PELAKITA.ID – SINGAPURA, 12 September 2026 — Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya mengubah komitmen global terhadap keberlanjutan laut menjadi aksi nyata yang memberikan dampak bagi ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pandangan tersebut disampaikan Trenggono dalam keterlibatannya pada AT ONE Impact Week 2026 di Singapura, 8–12 September 2026, sebuah forum yang mempertemukan pemimpin dari sektor pemerintah, bisnis, investasi, kebijakan, ilmu pengetahuan, dan berbagai kelompok perubahan untuk membangun ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.
Ocean Ecosystem menjadi salah satu dari empat ekosistem transformasi yang menjadi kerangka utama agenda tersebut.
Dalam forum tersebut, Trenggono mendapat kehormatan sebagai salah satu “Impact Architects” pada Ocean Ecosystem, bersama para pemimpin dan pemangku kepentingan global yang mendorong lahirnya gagasan serta aksi baru untuk keberlanjutan laut dan pengembangan ekonomi biru.
Bagi Indonesia, Trenggono menegaskan, laut tidak dapat dipandang semata sebagai sumber daya ekonomi. Laut merupakan bagian penting dari identitas bangsa sekaligus ruang hidup bagi masyarakat yang sejak turun-temurun menggantungkan kehidupan, pekerjaan, pangan, dan masa depan mereka pada sumber daya pesisir dan laut.
“Bagi bangsa Indonesia, laut bukan hanya sekadar sumber daya, melainkan sebuah identitas,” demikian pandangan Trenggono dalam refleksinya mengenai keterlibatan Indonesia dalam forum global tersebut.
Posisi tersebut memiliki relevansi kuat dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kebijakan pembangunan 2026, ekonomi biru ditempatkan sebagai pijakan utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian ekosistem.
Lima agenda utamanya mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah laut melalui partisipasi nelayan.
Karena itu, menurut Trenggono, menjaga laut tidak berhenti pada agenda konservasi. Perlindungan ekosistem harus berjalan bersama agenda pembangunan manusia, penguatan ekonomi pesisir, peningkatan produktivitas, dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada laut.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan KKP yang menempatkan masyarakat pesisir bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai bagian penting dari pelaksanaan ekonomi biru. KKP menegaskan bahwa konservasi laut harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sehingga perlindungan ekosistem sekaligus membuka ruang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam konteks tersebut, ekonomi biru Indonesia diarahkan untuk menjembatani dua kepentingan yang selama ini sering dipertentangkan, yakni kebutuhan menjaga kesehatan ekosistem dan kebutuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Trenggono, keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan.
“Menjaga laut berarti menjaga sumber kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada laut,” menjadi inti pandangan yang dibawa Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dalam percakapan mengenai masa depan ekonomi laut.
Agenda Ocean Ecosystem dalam AT ONE Impact Week sendiri memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai laut global kini bergerak semakin jauh dari pendekatan konservasi konvensional.
Program tersebut mencakup pembahasan mengenai inovasi kelautan, pembiayaan biru, bisnis regeneratif, komunitas pesisir, serta cara mempercepat transformasi gagasan menjadi implementasi. Salah satu agenda bahkan secara khusus membahas Regenerative Blue Enterprises, yakni model bisnis yang berupaya memulihkan ekosistem laut sekaligus memperkuat masyarakat pesisir dan ekonomi lokal.
Bagi Indonesia, ruang dialog seperti itu menjadi penting karena kekuatan ekonomi kelautan tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah laut, tetapi juga oleh kemampuan mengelola ekosistem, sumber daya, teknologi, investasi, kelembagaan, dan masyarakat secara terpadu.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Trenggono juga telah menyuarakan gagasan yang sama di forum internasional.
Pada World Economic Forum 2026 di Davos, misalnya, ia menyerukan pemulihan ekosistem laut secara bersama-sama menghadapi ancaman perubahan iklim, pencemaran, pemanasan laut, pengasaman, penurunan stok ikan, serta praktik penangkapan ikan ilegal. Ia menekankan bahwa Indonesia dengan agenda ekonomi birunya siap berkontribusi dalam upaya global melindungi ekosistem laut.
Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen kebijakan nasional. Pada Juni 2026, KKP bersama World Resources Institute Indonesia memperkenalkan Ocean Calculator, sebuah platform geospasial yang dirancang untuk menghitung nilai ekonomi ekosistem laut dan pesisir, termasuk mangrove, lamun, dan terumbu karang. Instrumen tersebut diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data serta memperlihatkan hubungan antara kesehatan ekosistem, karbon biru, perlindungan pantai, dan penghidupan masyarakat.
Di tingkat pembangunan masyarakat, pemerintah juga mengembangkan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pesisir. Program Kampung Nelayan Merah Putih, misalnya, diarahkan untuk memperkuat fasilitas produksi, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat nelayan sehingga kawasan pesisir tidak sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. (KKP)
Trenggono melihat bahwa tantangan terbesar ke depan bukan lagi sekadar bagaimana menghasilkan komitmen baru. Dunia telah memiliki banyak deklarasi, target, dan agenda keberlanjutan. Persoalannya adalah bagaimana memastikan seluruh komitmen tersebut bergerak menjadi kebijakan, investasi, inovasi, kolaborasi, dan perubahan nyata di lapangan.
“Kita tidak kekurangan komitmen. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengubah komitmen menjadi aksi, dan aksi menjadi dampak nyata,” demikian pesan Trenggono.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aktif dalam percakapan global mengenai masa depan laut. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat pesisir yang sangat besar, keberhasilan Indonesia membangun ekonomi biru tidak hanya penting bagi kepentingan nasional, tetapi juga relevan bagi agenda global mengenai ketahanan pangan, perubahan iklim, biodiversitas, dan pembangunan berkelanjutan.
Bagi Trenggono, Indonesia siap berkolaborasi dengan berbagai negara, lembaga internasional, dunia usaha, ilmuwan, komunitas, dan masyarakat sipil untuk memastikan laut tetap sehat sekaligus produktif. Sebab, masa depan ekonomi biru pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya laut dapat dimanfaatkan, tetapi oleh seberapa bijak manusia menjaga sistem kehidupan yang menopangnya.
Dari Singapura, pesan Indonesia menjadi jelas: laut yang sehat dan masyarakat pesisir yang sejahtera bukan dua agenda yang terpisah. Keduanya merupakan fondasi yang sama bagi masa depan ekonomi biru.
