PELAKITA.ID – TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I Tahun 2026.
Rakor yang berlangsung di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Kamis (1/10/2026), dibuka Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM.
Forum tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan langkah bersama dalam menangani persoalan stunting hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Hengky mengatakan percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan dilakukan secara konsisten dalam seluruh tahapan program. Menurutnya, keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan membaca persoalan, menyusun perencanaan, menjalankan program, kemudian mengevaluasi hasilnya.
Tahap awal yang perlu diperkuat adalah analisis situasi. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memetakan kelompok sasaran, indikator yang harus dicapai, kesenjangan layanan serta berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan di tingkat lokal.
“Analisis situasi penting untuk mengidentifikasi sasaran, indikator, masalah layanan, dan menyusun rekomendasi intervensi di tingkat lokal secara komprehensif,” jelas Hengky.
Hasil analisis tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan yang lebih terarah. Hengky mendorong agar intervensi dan kebutuhan sumber daya dipastikan sejak tahap perencanaan, antara lain melalui Pra-Musrenbang tematik stunting dan penandaan atau tagging anggaran dalam SIPD untuk tahun anggaran berikutnya.
Pada tahap pelaksanaan, dukungan anggaran juga perlu dipastikan melalui penandaan program pada APBD tahun berjalan maupun APBD Perubahan. Selain itu, pemerintah perlu melihat kontribusi pembiayaan dan kegiatan yang berasal dari APBDes, swadaya masyarakat serta kemitraan pada setiap periode pelaksanaan.
Seluruh proses tersebut kemudian harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk melihat apakah kegiatan telah terlaksana, tetapi juga untuk mengukur kinerja program secara berkelanjutan serta mengetahui bagian yang masih memerlukan penguatan.
Hengky menegaskan bahwa koordinasi tersebut harus menghasilkan langkah nyata, terutama dalam menyatukan berbagai intervensi yang bersifat spesifik dan sensitif di wilayah yang menjadi lokus stunting.
“Melalui rapat ini kita ingin memperkuat konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di tingkat desa/kelurahan lokus stunting, serta menyusun rencana aksi tindak lanjut dan pembagian peran yang konkret antar-sektor,” tegasnya.
Ketua pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bapperida Kabupaten Takalar, Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si., menyampaikan bahwa rakor tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan stunting di Takalar.
Menurutnya, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian program sebelumnya sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan intervensi pada periode sebelumnya. Hasil evaluasi kemudian menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahap berikutnya.
Rakor diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan mitra pembangunan. Peserta antara lain Bupati Takalar selaku pengarah, Sekretaris Daerah selaku Ketua TPPS, Bapperida, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Ketahanan Pangan.
Para camat se-Kabupaten Takalar, perwakilan kepala desa dan lurah di wilayah lokus stunting, kepala puskesmas, serta mitra dari TP-PKK, perguruan tinggi, organisasi profesi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat turut mengikuti kegiatan tersebut.
Sejumlah materi strategis menjadi bagian dari pembahasan. Bapperida memaparkan capaian indikator stunting dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Kabupaten Takalar.
Dinas Kesehatan menyampaikan perkembangan intervensi spesifik, analisis data survei serta manajemen kasus stunting. Sementara DPPKBP3A membahas strategi pendampingan keluarga yang memiliki risiko stunting serta penguatan peran kader KPM/TPK.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Takalar mendorong agar penanganan stunting tidak berjalan secara sektoral. Keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi diharapkan dapat memperjelas pembagian peran setiap pihak sekaligus memastikan intervensi sampai kepada keluarga sasaran.
Penguatan konvergensi hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dari langkah tersebut. Dengan kerja lintas sektor yang lebih terarah, program pencegahan dan penurunan stunting diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur dan berkelanjutan.
