PELAKITA.ID – Berbicara tentang maritim tidak cukup hanya dengan menunjuk laut, pulau, kapal, pelabuhan, ikan, atau aktivitas ekonomi yang berlangsung di atasnya.
Di balik istilah maritim terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apa sesungguhnya yang dimaksud dengan dunia maritim, apa saja yang membentuknya, dan bagaimana berbagai unsur di dalamnya saling berhubungan? Pertanyaan semacam ini membawa kita pada wilayah ontologi, yakni cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan dan realitas.
Dalam konteks studi maritim, ontologi dapat dipahami sebagai upaya untuk memahami hakikat dunia maritim: entitas apa yang ada di dalamnya, bagaimana hubungan antarelemen tersebut terbentuk, serta proses apa yang membuat realitas maritim terus berubah.
Dengan demikian, maritim bukan semata-mata persoalan tentang laut sebagai ruang fisik, melainkan sebuah dunia yang mempertemukan alam, manusia, ekonomi, budaya, teknologi, politik, dan kelembagaan.
Laut sebagai Realitas Fisik dan Ekologis
Pada tingkat paling dasar, dunia maritim merupakan realitas biofisik. Laut dan samudra memiliki karakter, struktur, serta proses alamiah yang berlangsung relatif independen dari keberadaan manusia.
Arus laut, pasang surut, gelombang, suhu, salinitas, ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga dinamika populasi ikan merupakan bagian dari realitas tersebut.
Dalam perspektif ini, laut dipahami sebagai sebuah sistem ekologis yang kompleks. Ia memiliki organisme, habitat, rantai makanan, energi, dan proses ekologis yang saling berhubungan.
Ikan, misalnya, tidak dapat dipahami hanya sebagai komoditas ekonomi karena keberadaannya juga terkait dengan ekosistem, siklus reproduksi, rantai makanan, kualitas habitat, dan dinamika oseanografi.
Demikian pula sumber daya maritim tidak terbatas pada ikan. Minyak dan gas, mineral laut, energi gelombang dan angin, keanekaragaman hayati, hingga potensi wisata bahari merupakan bagian dari realitas material yang membentuk dunia maritim.
Namun, memahami maritim hanya sebagai realitas biofisik masih belum cukup, khususnya untuk memahami Indonesia. Laut Indonesia selalu hadir dalam kehidupan manusia. Laut menjadi tempat bekerja, ruang mobilitas, sumber pangan, jalur perdagangan, ruang kebudayaan, bahkan bagian dari identitas masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Laut sebagai Ruang Sosial dan Ekonomi
Ketika manusia memasuki ruang laut, realitas maritim berkembang menjadi realitas sosial dan ekonomi. Laut menjadi ruang tempat berlangsungnya penangkapan ikan, perdagangan, transportasi, pelayaran, pariwisata, industri, aktivitas pelabuhan, serta berbagai bentuk pekerjaan.
Dalam pengertian ini, sebuah wilayah penangkapan ikan tidak hanya merupakan ruang ekologis. Ia juga merupakan ruang ekonomi bagi nelayan, ruang sosial bagi komunitas pesisir, ruang budaya bagi masyarakat lokal, dan sekaligus wilayah yang diatur melalui berbagai kebijakan negara.
Satu ruang maritim dapat memiliki berbagai makna sekaligus. Laut yang sama dapat dipandang sebagai habitat bagi ikan oleh seorang ahli ekologi, sumber penghidupan oleh nelayan, jalur transportasi oleh perusahaan pelayaran, wilayah konservasi oleh pemerintah, dan ruang budaya oleh masyarakat pesisir.
Perbedaan cara memandang tersebut menunjukkan bahwa realitas maritim tidak bersifat tunggal. Ia dibentuk oleh hubungan antara manusia dengan lingkungan serta oleh kepentingan, pengetahuan, nilai, dan institusi yang mengatur hubungan tersebut.
Karena itu, pelabuhan bukan hanya bangunan fisik tempat kapal bersandar. Ia merupakan simpul ekonomi, ruang perjumpaan manusia, pusat distribusi barang, sumber pekerjaan, sekaligus bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Dari Ekologi menuju Sistem Sosio-Ekologis
Perkembangan pemikiran maritim kemudian membawa kita pada pendekatan yang melihat laut sebagai sistem sosio-ekologis. Pendekatan ini menolak pemisahan yang terlalu tegas antara manusia dan alam. Manusia bukan aktor yang berada di luar ekosistem, sementara alam bukan sekadar objek yang dapat dieksploitasi.
Keduanya saling membentuk.
Masyarakat pesisir bergantung pada ekosistem laut untuk memperoleh pangan dan pendapatan. Pada saat yang sama, aktivitas manusia dapat mengubah kualitas ekosistem tersebut. Penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran, perubahan penggunaan ruang pesisir, pembangunan infrastruktur, maupun perubahan iklim dapat memengaruhi kesehatan ekosistem laut.
Sebaliknya, perubahan ekosistem juga memengaruhi kehidupan manusia. Kerusakan terumbu karang dapat mengurangi habitat ikan, menurunkan hasil tangkapan, mengurangi pendapatan nelayan, dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga pesisir.
Dengan demikian, hubungan antara manusia dan laut bersifat dua arah. Manusia memengaruhi laut, tetapi laut juga membentuk kehidupan manusia.
Terumbu Karang sebagai Contoh Ontologi Maritim
Terumbu karang dapat menjadi contoh sederhana untuk memahami kompleksitas ontologi maritim. Secara biologis, terumbu karang merupakan ekosistem yang menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut. Namun, keberadaannya tidak berhenti pada dimensi ekologis.
Bagi nelayan, terumbu karang merupakan ruang mencari ikan dan sumber penghidupan. Bagi masyarakat pesisir, ia dapat menjadi bagian dari pengetahuan lokal dan sejarah ruang hidup. Bagi sektor pariwisata, terumbu karang merupakan aset wisata.
Bagi pemerintah, ia merupakan objek pengelolaan dan konservasi. Bagi ilmuwan, ia menjadi objek penelitian. Bagi generasi mendatang, ia merupakan bagian dari warisan ekologis yang perlu dipertahankan.
Satu entitas yang sama—terumbu karang—dengan demikian memiliki banyak keberadaan sosial. Maknanya muncul dari hubungan antara ekosistem tersebut dengan manusia, institusi, pengetahuan, ekonomi, dan budaya.
Di sinilah pentingnya relational ontology, atau ontologi relasional. Realitas maritim tidak hanya terdiri atas entitas yang berdiri sendiri, tetapi juga atas relasi yang menghubungkan entitas-entitas tersebut.
Indonesia: Negara Kepulauan dengan Ontologi Maritim yang Khas
Bagi Indonesia, pembahasan mengenai ontologi maritim memiliki kedudukan yang lebih mendasar karena laut bukan sekadar salah satu sumber daya nasional. Laut merupakan bagian fundamental dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh laut. Karena itu, laut tidak semestinya dipahami hanya sebagai ruang pemisah antarpulau. Laut justru merupakan penghubung yang memungkinkan terjadinya mobilitas manusia, pertukaran barang, perdagangan, interaksi budaya, dan pembentukan jaringan sosial antardaerah.
Dalam sejarah Indonesia, laut telah menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Para pelaut, nelayan, pedagang, dan masyarakat pesisir membangun jaringan yang melampaui batas-batas pulau. Jalur laut menjadi bagian penting dari terbentuknya hubungan ekonomi dan kebudayaan Nusantara.
Dengan demikian, ontologi maritim Indonesia memiliki dimensi historis dan kultural yang kuat. Laut bukan hanya space, tetapi juga place—sebuah ruang yang diberi makna oleh pengalaman manusia.
Laut sebagai Identitas
Dalam konteks Indonesia, laut juga berkaitan dengan pertanyaan tentang identitas. Negara kepulauan tidak dapat sepenuhnya memahami dirinya tanpa memahami laut yang menghubungkan wilayah-wilayahnya.
Identitas maritim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah laut atau jumlah pulau, tetapi oleh bagaimana masyarakat dan negara memandang, menggunakan, mengelola, dan menghargai laut.
Jika laut hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, maka pembangunan maritim cenderung berorientasi pada ekstraksi dan pertumbuhan. Namun, jika laut dipahami sebagai ruang hidup, maka pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, keberlangsungan masyarakat pesisir, keadilan akses, kebudayaan, serta hak generasi mendatang.
Di sinilah gagasan tentang Indonesia sebagai negara maritim memperoleh makna yang lebih dalam. Menjadi negara maritim bukan sekadar memiliki wilayah laut yang luas atau memiliki armada kapal yang besar. Negara maritim adalah negara yang menjadikan laut sebagai bagian integral dari cara berpikir tentang pembangunan, kesejahteraan, identitas, keamanan, dan masa depan bangsa.
Ontologi dan Tata Kelola Laut
Cara kita memahami hakikat laut akan memengaruhi cara kita mengelolanya. Jika laut dipandang sebagai objek ekonomi semata, maka kebijakan cenderung menempatkan produktivitas dan eksploitasi sebagai tujuan utama. Sebaliknya, jika laut dipahami sebagai sistem sosio-ekologis, maka pengelolaan harus mempertimbangkan hubungan antara ekologi, masyarakat, ekonomi, kelembagaan, dan budaya.
Karena itu, tata kelola maritim pada dasarnya merupakan persoalan relasi. Pemerintah, nelayan, masyarakat adat dan pesisir, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai aktor lainnya memiliki kepentingan dan pengetahuan yang berbeda terhadap laut.
Tantangannya bukan sekadar menentukan siapa yang memiliki kewenangan, tetapi bagaimana berbagai aktor tersebut membangun hubungan yang memungkinkan laut dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Dalam perspektif ini, konsep seperti social capital, collaborative governance, blue economy, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan menjadi relevan karena semuanya berbicara tentang hubungan antara manusia, institusi, sumber daya, dan lingkungan.
Ontologi Maritim dalam Pembangunan Indonesia
Pemahaman ontologis menjadi semakin penting ketika maritim ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan. Pembangunan pesisir dan laut tidak dapat hanya diukur melalui jumlah produksi ikan, nilai ekspor, pertumbuhan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: pembangunan seperti apa yang sedang dibangun, untuk siapa, dengan cara bagaimana, dan dalam hubungan seperti apa dengan ekosistem laut?
Pertanyaan tersebut membawa kita dari sekadar economic development menuju pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial-ekologis.
Masyarakat pesisir tidak seharusnya hanya dilihat sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka adalah bagian dari sistem maritim itu sendiri. Pengetahuan lokal, jaringan sosial, praktik ekonomi, kelembagaan komunitas, dan pengalaman mereka merupakan bagian dari realitas maritim yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan.
Dengan perspektif demikian, keberhasilan pembangunan maritim tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya produksi atau investasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian, menjaga ekosistem, memperkuat kelembagaan, dan beradaptasi terhadap perubahan.
Menuju Cara Pandang Maritim yang Lebih Utuh
Ontologi maritim Indonesia pada akhirnya menuntut kita untuk meninggalkan cara pandang yang melihat laut secara parsial. Laut bukan hanya wilayah perikanan. Bukan hanya jalur pelayaran. Bukan hanya ruang konservasi. Bukan pula sekadar sumber daya ekonomi.
Laut adalah ruang ekologis, ruang sosial, ruang ekonomi, ruang budaya, ruang politik, dan ruang kehidupan yang saling berkelindan.
Karena itu, memahami maritim berarti memahami relasi. Ikan berhubungan dengan ekosistem. Nelayan berhubungan dengan sumber daya. Pelabuhan berhubungan dengan perdagangan. Masyarakat pesisir berhubungan dengan kebudayaan dan mata pencaharian. Kebijakan berhubungan dengan institusi. Dan seluruh hubungan tersebut berlangsung dalam ekosistem laut yang terus berubah.
Dalam konteks akademik, ontologi maritim dapat dirumuskan sebagai pemahaman bahwa dunia maritim merupakan sistem sosio-ekologis yang kompleks, tempat ekosistem laut, masyarakat pesisir, institusi, teknologi, pasar, kebudayaan, dan sistem pengetahuan saling berinteraksi serta berkembang bersama dalam dimensi ekologis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Dengan demikian, ontologi maritim Indonesia bukan sekadar pertanyaan tentang apa itu laut. Ia adalah pertanyaan yang lebih fundamental: apa arti laut bagi keberadaan Indonesia?
Jawabannya tidak berhenti pada luas wilayah atau potensi sumber daya. Laut adalah ruang hidup yang menghubungkan pulau-pulau, membentuk kebudayaan, menopang ekonomi, menyediakan pangan, membangun jaringan sosial, sekaligus menentukan sebagian dari masa depan ekologis bangsa.
Karena itu, memahami Indonesia sebagai negara maritim pada akhirnya bukan hanya soal menguasai laut, tetapi tentang memahami relasi manusia dengan laut dan memastikan bahwa relasi tersebut berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan bermakna bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
____
Gowa, 19 Agustus 2026
