PELAKITA.ID – TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting. Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Takalar Semester I Tahun 2026.
Rapat koordinasi dibuka Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Kamis (1/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyelarasan program penanganan stunting di berbagai wilayah Kabupaten Takalar.
Dalam arahannya, Hengky menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan melalui satu program atau satu sektor saja. Dibutuhkan perencanaan yang matang, intervensi yang tepat sasaran, pelaksanaan yang konsisten serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, analisis situasi menjadi tahapan awal yang penting untuk mengetahui kelompok sasaran, kondisi layanan, indikator yang harus dicapai serta berbagai persoalan yang membutuhkan intervensi di tingkat lokal.
“Analisis situasi penting untuk mengidentifikasi sasaran, indikator, masalah layanan, serta menyusun rekomendasi intervensi di tingkat lokal secara komprehensif,” kata Hengky.
Ia juga mendorong agar hasil analisis tersebut diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih terarah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat Pra-Musrenbang tematik stunting serta memastikan program dan kebutuhan anggarannya teridentifikasi dalam SIPD untuk perencanaan tahun berikutnya.
Pada tahap pelaksanaan, pemerintah daerah juga perlu memastikan dukungan anggaran berjalan sesuai kebutuhan. Penandaan anggaran pada APBD dan APBD Perubahan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan program penanganan stunting dapat dipantau sekaligus diukur pelaksanaannya.
Selain anggaran pemerintah daerah, menurut Hengky, perlu pula dilakukan identifikasi terhadap dukungan yang berasal dari APBDes, swadaya masyarakat maupun kemitraan. Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada satu sumber pembiayaan.
Tahapan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan program perlu dinilai secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan intervensi sekaligus menemukan bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
“Selanjutnya dilakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja program secara berkelanjutan dengan klasifikasi baik, sedang, dan kurang,” ujarnya.
Hengky menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar forum untuk melihat capaian program. Lebih dari itu, pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja bersama antarsektor agar intervensi penanganan stunting dapat berlangsung secara terpadu hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Melalui rapat ini kita ingin memperkuat konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di tingkat desa/kelurahan lokus stunting, serta menyusun rencana aksi tindak lanjut dan pembagian peran yang konkret antar-sektor,” tegasnya.
Ketua pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bapperida Kabupaten Takalar, Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si., menyampaikan bahwa rakor tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk melihat capaian program sebelumnya, mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyusun langkah perbaikan yang dapat dilakukan pada periode berikutnya.
Rakor diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai unsur. Mereka antara lain berasal dari Pemerintah Kabupaten Takalar, Bapperida, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan serta organisasi perangkat daerah lainnya.
Peserta juga mencakup para camat se-Kabupaten Takalar, perwakilan kepala desa dan lurah yang menjadi lokus stunting, kepala puskesmas, serta sejumlah mitra seperti TP-PKK, perguruan tinggi, organisasi profesi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Bapperida memaparkan perkembangan indikator stunting sekaligus evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Kabupaten Takalar.
Dinas Kesehatan menyampaikan perkembangan intervensi spesifik, hasil analisis data survei serta manajemen kasus stunting. Sementara DPPKBP3A membahas pendampingan bagi keluarga yang memiliki risiko stunting dan penguatan peran kader KPM/TPK di lapangan.
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting di Takalar diarahkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi. Program kesehatan perlu berjalan bersama intervensi sosial, pangan, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan keluarga serta berbagai layanan dasar lainnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Takalar mendorong agar setiap sektor memiliki peran yang jelas, program tidak berjalan sendiri-sendiri, dan intervensi dapat menjangkau keluarga sasaran secara lebih efektif. Konvergensi hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi salah satu kunci agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
