PELAKITA.ID – JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui surat resmi kepada DPR.
Usulan tersebut menjadi bagian dari proses konstitusional pergantian Kapolri, yang selanjutnya dibahas melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI.
Surat Presiden mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri diterima pimpinan DPR pada 30 September 2026, sebelum proses uji kelayakan Suyudi berlangsung pada Kamis, 1 Oktober.
Di tengah proses tersebut, ucapan selamat disampaikan Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara sekaligus Koordinator Nasional FORNAS Pro 08, Dr. (c) Muhammad Burhanuddin, S.H., M.H.
Burhanuddin menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo yang mengusulkan Suyudi, seraya menilai pengalaman panjangnya menjadi modal penting dalam memimpin institusi Polri.
Menurut Burhanuddin, Suyudi memiliki perjalanan karier yang cukup lengkap, mulai dari fungsi reserse, kewilayahan, pimpinan kepolisian daerah, hingga penugasan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
“Selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya.
Burhanuddin berharap proses yang sedang berlangsung di DPR berjalan lancar, terbuka, serta menghasilkan keputusan terbaik sesuai mekanisme ketatanegaraan dan kepentingan pelayanan publik.
Burhanuddin yang telah bertemu Komjen Suyudi beberapa waktu lalu ini menyampaikan penghargaan atas perjalanan pengabdian Suyudi yang selama lebih dari tiga dekade berkembang melalui berbagai penugasan strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1994, kemudian menempuh pendidikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 serta pendidikan Sespimti Polri pada 2018.
Latar belakang tersebut memperlihatkan perjalanan profesional yang berangkat dari pengalaman lapangan dan kemudian berkembang menuju tanggung jawab kepemimpinan pada level nasional.
Pada fase awal kariernya, Suyudi banyak berkecimpung dalam fungsi reserse, termasuk sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya dan sejumlah jabatan penyidikan lainnya.
Pengalaman kewilayahan kemudian membawanya dipercaya menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan.
Kariernya berlanjut melalui sejumlah jabatan kepala satuan reserse, termasuk Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Tangerang Kota, dan Jakarta Barat.
Pengalaman sebagai pemimpin kewilayahan semakin luas ketika Suyudi dipercaya menjadi Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Di tingkat Mabes Polri, ia kemudian menjalankan sejumlah tugas strategis, termasuk sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim.
Pada 2023, Suyudi dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya, sebelum kemudian menjabat Kapolda Banten pada 2024 dan melanjutkan pengabdian nasional melalui BNN.
Presiden Prabowo melantik Suyudi sebagai Kepala BNN pada Agustus 2025, menggantikan Komjen Pol. Marthinus Hukom, melalui Keppres Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Dalam kapasitas sebagai Kepala BNN, Suyudi kemudian memperoleh pangkat Komisaris Jenderal Polisi melalui Korps Raport yang dipimpin Kapolri pada September 2025.
Pengalaman memimpin BNN juga menempatkannya berhadapan dengan persoalan keamanan yang memiliki dimensi luas, termasuk pemberantasan jaringan narkotika dan penguatan pendekatan rehabilitasi.
Sehari sebelum proses uji kelayakan, Suyudi masih menjalankan tugas sebagai Kepala BNN dan menyampaikan pentingnya mengubah stigma masyarakat terhadap layanan rehabilitasi narkotika sebagai bagian dari proses pemulihan.
Suyudi punya leadership kuat
Bagi Burhanuddin, rangkaian pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Suyudi memiliki spektrum pengalaman yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga kepemimpinan kelembagaan.
“Pengalaman beliau menjadi Kapolda, Kepala BNN, serta perjalanan panjang di bidang reserse merupakan bagian penting dari proses pengabdiannya kepada negara,” kata Burhanuddin.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam memahami tantangan Polri yang semakin kompleks, terutama menyangkut keamanan, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan kepercayaan publik.
Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang harus dijalankan melalui prosedur hukum dan tata negara yang berlaku.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan ruang bagi proses resmi di DPR sekaligus menghormati setiap tahapan yang sedang berjalan.
Bagi organisasi yang dipimpinnya, kata Burhanuddin, kepemimpinan nasional membutuhkan figur yang memiliki pengalaman, integritas, kemampuan bekerja lintas lembaga, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Ucapan selamat tersebut sekaligus menjadi harapan agar proses pencalonan Suyudi berlangsung dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan Polri yang mampu menjawab tantangan keamanan nasional.
Komisi III DPR pada 1 Oktober 2026 telah menyelesaikan uji kelayakan Suyudi dan menyetujui pencalonannya secara aklamasi untuk dibawa ke sidang paripurna DPR RI.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa posisi Suyudi saat ini masih berada dalam rangkaian proses pengangkatan Kapolri, sehingga keputusan final tetap mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
“Selamat mengikuti seluruh proses selanjutnya. Semoga amanah, diberikan kekuatan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Ucapan tersebut menjadi penutup pesan Garuda Astacita Nusantara dan FORNAS Pro 08, sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjalanan pengabdian seorang perwira yang kini memasuki fase penting dalam kariernya.
Perjalanan Suyudi dari dunia reserse, kepemimpinan kewilayahan, Polda, hingga BNN memperlihatkan lintasan karier panjang yang kini berhadapan dengan tanggung jawab baru di tingkat nasional.
Bagi Burhanuddin, proses tersebut bukan sekadar pergantian figur, melainkan momentum untuk terus memperkuat profesionalisme, pelayanan publik, penegakan hukum, serta hubungan Polri dengan masyarakat.
Redaksi
