Ironi terasa di Samarinda. Kawasan yang berada di lingkungan ekonomi sumber daya energi Kalimantan Timur tetap dapat menghadapi antrean panjang di SPBU. Paradoks ini menunjukkan bahwa produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi adalah tahapan berbeda dalam sistem energi. Minyak dapat diproduksi di satu tempat, diolah di tempat lain, disimpan di wilayah berbeda, lalu menempuh perjalanan panjang sebelum sampai ke konsumen.
PELAKITA.ID- Sepekan ini, antrean panjang sepeda motor dan mobil di depan SPBU Jalan Malino terus terjadi. Penulis menduga, ada persoalan distribusi,yaitu terlalu banyak kendaraan, terlalu sedikit BBM, atau kapasitas SPBU yang tidak mencukupi.
Belakangan kita jadi sadar, ketika antrean muncul berulang kali, mengular ke berbagai kota, mengganggu lalu lintas, dan memaksa masyarakat menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, persoalannya menjadi jauh lebih besar.
Antrean tidak lagi sekadar gangguan logistik, tetapi gejala yang memperlihatkan bagaimana negara mengelola ketahanan energinya.
Di beberapa diskusi WAG yang penulis ikuti, menunjukkan bahwa antrean BBM adalah gunung es. Yang terlihat di permukaan adalah kemacetan, kelangkaan, dan frustrasi masyarakat.
Di bawahnya terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks: keputusan politik, keterbatasan kapasitas penyimpanan, ketergantungan terhadap minyak mentah dan produk olahan impor, hambatan distribusi, keterbatasan infrastruktur, perubahan perilaku konsumen, hingga politik ekonomi subsidi BBM.
Para sahabat itu menilai, apa yang kita alami, saksikan, rasakan di jalan raya hanyalah titik terakhir dari rantai panjang yang bermula dari minyak mentah, kilang, tangki penyimpanan, pelabuhan, kapal tanker, terminal distribusi, hingga SPBU.
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa Indonesia dapat memiliki persediaan BBM yang secara nasional masih mencukupi, tetapi pada saat yang sama mengalami kelangkaan di SPBU tertentu. Negara tidak harus benar-benar kehabisan bensin secara nasional agar masyarakat mengalami kekosongan secara lokal.
Gangguan pada satu bagian rantai pasok dapat menciptakan kelangkaan regional meskipun stok di wilayah lain masih tersedia. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak BBM yang dimiliki Indonesia, tetapi di mana BBM itu disimpan dan seberapa cepat dapat dipindahkan ketika dibutuhkan.
Di sinilah persoalan penyimpanan menjadi penting. Pada Maret 2026, pemerintah menyampaikan kapasitas penyimpanan BBM Indonesia masih berada di kisaran sekitar 25 hari, sementara penguatan fasilitas dan cadangan strategis dibahas untuk menghadapi gangguan pasokan.
Bagi negara kepulauan dengan wilayah geografis yang sangat luas, angka tersebut memiliki makna strategis.
Cadangan tidak cukup hanya tersedia dalam jumlah tertentu; ia harus berada di lokasi yang tepat, dekat dengan pusat konsumsi dan terhubung dengan pelabuhan, kilang, terminal, jaringan jalan, serta sarana transportasi yang mampu menggerakkannya dengan cepat.
BBM yang tersimpan di satu wilayah tidak serta-merta menyelesaikan kekurangan di wilayah lain. Memindahkannya membutuhkan kapal, terminal, truk tangki, pelabuhan, jalan, dan berbagai fasilitas pendukung.
Setiap mata rantai menciptakan titik kerentanan terhadap cuaca, gangguan operasional, kemacetan, keterlambatan kapal, maupun lonjakan permintaan. Karena itu, SPBU sering kali bukan sumber persoalan, melainkan tempat ketika persoalan dalam sistem energi akhirnya terlihat oleh masyarakat.
Kita bergantung pada luar negeri
Kerentanan tersebut semakin jelas ketika kita melihat ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah impor.
Pada Maret 2026, gangguan geopolitik di Timur Tengah mengacaukan transportasi minyak global dan menciptakan ketidakpastian tambahan bagi Indonesia.
Pemerintah menyebut sekitar seperempat impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah, sementara gangguan di sekitar Selat Hormuz mendorong pencarian sumber pasokan alternatif. Ini tidak berarti setiap antrean BBM disebabkan konflik Timur Tengah.
Gangguan geopolitik memperlihatkan kelemahan struktural yang sudah ada: semakin tipis cadangan, semakin sensitif sistem distribusi domestik terhadap guncangan eksternal.
Ironinya semakin terasa di Samarinda. Kawasan yang berada di lingkungan ekonomi sumber daya energi Kalimantan Timur tetap dapat menghadapi antrean panjang di SPBU.
Paradoks ini menunjukkan bahwa produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi adalah tahapan berbeda dalam sistem energi. Minyak dapat diproduksi di satu tempat, diolah di tempat lain, disimpan di wilayah berbeda, lalu menempuh perjalanan panjang sebelum sampai ke konsumen.
Masyarakat hanya melihat pompa BBM. Sistem energi melihat seluruh rantai di belakangnya.
Antrean kemudian dengan cepat berubah menjadi persoalan lalu lintas. SPBU tidak dirancang menjadi tempat parkir bagi ratusan kendaraan yang menunggu berjam-jam.
Ketika pasokan terbatas, kendaraan memenuhi badan jalan, sepeda motor meluber ke jalur lalu lintas, mobil mengular melewati persimpangan, dan pengendara berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain. Ketakutan akan kelangkaan bahkan dapat memperbesar persoalan.
Ketika masyarakat percaya BBM semakin sulit diperoleh, mereka cenderung membeli lebih banyak dan lebih cepat. Ratusan keputusan individual semacam itu dapat menciptakan lonjakan permintaan secara bersamaan.
Dengan demikian, antrean menjadi sekaligus akibat kelangkaan dan mekanisme yang memperbesar persepsi kelangkaan.
Di sinilah komunikasi publik menjadi bagian penting dari tata kelola energi.
Ketika pemerintah menyatakan pasokan nasional aman, sementara masyarakat melihat ratusan kendaraan mengantre di jalan, muncul kesenjangan kredibilitas.
Data nasional mungkin menunjukkan stok tersedia, tetapi masyarakat mengalami kelangkaan lokal. Keduanya dapat sama-sama benar, tetapi berbicara tentang realitas berbeda. Pemerintah berbicara dalam bahasa agregat; masyarakat mengalami persoalan dalam bahasa akses.
Karena itu, tata kelola energi harus menjawab dua pertanyaan sekaligus: berapa banyak BBM yang dimiliki Indonesia, dan di mana BBM itu berada? Bagi masyarakat yang sedang mengantre, pertanyaan kedua sering jauh lebih penting.
Dimensi politik tidak dapat dipisahkan dari persoalan tersebut. Harga BBM bukan sekadar harga pasar, tetapi instrumen untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial.
Pada Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan pemerintah menyerap kenaikan harga minyak melalui APBN dan mempertahankan harga BBM telah membantu meningkatkan popularitas pemerintah secara signifikan.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa stabilitas harga memiliki nilai politik yang besar.
Hanya saja, stabilitas harga hanya separuh dari ketahanan energi.
BBM yang murah tetapi sulit diperoleh bukanlah ketahanan energi yang sesungguhnya. Sebaliknya, BBM yang tersedia tetapi tidak terjangkau juga menimbulkan persoalan sosial-ekonomi.
Negara harus mengelola dua hal sekaligus: keterjangkauan dan ketersediaan. Subsidi dapat menyerap guncangan harga, tetapi tidak otomatis membangun tangki penyimpanan, memperbesar kapasitas terminal, mempercepat distribusi, atau membuat jaringan logistik lebih tangguh.
Karena itu, Indonesia perlu melihat penyimpanan BBM sebagai bagian dari infrastruktur strategis, bukan sekadar urusan operasional.
Cadangan harus cukup, tersebar secara geografis, dapat digunakan dalam keadaan darurat, dan didukung sistem informasi persediaan yang transparan serta real-time. Indonesia juga membutuhkan fasilitas penyimpanan regional, armada pengangkutan yang fleksibel, terminal yang andal, dan mekanisme distribusi darurat yang dapat segera diaktifkan ketika salah satu bagian jaringan terganggu.
Bagi masyarakat awam, antrean bukanlah krisis itu sendiri. Antrean adalah bukti bahwa sistem sedang kesulitan menyerap sebuah guncangan.
Karena itu, mengirim tambahan truk tangki setelah antrean terbentuk memang penting sebagai respons darurat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Indonesia perlu membangun sistem energi yang mampu mengantisipasi gangguan sebelum masyarakat melihatnya dalam bentuk kendaraan yang mengular di jalan.
Sosodara, ketahanan energi tidak dapat diukur hanya dari jumlah barel minyak yang diimpor, besarnya subsidi yang dialokasikan, atau angka harga yang terpampang di SPBU.
Ukuran paling sederhana justru sangat manusiawi: apakah masyarakat, di mana pun mereka berada di kepulauan Indonesia, dapat memperoleh BBM secara wajar ketika membutuhkannya?
Selama pertanyaan itu belum terjawab, antrean BBM akan tetap menjadi lebih dari sekadar gangguan lalu lintas.
Ia adalah pengingat visual bahwa di balik stabilitas harga terdapat persoalan yang jauh lebih besar mengenai cadangan, penyimpanan, logistik, infrastruktur, tata kelola, dan kesiapan Indonesia menghadapi guncangan berikutnya.
___
Gowa, 13 September 2026
