PELAKITA.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara (GAN) sekaligus Koordinator Forum Nasional Pro 08, Muhammad Burhanuddin, menilai berbagai serangan narasi yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sepanjang Juni 2026 justru tidak melemahkan pemerintahan.
Sebaliknya, dinamika tersebut dinilai memperlihatkan keteguhan Presiden untuk tetap fokus menjalankan agenda pembangunan dan program-program prioritas nasional.
Menurut Burhanuddin, dalam negara demokrasi kritik merupakan bagian yang wajar. Namun, kritik seharusnya dibangun di atas data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui penyebaran narasi yang memicu pesimisme atau spekulasi tanpa dasar.
“Bangsa ini membutuhkan optimisme yang rasional. Pemerintah tentu harus dikritik apabila ada kebijakan yang perlu diperbaiki, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang beredar benar-benar berdasarkan fakta,” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, bagi Presiden Prabowo Subianto, kepemimpinan bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, melainkan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang selama ini membebani kehidupan rakyat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Ia mengakui bahwa setelah memimpin pemerintahan, kompleksitas persoalan yang ditemukan bahkan jauh lebih besar dari perkiraan semula.
Presiden mengidentifikasi sejumlah persoalan prioritas yang harus segera ditangani, mulai dari kesejahteraan guru yang dinilai belum memadai, terbatasnya lapangan kerja, hingga masih tingginya angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.
“Jadi, bagi Prabowo, ketiga persoalan tersebut bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat dan masa depan pembangunan nasional. Karena itu, seluruh jajaran kabinet diminta memusatkan perhatian pada upaya penyelesaiannya secara terukur dan berkelanjutan,” sebutnya.
“Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang; kita paham lapangan kerja kita kurang; kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem. Kita paham, ini semua masalah kita. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemerintahan Prabowo bertumpu pada penyelesaian persoalan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dengan kata lain, kata Burhanuddin, prioritas pemerintah diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta percepatan pengentasan kemiskinan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Gelombang Narasi Negatif
Sepanjang Juni 2026, ruang publik diwarnai berbagai isu yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa di antaranya adalah gelombang demonstrasi mahasiswa, munculnya narasi bahwa aksi-aksi tersebut digerakkan oleh pihak tertentu, rumor mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan nasional, hingga penyebaran prediksi pesimistis yang menyebut Indonesia akan mengalami kolaps.
Di media sosial, isu-isu tersebut berkembang menjadi perdebatan luas yang memunculkan beragam respons dari masyarakat maupun elite politik. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya indikasi pengerahan massa dalam sejumlah aksi unjuk rasa.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan dari kelompok masyarakat sipil maupun pendukung pemerintah.
Sementara itu, berbagai rumor mengenai stabilitas politik juga mendapat bantahan dari sejumlah tokoh politik yang menilai kondisi nasional tetap terkendali.
Pemerintah Memilih Tetap Bekerja
Bagi Burhanuddin, respons Presiden terhadap berbagai narasi tersebut menunjukkan sikap kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan, bukan polemik.
Ia menilai Presiden memilih tetap menjalankan agenda pemerintahan, mengawal program prioritas, serta meminta seluruh jajaran kabinet agar tidak larut dalam dinamika opini yang berkembang di media sosial.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden juga mengajak para pembantunya untuk tetap optimistis dan fokus bekerja demi kepentingan masyarakat.
“Pemimpin diuji bukan ketika situasi tenang, tetapi ketika menghadapi tekanan. Yang terlihat saat ini justru Presiden tetap konsisten menjalankan pemerintahan,” kata Burhanuddin yang juga dikenal sebagai pengacara ibu kota ini.
Burhanuddin menegaskan bahwa GAN termasuk Fornas Pro 08 tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, organisasi yang dipimpinnya sejak awal mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal tata kelola pembangunan nasional, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Namun, ia membedakan antara kritik yang konstruktif dengan narasi yang hanya bertujuan membangun ketakutan publik.
Menurutnya, penyebaran isu seperti prediksi negara kolaps, rumor penggulingan pemerintahan tanpa dasar yang jelas, maupun informasi yang belum terverifikasi berpotensi memperkeruh ruang publik apabila tidak disikapi secara kritis.
“Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Tetapi kebebasan itu juga harus diiringi tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.
Literasi Informasi Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Burhanuddin mengajak masyarakat agar membangun budaya literasi informasi dengan memeriksa setiap informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Menurutnya, di era digital, kemampuan memverifikasi informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kita semua harus mulai sadar. Kalau ingin negara ini maju, bukan hanya pemerintah yang dituntut semakin baik. Masyarakat juga perlu membiasakan diri memeriksa setiap informasi berdasarkan data dan fakta, bukan langsung percaya pada narasi yang viral tanpa verifikasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ruang digital seharusnya menjadi tempat lahirnya diskusi yang sehat, bukan arena penyebaran disinformasi maupun polarisasi yang justru menghambat upaya pembangunan.
Burhanuddin memandang dinamika politik yang terjadi selama beberapa bulan terakhir justru menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan konsekuensi dari kehidupan demokrasi, tetapi kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas bersama.
Ia berharap pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan dapat terus membangun ruang dialog yang terbuka sehingga kritik tetap menjadi instrumen perbaikan, sementara optimisme terhadap masa depan bangsa tetap terpelihara.
“Indonesia membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga objektif. Ketika kritik dibangun berdasarkan fakta, pemerintah akan memiliki ruang untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, jika ruang publik dipenuhi narasi yang tidak terverifikasi, yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat sendiri,” tutup Burhanuddin.
