- Pemerintah telah mengalokasikan 398 ribu kiloliter (KL) BBM harga khusus bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT, dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun. Angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan PNBP sumber daya alam perikanan tangkap sepanjang 2025 yang tercatat sekitar Rp1,1 triliun.
- Hingga saat ini, sebuah sumber Pelakita.ID menyebutkan, sekitar dua bulan setelah kebijakan tersebut diberlakukan, realisasi atau penyerapan BBM harga khusus baru mencapai sekitar 3 persen. Rendahnya penyerapan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu kemungkinan adalah kapal perikanan masih memperoleh BBM dengan harga di bawah harga khusus yang ditetapkan, yakni Rp15.000 per liter.
- Informasi yang beredar, dengan harga keekonomian Biosolar sebesar Rp18.600 per liter, pemerintah memberikan harga khusus Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan. Artinya, setiap liter BBM yang disalurkan melalui skema harga khusus menimbulkan selisih Rp3.600 yang harus ditanggung negara dan dibayarkan kepada Pertamina.
PELAKITA.ID — Laut Indonesia luas, sumber dayanya besar, dan armada perikanannya terus bergerak.
Di balik angka ribuan kapal yang aktif beroperasi, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: seberapa sehat sebenarnya armada perikanan nasional jika operasionalnya masih membutuhkan ratusan ribu kiloliter BBM dengan dukungan pembiayaan negara?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika data Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, per 20 Juli 2026 mencatat 6.850 kapal aktif berukuran lebih dari 30 GT hingga 200 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Angka tersebut bukan sekadar statistik armada. Ia menggambarkan besarnya kapasitas produksi, daya jelajah, kebutuhan logistik, konsumsi energi, sekaligus konsekuensi fiskal dari pengelolaan perikanan tangkap Indonesia.
Di antara 6.850 kapal tersebut, kelompok 61–100 GT menjadi populasi terbesar dengan 2.510 unit atau 36,6 persen. Kemudian terdapat 2.157 kapal berukuran 31–60 GT, 1.387 kapal berukuran 101–150 GT, dan 796 kapal berukuran 151–200 GT.
Dengan struktur seperti itu, armada perikanan Indonesia bukan lagi sekadar kumpulan kapal yang beroperasi dekat pantai.
Sebagian besar merupakan armada yang membutuhkan perjalanan lebih jauh, waktu operasi lebih panjang, dukungan pelabuhan, logistik, mesin, awak kapal, dan tentu saja bahan bakar.
Berdasarkan kalkulasi kebutuhan hingga 31 Desember 2026, armada tersebut diproyeksikan membutuhkan sekitar 398 ribu kiloliter BBM harga khusus. Nilainya tidak kecil. Beban pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun menunjukkan bahwa energi bukan sekadar persoalan teknis operasional kapal, tetapi sudah menjadi bagian penting dari arsitektur pembiayaan perikanan nasional.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya berapa banyak ikan yang mampu ditangkap oleh armada tersebut, tetapi juga berapa besar biaya energi yang harus ditanggung untuk menghasilkan setiap unit produksi perikanan?
Ini penting karena subsidi energi seharusnya tidak berhenti pada logika bahwa kapal harus tetap melaut. Kebijakan energi mestinya juga mendorong produktivitas, efisiensi, kepastian usaha, dan transformasi teknologi armada.
Jika konsumsi BBM terus menjadi komponen biaya yang sangat besar, maka ketergantungan terhadap energi bersubsidi berpotensi menjadi persoalan struktural.
6.850 Kapal dan Pertanyaan tentang Efisiensi
Dominasi kapal 61–100 GT memperlihatkan bahwa segmen ini merupakan tulang punggung armada menengah-besar. Namun dominasi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan tentang efisiensi.
Apakah armada kita sudah cukup efisien dalam menggunakan energi?
Pertanyaan ini tidak sederhana. Konsumsi BBM dipengaruhi oleh jenis kapal, mesin, alat penangkapan ikan, jarak tempuh menuju fishing ground, lama operasi, kondisi cuaca, hingga produktivitas penangkapan. Karena itu, ukuran keberhasilan armada tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah kapal aktif atau volume tangkapan. Ada ukuran lain yang semakin penting: berapa liter BBM yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ton ikan?
Jika indikator seperti ini belum menjadi bagian utama evaluasi kebijakan, maka kita mungkin sedang menghitung keberhasilan perikanan dari sisi yang terlalu sempit.
Armada yang besar belum tentu efisien. Kapal yang semakin banyak belum tentu berarti produktivitas semakin tinggi. Dan subsidi yang semakin besar belum tentu menghasilkan nilai tambah yang sebanding.
Perkiraan pembiayaan BBM sekitar Rp1,4 triliun seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali desain subsidi energi bagi sektor perikanan. Subsidi memang penting bagi keberlangsungan usaha, terutama ketika biaya operasi meningkat dan nelayan serta pelaku usaha menghadapi ketidakpastian harga energi. Namun subsidi juga harus memiliki arah.
Jangan sampai negara hanya membayar agar kapal tetap beroperasi tanpa memastikan apakah armada tersebut semakin produktif, semakin efisien, semakin modern, dan semakin mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.
Dengan kata lain, subsidi seharusnya menjadi jembatan menuju efisiensi, bukan tempat armada berhenti bergantung.
Karena itu, modernisasi mesin, teknologi hemat energi, desain kapal, optimalisasi alat tangkap, sistem navigasi, manajemen perjalanan, hingga pemanfaatan data operasi kapal perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi armada nasional.
Persoalan berikutnya adalah akuntabilitas.
Dengan nilai pembiayaan yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah membutuhkan sistem data yang semakin presisi untuk memastikan BBM harga khusus benar-benar digunakan oleh kapal yang berhak dan untuk aktivitas perikanan yang tercatat. Di sinilah integrasi data menjadi sangat penting.
Data Vessel Monitoring System (VMS), logbook perikanan, data keaktifan kapal, pelabuhan pangkalan, perizinan, hingga rekam distribusi BBM semestinya dapat dibaca sebagai satu sistem.
Dengan sistem seperti itu, pemerintah bukan hanya mengetahui berapa liter BBM yang disalurkan, tetapi juga dapat menjawab pertanyaan yang lebih penting: kapal mana yang menerima, ke mana kapal beroperasi, berapa lama melaut, berapa hasil tangkapannya, dan seberapa efisien konsumsi energinya.
Teknologi digital semestinya membuat subsidi semakin tepat sasaran, bukan sekadar membuat administrasinya semakin rumit.
Armada Besar, Tetapi Apa Strateginya?
Indonesia membutuhkan armada perikanan yang kuat. Tidak ada negara maritim yang ingin melihat wilayah lautnya luas tetapi kemampuan armadanya lemah.
Armada nasional dibutuhkan untuk menangkap ikan, menjaga aktivitas ekonomi di laut, memperkuat industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memastikan sumber daya perikanan Indonesia memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, membangun armada bukan hanya soal menambah kapal.
Kita membutuhkan armada yang produktif, efisien, modern, aman bagi awak kapal, ramah lingkungan, dan terhubung dengan sistem pengelolaan sumber daya ikan yang berbasis data. Karena itu, angka 6.850 kapal aktif seharusnya tidak membuat kita berhenti pada rasa bangga.
Angka itu justru harus memunculkan pertanyaan yang lebih kritis: apakah armada perikanan Indonesia sedang bergerak menuju industri perikanan yang semakin mandiri dan efisien, atau justru semakin bergantung pada energi yang ditopang negara?
Laut Indonesia membutuhkan kapal yang mampu menjangkau sumber daya ikan. Tetapi negara juga membutuhkan armada yang mampu menghasilkan nilai ekonomi lebih besar dengan konsumsi energi yang lebih efisien.
Di tengah tekanan fiskal, perubahan iklim, tuntutan keberlanjutan, dan kompetisi industri perikanan global, pilihan Indonesia semestinya jelas: bukan sekadar memperbanyak kapal, tetapi membangun armada yang lebih cerdas, lebih hemat energi, dan lebih produktif.
Ukuran kekuatan armada perikanan nasional bukan hanya berapa banyak kapal yang berlayar, tetapi seberapa besar nilai yang mampu mereka hasilkan bagi bangsa dengan sumber daya yang digunakan.
Sekali lagi, rendahnya penyerapan tersebut memunculkan pertanyaan besar: mengapa kapal perikanan belum banyak menggunakan BBM harga khusus?
Apakah karena kebutuhan riil armada jauh di bawah alokasi, mekanisme distribusinya belum efektif, atau justru kapal masih mendapatkan BBM dengan harga di bawah Rp15.000 per liter melalui skema lain?
Redaksi
