Data diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Namun, ketika angka tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kerentanan warga, negara membutuhkan mekanisme koreksi yang cepat, transparan, dan manusiawi.
Oleh: ANDI ZULKIFLI DAIDO
Peneliti Azda Institute
PELAKITA.ID – Ada ironi yang sedang dihadapi sebagian masyarakat di Pulau Morotai, Maluku Utara. Di satu sisi, masih ada warga yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit dan tinggal di rumah yang membutuhkan perbaikan.
Di sisi lain, ketika status sosial-ekonomi mereka diperiksa melalui sistem desil, sebagian justru tercatat berada pada kelompok yang membuat mereka tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan. Situasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara angka dalam sistem administrasi sosial dengan kenyataan kehidupan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Persoalan itu mengemuka dalam pemberitaan Posko Malut pada 1 September 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai, Jainudin Naba, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengubah status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikonfirmasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Ia juga menyebut adanya rencana pemutakhiran data serta mengimbau masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi agar menyampaikan keberatan kepada BPS.
Dalam berita yang sama, seorang warga bernama Wanto mempertanyakan kondisi warga yang secara ekonomi masih tidak mampu tetapi tercatat pada desil di atas lima sehingga, menurut keterangannya, tidak dapat memperoleh bantuan sosial, termasuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Keluhan tersebut penting diperhatikan bukan semata-mata karena menyangkut satu keluarga atau satu wilayah, melainkan karena menggambarkan persoalan yang mungkin muncul ketika sistem klasifikasi sosial-ekonomi berhadapan dengan kondisi masyarakat yang kompleks dan terus berubah.
Kasus Morotai tersebut memang tidak serta-merta membuktikan bahwa sistem desil keliru. Ia justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: apa yang harus dilakukan negara ketika angka dalam sistem tidak lagi dirasakan sesuai dengan keadaan warga di lapangan?
Pertanyaan ini menjadi penting karena semakin besar ketergantungan kebijakan sosial pada data, semakin besar pula konsekuensi ketika data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat yang hendak dilayani.
Data Diperlukan, Tetapi Data Bukan Kenyataan Itu Sendiri
Tidak ada alasan untuk menolak penggunaan data dalam kebijakan sosial. Negara membutuhkan data agar bantuan tidak diberikan secara serampangan, sekaligus memastikan sumber daya publik yang terbatas dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data yang baik dapat mencegah bantuan jatuh kepada kelompok yang tidak berhak dan membantu pemerintah menemukan keluarga yang berada dalam kondisi paling rentan.
DTSEN dirancang sebagai basis data yang dinamis. Posisi desil dapat berubah mengikuti pemutakhiran data dan dinamika kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam pengelompokan kesejahteraan tersebut, berbagai indikator digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Secara prinsip, pendekatan tersebut dapat dipahami karena negara memang membutuhkan instrumen yang memungkinkan kondisi masyarakat dipetakan secara lebih sistematis, terukur, dan dapat dibandingkan.
Masalahnya muncul ketika angka statistik berhadapan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Sebuah keluarga dapat mengalami perbaikan pada satu aspek kehidupannya tanpa mengalami perubahan berarti pada aspek lainnya. Rumahnya mungkin telah diperbaiki, atap tidak lagi bocor, lantai telah diperkeras, dinding menjadi lebih kuat, dan kamar mandi menjadi lebih layak, tetapi pendapatan keluarga tetap tidak berubah dan pekerjaan masih tidak menentu.
Tabungan mungkin tetap tidak tersedia, sementara anak-anak masih membutuhkan biaya sekolah dan kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Ketika pencari nafkah sakit, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi kebutuhan mendadak, keluarga tersebut tetap berada dalam posisi rentan meskipun secara kasatmata terdapat perubahan pada salah satu indikator kehidupannya.
Di sinilah kita perlu membedakan antara perbaikan kondisi hidup dan keluarnya seseorang dari kerentanan ekonomi.
Rumah yang lebih layak merupakan kemajuan penting, tetapi kemajuan pada satu indikator kesejahteraan tidak otomatis berarti seluruh persoalan kemiskinan telah selesai. Kehidupan keluarga tidak pernah hanya ditentukan oleh kondisi tempat tinggal, sebab pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, aset, jumlah tanggungan, dan kemampuan menghadapi guncangan ekonomi turut menentukan tingkat kerentanan sebuah rumah tangga.
Rumah Layak Tidak Otomatis Membuat Keluarga Sejahtera
Persoalan ini menjadi semakin penting dalam program RTLH. Tujuan intervensi perumahan adalah memperbaiki kualitas hunian masyarakat agar rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi lebih aman, sehat, dan manusiawi.
Karena itu, ketika rumah warga menjadi lebih baik, perubahan tersebut seharusnya pertama-tama dipandang sebagai keberhasilan program, bukan secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa seluruh persoalan ekonomi keluarga telah selesai.
Di sinilah kebijakan sosial membutuhkan kehati-hatian. Bayangkan sebuah keluarga berpenghasilan tidak tetap yang memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah.
Sebelum diperbaiki, atap rumah bocor dan lantainya tidak layak. Setelah mendapat bantuan, kondisi fisik rumah meningkat secara signifikan. Namun, apakah pendapatan keluarga ikut meningkat? Belum tentu. Apakah mereka memiliki pekerjaan tetap? Belum tentu. Apakah mereka mempunyai tabungan yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat? Belum tentu pula.
Apakah mereka telah mempunyai aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan? Jawabannya juga belum tentu. Dengan kata lain, rumah yang lebih layak merupakan salah satu tanda peningkatan kesejahteraan, tetapi bukan bukti tunggal bahwa keluarga tersebut telah mandiri secara ekonomi.
Perubahan fisik rumah harus dibaca sebagai bagian dari perjalanan kesejahteraan, bukan sebagai satu-satunya ukuran yang menentukan apakah sebuah keluarga sudah keluar dari kerentanan.
Karena itu, jangan sampai negara mengacaukan dua hal yang berbeda: poverty exit atau keluar dari kemiskinan, dengan poverty vulnerability atau kerentanan untuk kembali jatuh miskin. Seseorang dapat terlihat lebih baik hari ini, tetapi tetap sangat rentan terhadap guncangan ekonomi besok.
Keluarga yang baru saja memperoleh rumah layak mungkin tetap membutuhkan perlindungan sosial sampai memiliki sumber pendapatan, aset, dan kapasitas bertahan yang lebih kuat.
Dilema Warga: Memperbaiki Rumah atau Mempertahankan Bantuan?
Di sinilah persoalan kebijakan dapat menjadi dilematis. Masyarakat tentu menginginkan rumah yang layak karena tidak ada keluarga yang ingin anak-anaknya tumbuh di bawah atap yang bocor atau dalam lingkungan yang tidak sehat. Namun, masyarakat juga membutuhkan jaring pengaman sosial selama mereka belum mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Mereka tidak semestinya dipaksa memilih antara memiliki rumah yang layak dan tetap memperoleh perlindungan sosial.
Rumah layak dan perlindungan sosial seharusnya bukan dua kebijakan yang saling meniadakan. Justru sebaliknya, keduanya harus menjadi bagian dari satu perjalanan yang sama, yakni membantu keluarga keluar dari kerentanan menuju kehidupan yang lebih aman dan kemandirian yang berkelanjutan. Intervensi perumahan seharusnya memperkuat kualitas hidup tanpa secara otomatis menghapus perlindungan sosial yang masih diperlukan keluarga tersebut.
Karena itu, ketika status desil berubah setelah suatu intervensi pemerintah, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya, “Desilnya sekarang berapa?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa desilnya berubah? Apakah karena pendapatan meningkat, pekerjaan menjadi lebih baik, keluarga memperoleh aset produktif, jumlah tanggungan berubah, atau karena satu indikator kehidupan mengalami perubahan sementara indikator lainnya masih menunjukkan kerentanan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya ikut menentukan bagaimana negara memperlakukan keluarga bersangkutan. Sistem klasifikasi sosial-ekonomi perlu mampu membaca perubahan secara kontekstual agar perbaikan pada satu aspek kehidupan tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa keluarga tersebut telah sepenuhnya mandiri dan tidak lagi membutuhkan dukungan.
Jangan Membuat Angka Menjadi Tembok
Dalam kebijakan publik, kesalahan terbesar bukanlah menggunakan data. Kesalahan terbesar adalah memperlakukan data seolah-olah selalu sempurna, padahal kondisi sosial-ekonomi masyarakat terus bergerak dan perubahan kehidupan keluarga tidak selalu dapat ditangkap secara sempurna oleh satu sistem klasifikasi.
Sistem data sosial-ekonomi harus terus diperbarui karena kehidupan masyarakat juga terus berubah.
Artinya, sistem tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengoreksi dirinya ketika kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kekeliruan.
Data bukanlah tujuan akhir kebijakan sosial, melainkan instrumen untuk memastikan negara dapat mengambil keputusan yang lebih adil, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Warga tidak boleh hanya menjadi objek yang dinilai oleh sistem. Mereka juga harus diberi ruang untuk menjelaskan keadaan mereka kepada sistem. Mekanisme pengaduan, verifikasi lapangan, dan pembaruan data bukan sekadar aksesori administratif, melainkan bagian penting dari keadilan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang membutuhkan bantuan negara.
Sebab, bagi warga miskin atau keluarga yang berada dalam kondisi rentan, kesalahan satu angka dapat berarti hilangnya akses terhadap bantuan yang sangat menentukan kehidupan keluarga. Ketika konsekuensi administratif dari sebuah klasifikasi begitu besar, negara memiliki kewajiban memastikan tersedia mekanisme koreksi yang mudah diakses, cepat, transparan, dan tidak membebani warga dengan prosedur birokrasi yang rumit.
Perlu Masa Transisi
Salah satu gagasan yang layak dipertimbangkan adalah penerapan masa transisi perlindungan sosial bagi keluarga yang mengalami perubahan kondisi setelah memperoleh intervensi pemerintah, khususnya program perumahan.
Perubahan kondisi rumah memang harus dicatat dan data memang harus diperbarui, tetapi perubahan tersebut tidak selalu harus diikuti penghentian perlindungan secara mendadak tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi keluarga secara keseluruhan.
Dalam masa transisi, pemerintah dapat memeriksa kembali kondisi ekonomi keluarga secara lebih utuh, termasuk pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset produktif, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar keputusan mengenai keberlanjutan bantuan tidak semata-mata ditentukan oleh satu perubahan indikator yang mungkin belum menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh.
Jika setelah evaluasi keluarga memang telah mandiri, graduasi dari bantuan dapat dilakukan secara bertahap.
Sebaliknya, jika rumah telah membaik tetapi keluarga masih sangat rentan secara ekonomi, perlindungan sosial semestinya tetap tersedia sesuai dengan ketentuan program. Pendekatan tersebut bukan berarti mempertahankan ketergantungan, melainkan memastikan proses menuju kemandirian berlangsung secara realistis dan tidak menciptakan risiko baru bagi keluarga.
Graduasi bantuan akan lebih adil jika didasarkan pada kemandirian yang nyata, bukan sekadar perubahan satu indikator.
Negara perlu memastikan bahwa seseorang keluar dari bantuan karena memang sudah tidak membutuhkan bantuan, bukan karena sistem terlalu cepat menyimpulkan bahwa ia telah sejahtera. Keberhasilan perlindungan sosial seharusnya diukur dari kemampuan keluarga bertahan secara mandiri, bukan sekadar dari berkurangnya jumlah nama dalam daftar penerima bantuan.
Siapa yang Bertanggung Jawab Ketika Data Tidak Sesuai?
Kasus Morotai memperlihatkan persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni pembagian kewenangan. Ketika masyarakat mempertanyakan status desil, pemerintah daerah dapat mengatakan bahwa penetapan atau perubahan desil bukan kewenangannya. BPS memiliki mekanisme statistiknya sendiri, sementara kementerian atau lembaga lain memiliki program bantuan dengan kriteria masing-masing.
Bagi birokrasi, pembagian kewenangan tersebut mungkin jelas. Namun, bagi warga, persoalannya jauh lebih sederhana: mereka hanya ingin tahu harus mengadu kepada siapa ketika data tentang dirinya tidak sesuai dengan kenyataan. Pertanyaan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius karena masyarakat tidak semestinya memahami struktur birokrasi negara terlebih dahulu hanya untuk memperbaiki informasi mengenai kondisi dirinya sendiri.
Karena itu, negara perlu membangun mekanisme pengaduan terpadu yang jelas. Warga tidak seharusnya dipaksa memahami struktur birokrasi untuk memperbaiki data dirinya.
Jika persoalannya menyangkut desil, warga harus diarahkan kepada lembaga yang berwenang. Jika persoalannya menyangkut kelayakan rumah, harus tersedia jalur yang jelas kepada instansi perumahan. Jika persoalannya menyangkut bantuan sosial, harus ada mekanisme tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.
Yang dibutuhkan bukan saling melempar kewenangan, melainkan satu pintu pelayanan dengan kewenangan yang terhubung. Warga membutuhkan negara yang hadir sebagai satu kesatuan pelayanan, bukan sebagai kumpulan institusi yang masing-masing memiliki kewenangan tetapi tidak selalu mudah diakses ketika masyarakat menghadapi persoalan konkret di lapangan.
Keberhasilan Bukan Sekadar Keluar dari Daftar
Pada akhirnya, perdebatan mengenai desil bukan sekadar persoalan angka. Ia menyangkut cara negara melihat kemiskinan, memahami kerentanan, serta menentukan kapan seseorang benar-benar telah mampu hidup secara mandiri tanpa dukungan perlindungan sosial dari pemerintah.
Jika keberhasilan program sosial hanya diukur dari berapa banyak penerima yang keluar dari daftar bantuan, pemerintah mungkin akan mendapatkan statistik yang terlihat menggembirakan. Namun, statistik yang baik belum tentu menggambarkan kehidupan yang baik. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah keluarga yang sebelumnya rentan benar-benar menjadi lebih mandiri setelah memperoleh intervensi pemerintah.
Apakah rumahnya layak, pendapatannya cukup, pekerjaannya relatif aman, anak-anaknya tetap dapat bersekolah, keluarga memiliki kemampuan menghadapi keadaan darurat, dan tersedia aset atau sumber daya yang memungkinkan mereka mempertahankan kualitas hidup ketika bantuan pemerintah dihentikan. Semua pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui apakah nama seseorang masih tercantum dalam sebuah daftar penerima bantuan.
Yang paling penting adalah pertanyaan sederhana berikut: apakah ketika bantuan berhenti, keluarga tersebut mampu tetap berdiri? Jika jawabannya belum, maka negara perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan bahwa sebuah keluarga telah keluar dari kerentanan hanya karena satu atau beberapa indikator kehidupannya mengalami perbaikan.
Kita membutuhkan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tetapi kita juga membutuhkan kebijaksanaan agar data tidak berubah menjadi tembok yang menghalangi warga memperoleh haknya.
Sistem yang baik bukan hanya mampu mengelompokkan masyarakat berdasarkan angka, tetapi juga menyediakan ruang untuk koreksi ketika angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan manusia yang berada di baliknya.
Kasus Morotai seharusnya tidak berhenti sebagai keluhan tentang siapa yang berwenang mengubah desil. Ia semestinya menjadi momentum untuk bertanya lebih jauh tentang kualitas tata kelola perlindungan sosial kita, terutama mengenai kemampuan negara menghubungkan data, program, mekanisme pengaduan, dan realitas kehidupan masyarakat.
Sebab, tujuan akhir kebijakan sosial bukanlah membuat seseorang secepat mungkin keluar dari daftar penerima bantuan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa ketika bantuan itu berhenti, ia memang sudah tidak membutuhkannya.
Dengan demikian, graduasi bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan sebuah proses sosial-ekonomi yang menunjukkan bahwa keluarga telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehidupannya secara mandiri.
Rumah yang layak adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi jangan sampai kita menganggap atap yang sudah tidak bocor sebagai tanda bahwa seluruh kehidupan keluarga di bawahnya juga telah aman. Di balik rumah yang telah diperbaiki, masih terdapat persoalan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kesehatan, aset, dan ketahanan ekonomi yang harus terus diperhatikan negara.
___
