Gagasan yang lahir dari forum ISKINDO tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Pengetahuan tersebut harus dapat diterapkan pada berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan kabupaten dan kota, provinsi, pemerintah pusat, hingga sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset.
JAKARTA — Menjelang pelaksanaan Kongres IV Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Ketua Umum ISKINDO Riza Damanik menegaskan pentingnya memperkuat peran ilmu pengetahuan dalam menentukan arah pembangunan kelautan Indonesia.
Menurutnya, tantangan pengelolaan sumber daya laut yang semakin kompleks membutuhkan kebijakan yang dibangun di atas bukti, pengetahuan, serta kapasitas sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan Riza dalam Webinar #2 Marine Insight yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (DPP ISKINDO) sebagai bagian dari rangkaian menuju Kongres IV ISKINDO 2026.
Forum yang mempertemukan para sarjana kelautan, akademisi, praktisi, senior ISKINDO, serta pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres IV ISKINDO sekaligus ruang untuk memperkaya gagasan mengenai masa depan pembangunan kelautan Indonesia.
Riza memulai paparannya dengan menyebutkan, keberadaan ISKINDO hingga saat ini merupakan capaian penting.
“Ketika organisasi tersebut pertama kali dibentuk, terdapat kekhawatiran bahwa keberlangsungannya mungkin hanya bertahan dalam waktu singkat. Namun, perjalanan waktu menunjukkan bahwa ISKINDO tetap eksis, solid, dan terus menjadi ruang berhimpun para sarjana kelautan Indonesia,” ucapnya.
“Kalau ada dulu yang memperkirakan ketika awal Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia itu diluncurkan, dikira usianya hanya bisa bertahan satu dua tahun saja. Tapi paling tidak kita bisa katakan hingga hari ini organisasi ini tetap utuh, tetap solid, dan insyaallah akan terus berjalan,” ujar Riza.
Bagi Riza, keberlanjutan organisasi bukan sekadar persoalan mempertahankan eksistensi kelembagaan.
Lebih penting dari itu, ISKINDO diharapkan mampu mengonsolidasikan gagasan, pengalaman, dan pengetahuan para anggotanya agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap arah pembangunan kelautan nasional.
Ia menilai forum-forum diskusi yang mempertemukan generasi senior dan generasi muda ISKINDO perlu terus dihidupkan.
Dari ruang semacam itu, pengalaman para senior dapat bertemu dengan gagasan baru generasi berikutnya, kemudian dikristalisasi menjadi pemikiran yang relevan bagi kebutuhan pembangunan kelautan Indonesia.
Ilmu Pengetahuan sebagai Panglima
Riza menekankan bahwa tantangan pembangunan kelautan tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan sektoral atau keputusan jangka pendek.
Persoalan keberlanjutan sumber daya alam, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, hingga kawasan perbatasan membutuhkan kebijakan yang berbasis pengetahuan.
Ia merujuk pada pengalaman dalam forum internasional yang diikutinya, termasuk Ministerial Meeting kawasan Asia-Pasifik.
Menurutnya, terdapat kesadaran yang semakin kuat di berbagai negara bahwa pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari harus ditopang oleh ilmu pengetahuan.
“Tidak ada jalan lain kalau kita ingin mendorong satu pembangunan yang lebih sustain, kalau kita ingin mendorong satu pengelolaan sumber daya alam yang lebih lestari, kalau kita ingin memastikan setiap pembangunan itu bisa memberikan dampak yang inklusif, maka tidak ada lain, panglimanya adalah ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Karena itu, Riza mendorong agar evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti semakin menjadi arus utama dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang dihasilkan kampus, lembaga riset, organisasi profesi, pemerintah, maupun sektor swasta perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi dan kebijakan yang dapat menjawab persoalan nyata di lapangan.
Menurut dia, gagasan yang lahir dari forum ISKINDO tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Pengetahuan tersebut harus dapat diterapkan pada berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan kabupaten dan kota, provinsi, pemerintah pusat, hingga sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset.
“Kami berharap pemikiran-pemikiran dari Bapak, Ibu, teman-teman semua, para senior, nantinya bisa kita deliver di wilayah kita masing-masing,” katanya.
Dari Gagasan Menuju Investasi Kelautan
Riza juga mengungkapkan hasil kajian yang pernah dilakukan bersama sejumlah peneliti dan jejaring akademik untuk melihat posisi sektor kelautan dan perikanan dalam upaya membawa Indonesia menuju negara maju.
Kajian tersebut mencoba memetakan subsektor kelautan dan perikanan yang telah relatif mapan serta sektor-sektor yang masih membutuhkan penguatan. Dari sejumlah subsektor yang dikaji, menurut Riza, sektor perikanan tangkap dan budidaya termasuk yang relatif lebih mapan. Sementara subsektor lainnya masih membutuhkan investasi lebih besar.
Investasi itu tidak hanya berbentuk modal finansial, tetapi juga mencakup pengetahuan, sumber daya manusia, teknologi, dan kapital.
“Kalau dilihat sampai tahun 2025–2026 ini, yang bisa dikatakan relatif mapan itu baru pada sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Sisanya masih perlu ada penguatan-penguatan, baik itu investasi dari sisi pengetahuan, sumber daya manusia, termasuk juga investasi dari sisi kapital,” jelasnya.
Namun, Riza mengingatkan bahwa pengembangan sektor kelautan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Negara-negara yang kini menjadi pemain utama dalam ekonomi kelautan juga membangun kekuatannya melalui tahapan yang panjang, konsisten, dan berbasis prioritas.
Ia mencontohkan China yang membangun industri rumput laut dan karagenan secara bertahap hingga kemudian menjadi salah satu pemain utama dunia. Demikian pula Norwegia yang membangun industri salmon melalui investasi dan penguasaan teknologi secara konsisten.
Menurut Riza, pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan membutuhkan visi jangka panjang. Negara perlu menentukan sektor prioritas, membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mengembangkan industri secara bertahap hingga mampu bersaing di tingkat global.
Belajar dari Norwegia, Vietnam hingga Jepang
Norwegia, kata Riza, merupakan salah satu contoh bagaimana sebuah negara membangun keunggulan baru melalui penguasaan teknologi. Ketika melakukan transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih berkelanjutan, negara tersebut menempatkan akuakultur sebagai salah satu sektor strategis.
Penguatan dilakukan melalui penguasaan teknologi offshore aquaculture, teknologi pembenihan, serta teknologi pendukung lainnya. Investasi pengetahuan tersebut kemudian membentuk fondasi bagi berkembangnya industri yang memiliki daya saing global.
Riza juga menyinggung perkembangan Vietnam yang mulai mengembangkan komoditas alternatif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Pengembangan baramundi menjadi salah satu contoh bagaimana negara merespons perubahan kondisi lingkungan dan prospek produksi komoditas perikanan masa depan.
Pengembangan tersebut tidak berhenti pada aktivitas budidaya, tetapi disertai pengembangan teknologi akuakultur lepas pantai. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bagaimana riset, teknologi, investasi, dan kebijakan dapat dipadukan untuk membangun sektor kelautan yang lebih adaptif.
Sementara Jepang, menurut Riza, terus mengembangkan teknologi energi dan pemanfaatan teknologi lainnya untuk mendukung kegiatan kelautan.
Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan satu pola yang sama: pembangunan kelautan bermula dari kemampuan mengidentifikasi persoalan, menghasilkan pengetahuan, lalu mengubahnya menjadi inovasi dan kebijakan.
Kongres IV dan Masa Depan ISKINDO
Menjelang Kongres IV ISKINDO, Riza berharap organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para sarjana kelautan, tetapi berkembang sebagai ruang konsolidasi pengetahuan dan gagasan untuk pembangunan nasional.
Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks. Ketahanan pangan, perubahan iklim, kesejahteraan masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya alam, teknologi kelautan, hingga daya saing ekonomi membutuhkan keterlibatan para ahli dan sarjana kelautan secara lebih strategis.
Karena itu, kongres diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan gagasan yang dapat menjawab kebutuhan Indonesia dalam jangka panjang.
ISKINDO, kata Riza, memiliki modal penting berupa jejaring alumni dan sarjana kelautan yang tersebar di berbagai sektor. Sebagian berada di pemerintahan, kampus, lembaga riset, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga lainnya.
Modal tersebut, menurutnya, perlu dikonsolidasikan menjadi kekuatan pengetahuan yang mampu memberi arah bagi pembangunan kelautan Indonesia.
Harapan Riza terhadap ISKINDO menjelang kongres bertumpu pada satu gagasan utama: organisasi profesi harus mampu menjembatani pengetahuan dengan kebijakan dan kebijakan dengan perubahan nyata di masyarakat.
Dengan cara itu, keberadaan ISKINDO tidak berhenti pada usia dan keberlanjutan organisasi, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar panjang untuk memastikan laut Indonesia dikelola secara berkelanjutan, berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pesisir serta bangsa Indonesia.
Redaksi
