensi armada, keselamatan pelayaran, keberlanjutan sumber daya ikan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tekanan pasar global yang semakin menuntut praktik perikanan bertanggung jawab.
Karena itu, subsidi energi seharusnya tidak berhenti pada upaya menurunkan biaya operasional kapal. Ia idealnya menjadi bagian dari strategi transformasi armada perikanan menuju sistem yang lebih efisien, produktif, aman, terlacak, dan berkelanjutan.
Rendahnya penyerapan BBM harga khusus, jika benar terjadi dalam skala yang signifikan, justru dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Jangan sampai negara menyiapkan anggaran besar berdasarkan proyeksi kebutuhan, sementara realitas di lapangan menunjukkan pola konsumsi yang berbeda.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan tersebut.
Apakah nelayan dan pekerja perikanan, pemilik kapal, industri pengolahan, atau seluruh rantai ekonomi perikanan memperoleh dampak positif yang sebanding dengan dukungan fiskal yang dikeluarkan negara?
Pertanyaan ini penting karena kebijakan subsidi selalu memiliki konsekuensi distribusi. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara pada akhirnya berasal dari ruang fiskal yang juga dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pesisir, perlindungan sosial, maupun pembangunan ekonomi daerah.
Di sisi lain, penerimaan negara bukanlah angka yang berdiri sendiri. PNBP dari sektor perikanan perlu dibaca sebagai bagian dari hubungan yang lebih besar antara negara, pelaku usaha, daerah pesisir, dan sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan jutaan masyarakat.
Karena itu, wacana agar sebagian manfaat ekonomi sektor perikanan kembali lebih nyata kepada daerah pesisir juga patut dibicarakan secara terbuka. Daerah yang menjadi lokasi aktivitas penangkapan, pendaratan, perdagangan, dan pengolahan ikan semestinya dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih konkret.
Bukan berarti penerimaan negara harus dibagikan secara sederhana dan merata kepada setiap daerah.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa keberadaan industri perikanan menghasilkan efek berganda yang nyata: pelabuhan berkembang, rantai dingin tumbuh, tenaga kerja terserap, usaha kecil bergerak, dan masyarakat pesisir memperoleh ruang ekonomi yang lebih luas.
Pada saat yang sama, Indonesia perlu berhati-hati dalam merancang subsidi perikanan karena kebijakan nasional tidak lagi berdiri sepenuhnya di ruang domestik. Perkembangan aturan perdagangan dan subsidi perikanan internasional membuat setiap kebijakan dukungan negara perlu dirancang dengan memperhatikan komitmen dan konsekuensi internasional.
Artinya, subsidi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif politik domestik sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha. Ia juga harus diuji dari perspektif tata kelola, keberlanjutan sumber daya, keadilan ekonomi, serta kesesuaiannya dengan rezim perdagangan dan perikanan internasional.
Yang lebih penting lagi, kebijakan BBM harga khusus jangan sampai mengalihkan perhatian dari pekerjaan rumah yang lebih besar. Industri perikanan nasional membutuhkan pembenahan produktivitas, teknologi, data, logistik, pelabuhan, pembiayaan, kualitas hasil tangkapan, dan akses pasar.
BBM murah dapat membantu kapal beroperasi, tetapi tidak otomatis membuat industri perikanan menjadi lebih sehat. Jika biaya energi turun tetapi efisiensi armada tidak meningkat, nilai tambah tidak tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak membaik, maka subsidi hanya menjadi biaya rutin yang terus berulang.
Sudah waktunya subsidi perikanan dipandang sebagai investasi kebijakan, bukan sekadar kompensasi harga.
Pemerintah perlu membuka data secara lebih transparan: berapa alokasi BBM, berapa yang benar-benar terserap, kapal mana yang menerima, berapa nilai dukungan per kapal, berapa kontribusi PNBP-nya, serta apa dampaknya terhadap produksi, tenaga kerja, pendapatan nelayan, dan ekonomi wilayah pesisir.
Dengan data tersebut, publik dapat melihat apakah subsidi benar-benar bekerja.
Jika ternyata penyerapan rendah, pemerintah tidak perlu merasa gagal. Justru itulah informasi penting untuk memperbaiki kebijakan. Anggaran yang tidak terserap dapat menjadi sinyal bahwa asumsi pemerintah perlu dikoreksi, mekanisme distribusi perlu disederhanakan, atau desain subsidi perlu diarahkan kepada kebutuhan yang lebih nyata.
Negara dituntut bukan hanya hadir sebagai pemberi subsidi, tetapi sebagai perancang ekosistem perikanan yang sehat.
Indonesia memiliki laut yang luas, sumber daya ikan yang besar, ribuan pelabuhan dan sentra perikanan, serta jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada ekonomi pesisir.
Tantangannya bukan semata bagaimana membuat kapal terus berlayar, melainkan bagaimana memastikan setiap perjalanan laut menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang lebih besar.
Subsidi BBM seharusnya menjadi jembatan menuju tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri.
Jka suatu hari subsidi tidak lagi diperlukan karena armada telah efisien, usaha perikanan semakin produktif, nelayan semakin sejahtera, serta industri mampu bersaing tanpa ketergantungan berlebihan pada dukungan negara, maka di situlah sebuah kebijakan publik benar-benar dapat disebut berhasil.
Negara tidak boleh hanya menghitung berapa liter BBM yang disubsidi. Negara harus menghitung berapa banyak kesejahteraan yang lahir dari setiap liter yang disubsidi.
___
