PELAKITA.ID – Selembar foto hitam-putih yang diabadikan fotografer C. Bertling pada tahun 1937 merekam salah satu peristiwa penting dalam sejarah Sulawesi Selatan: penobatan Raja Gowa ke-35, I Mangngi-Mangngi Daeng Mattuju Karaeng Bontonompo, yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa.
Momen ini bukan sekadar pergantian pemimpin kerajaan, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan tradisi kerajaan Gowa di tengah kuatnya pengaruh pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Foto koleksi KITLV Leiden tersebut memperlihatkan sang raja yang baru dilantik berada di sisi kiri, sementara di sisi kanan tampak La Mappanyukki, Raja Bone yang juga dikenal sebagai Datu Lolo ri Suppa atau Datu Silaaja.
Kehadiran Raja Bone dalam prosesi tersebut menunjukkan eratnya hubungan antarkerajaan besar di Sulawesi Selatan yang sejak berabad-abad memiliki ikatan politik, budaya, dan kekerabatan.
Penobatan tahun 1937 berlangsung dalam situasi politik yang berbeda dibandingkan masa kejayaan Kerajaan Gowa pada abad ke-16 dan ke-17. Setelah Perang Makassar (1666–1669) dan Perjanjian Bungaya, kekuasaan Gowa secara bertahap mengalami pembatasan.
Memasuki abad ke-20, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial sebagai zelfbestuur atau pemerintahan swapraja, namun berada di bawah pengawasan langsung administrasi Hindia Belanda.
Dalam konteks tersebut, pelantikan seorang raja bukan hanya mengikuti adat istiadat kerajaan, tetapi juga harus memperoleh pengakuan dari pemerintah kolonial. Karena itu, setiap prosesi penobatan pada masa tersebut menjadi perpaduan antara legitimasi adat dan legitimasi administratif kolonial.
Meski ruang politik kerajaan semakin terbatas, institusi kerajaan tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Raja bukan sekadar pemimpin pemerintahan tradisional, tetapi juga penjaga adat, simbol persatuan, serta representasi identitas budaya masyarakat Gowa.
Nilai-nilai seperti siri’ na pacce, penghormatan terhadap hukum adat, serta solidaritas sosial terus diwariskan melalui lembaga kerajaan.
Sosok I Mangngi-Mangngi Daeng Mattuju Karaeng Bontonompo memimpin Gowa pada masa penuh tantangan. Dunia sedang bergerak menuju Perang Dunia II, sementara perubahan politik di Hindia Belanda semakin dinamis.
Kerajaan-kerajaan lokal dituntut beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan akar budaya yang telah membentuk identitas masyarakat selama berabad-abad.
Kehadiran La Mappanyukki dalam upacara tersebut juga memiliki makna historis tersendiri. Raja Bone yang sangat dihormati itu dikenal sebagai salah satu tokoh bangsawan Sulawesi Selatan yang kemudian memainkan peran penting menjelang masa kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi simbol kesinambungan antara kepemimpinan tradisional Bugis-Makassar dengan lahirnya negara Indonesia modern.
Foto ini sekaligus menggambarkan bagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tetap menjaga hubungan diplomatik antarsesama kerajaan. Gowa dan Bone, yang dalam sejarah pernah berada pada posisi sebagai rival maupun sekutu, pada masa kolonial lebih banyak menunjukkan kerja sama dalam menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan martabat institusi kerajaan di tengah perubahan zaman.
Kini, hampir sembilan dekade setelah peristiwa tersebut, dokumentasi visual ini menjadi arsip sejarah yang sangat berharga.
Ia tidak hanya memperlihatkan wajah para pemimpin masa lampau, tetapi juga menjadi pengingat bahwa transformasi politik tidak selalu menghapus tradisi. Di balik pakaian kebesaran, tata upacara, dan simbol-simbol kerajaan, tersimpan kisah tentang kemampuan masyarakat Sulawesi Selatan menjaga identitas budaya di tengah perubahan besar yang dibawa kolonialisme dan modernitas.
Penobatan Raja Gowa tahun 1937 menjadi salah satu penanda bahwa sejarah Sulawesi Selatan bukan hanya tentang peperangan dan perebutan kekuasaan, melainkan juga tentang ketahanan budaya, kesinambungan kepemimpinan, dan upaya mempertahankan nilai-nilai lokal yang hingga kini masih hidup dalam kehidupan masyarakat Gowa dan Sulawesi Selatan secara luas.
