- Selain membahas kebijakan, pertemuan juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari tingkat tapak. Project Manager GEF-6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia, Dr. Adipati Rahmat Gumelar, menekankan bahwa pengalaman implementasi di lapangan harus menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan.
- Melalui program GEF-6 CFI Indonesia, berbagai pembelajaran telah diperoleh dari penguatan masyarakat dan kelembagaan di sejumlah wilayah, termasuk KNMP Labetawi di Kota Tual dan Wailihan di Kabupaten Buru.
PELAKITA.ID – JAKARTA — Laut bukan sekadar ruang ekonomi yang menyediakan sumber daya untuk dimanfaatkan, melainkan sumber kehidupan yang keberlanjutannya harus dijaga.
Pesan itu ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan bersama tim penulis dan editor buku Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia di Ruang Rapat ZEE, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas substansi sekaligus penyempurnaan buku yang menghimpun pemikiran, kebijakan, pengalaman lapangan, dan pembelajaran berbagai pemangku kepentingan dalam perjalanan transformasi tata kelola perikanan Indonesia menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan sejalan dengan agenda Ekonomi Biru.
“Laut adalah sumber kehidupan. Karena itu, pembangunan ekonomi kelautan harus berjalan seiring dengan kemampuan kita menjaga ekosistemnya,” tegas Menteri Trenggono dalam diskusi yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, peneliti, praktisi, dan jurnalis kelautan.
Diskusi dipandu Moh. Abdi Suhufan, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan.
Menurut Abdi, buku tersebut disusun untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik mengenai arah perubahan tata kelola perikanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari tekanan terhadap stok ikan, praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), hingga kebutuhan pengelolaan yang semakin berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Dalam konteks itu, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota menjadi salah satu instrumen penting dalam transformasi tata kelola perikanan tangkap.
Buku ini tidak semata-mata membahas PIT, melainkan memotret perubahan yang lebih luas mengenai bagaimana sistem pengelolaan perikanan Indonesia dibangun agar berkelanjutan, adil, terukur, dan memberikan kepastian usaha sekaligus manfaat bagi masyarakat.
Menjaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi
Dalam pandangan Menteri Trenggono, pembangunan sektor kelautan harus tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem. Perspektif ini sejalan dengan kerangka Ekonomi Biru yang menempatkan perlindungan laut sebagai fondasi pembangunan.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, antara lain perluasan kawasan konservasi laut, pengurangan tekanan terhadap sumber daya ikan melalui PIT berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, serta penguatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dengan pendekatan ini, pembangunan kelautan tidak lagi hanya diukur dari peningkatan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan menjaga kesehatan ekosistem agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Perspektif tersebut memperluas pemahaman mengenai PIT. Pengelolaan perikanan bukan sekadar soal berapa banyak ikan yang ditangkap, tetapi juga bagaimana menjaga stok ikan tetap lestari, melindungi ekosistem, meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dari Produksi ke Nilai Tambah
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), Prof. La Sara, menekankan pentingnya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Dr. Suhana dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Ia mendorong perubahan orientasi pembangunan perikanan dari sekadar mengejar volume produksi menuju peningkatan kualitas dan nilai ekonomi hasil perikanan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan tidak harus selalu dicapai dengan menambah jumlah tangkapan. Kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui efisiensi usaha, perbaikan mutu produk, pengolahan hasil, hilirisasi, serta penciptaan nilai tambah yang lebih besar.
Sementara itu, akademisi Universitas Riau, Dr. T. Ersti Yulika Sari, mengingatkan pentingnya memberikan ruang bagi sumber daya ikan dan ekosistem laut untuk pulih. Pengelolaan perikanan, katanya, harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dinamika sumber daya agar pemanfaatannya tidak mengorbankan keberlanjutan.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi tata kelola perikanan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemampuan ekosistem dalam menyediakan sumber daya bagi generasi kini dan mendatang.
Belajar dari Pengalaman Lapangan
Selain membahas kebijakan, pertemuan juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari tingkat tapak. Project Manager GEF-6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia, Dr. Adipati Rahmat Gumelar, menekankan bahwa pengalaman implementasi di lapangan harus menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan.
Melalui program GEF-6 CFI Indonesia, berbagai pembelajaran telah diperoleh dari penguatan masyarakat dan kelembagaan di sejumlah wilayah, termasuk KNMP Labetawi di Kota Tual dan Wailihan di Kabupaten Buru.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perikanan hanya akan efektif apabila diterjemahkan menjadi penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kelembagaan lokal, penguatan kegiatan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya yang memberikan manfaat nyata bagi warga pesisir.
Pembelajaran dari lapangan inilah yang dinilai dapat memperkaya kebijakan nasional agar tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga relevan dan aplikatif di tingkat masyarakat.
Transformasi Membutuhkan Paradigma Kelembagaan
Dari perspektif kelembagaan, jurnalis kelautan dan perikanan Kamaruddin Azis menyoroti pentingnya membangun paradigma kelembagaan dalam proses transformasi tata kelola perikanan.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan penguatan kelembagaan, tata kelola, pengetahuan, serta pembagian peran yang jelas agar sumber daya laut dapat dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan jangka panjang.
Transformasi tata kelola perikanan, kata Kamaruddin, harus dipahami sebagai perubahan menyeluruh yang menghubungkan sumber daya ikan, ekosistem, masyarakat, ekonomi, kelembagaan, data, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam satu sistem yang saling terkait.
Merekam Perjalanan Transformasi
Pada sesi akhir pertemuan, para peserta sepakat bahwa transformasi tata kelola perikanan Indonesia harus dilihat dalam perspektif yang lebih utuh.
Pengelolaan perikanan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan aktivitas penangkapan, tetapi merupakan bagian dari sistem yang menghubungkan keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pertumbuhan ekonomi kelautan.
Dalam kerangka tersebut, PIT berbasis kuota menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung secara terukur dan bertanggung jawab. Namun implementasinya harus ditempatkan dalam konteks transformasi tata kelola perikanan yang lebih luas dan terintegrasi dengan agenda Ekonomi Biru.
Buku Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia yang melibatkan 36 penulis dan editor dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, pakar perikanan, dan jurnalis diharapkan menjadi knowledge product sekaligus media komunikasi publik mengenai arah pembangunan perikanan nasional.
Lebih dari sekadar dokumentasi kebijakan, buku ini merekam perjalanan pemikiran, pengalaman, dan pembelajaran berbagai pihak dalam membangun tata kelola perikanan Indonesia yang berkelanjutan.
Di dalamnya tergambar upaya menjaga kesehatan laut, melindungi sumber daya ikan, memperkuat nelayan dan kelembagaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memastikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat pesisir.
Transformasi tata kelola perikanan Indonesia bukan hanya tentang mengatur aktivitas penangkapan ikan.
Transformasi tersebut menyangkut bagaimana menjaga laut tetap sehat, memastikan sumber daya tersedia bagi generasi mendatang, meningkatkan nilai ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat yang hidup dari dan bersama laut Indonesia.
____
Penulis: Ahadar Tuheteru
Editor/image: K. Azis
