Dalam perspektif Bourdieu, persoalannya bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi siapa yang berhak mengatakan, kepada siapa, dalam situasi apa, dan mengapa ucapannya memperoleh legitimasi.
Oleh Mustamin Raga
PELAKITA.ID – Ada sesuatu yang berubah di jalan-jalan Kota Makassar dalam sepekan terakhir. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang. Kendaraan berhenti berderet, menunggu giliran mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya begitu biasa dalam kehidupan modern, yakni bahan bakar minyak atau BBM.
Seminggu sebelumnya, persoalan terutama terasa pada solar. Kendaraan-kendaraan yang bergantung pada solar harus berhadapan dengan antrean dan ketidakpastian. Namun dalam beberapa hari terakhir, persoalan itu terasa semakin meluas.
Bukan hanya solar, Pertalite dan Pertamax pun ikut menjadi bagian dari keresahan. Antrean yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai persoalan pada satu jenis BBM perlahan berubah menjadi fenomena yang lebih luas.
Di tengah situasi itulah sebuah istilah keluar dari mulut kekuasaan, yakni panic buying.
Gubernur Sulawesi Selatan menyebut fenomena tersebut sebagai panic buying.
Dua kata yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Sebab ketika masyarakat melihat antrean panjang, mereka melihat kesulitan memperoleh BBM. Ketika pemerintah melihat antrean yang sama dan menyebutnya panic buying, pemerintah sedang memberikan nama kepada fenomena tersebut. Di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya apakah masyarakat melakukan panic buying?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang sebenarnya menyebabkan masyarakat membeli BBM lebih banyak atau datang lebih awal ke SPBU? Apakah karena mereka panik? Ataukah karena mereka telah mengalami sendiri kesulitan mendapatkan BBM dan kemudian berusaha mengantisipasi kemungkinan yang sama pada hari berikutnya?
Dua kemungkinan tersebut tampak serupa di permukaan, tetapi memiliki makna yang sangat berbeda. Kita perlu berhati-hati membaca antrean. Antrean panjang memang dapat menjadi salah satu gejala panic buying.
Dalam situasi tertentu, kekhawatiran masyarakat mendorong orang membeli lebih banyak daripada kebutuhan normal. Ketakutan kemudian melahirkan pembelian berlebihan, pembelian berlebihan mengurangi stok, stok yang berkurang memperbesar ketakutan, dan lingkaran itu terus berputar. Tetapi antrean panjang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya panic buying.
Antrean juga dapat terjadi karena pasokan berkurang, distribusi terlambat, stok di SPBU tidak sebanding dengan kebutuhan, gangguan logistik, atau karena masyarakat yang biasanya mengisi BBM setiap beberapa hari terpaksa datang lebih awal setelah mengalami atau mendengar bahwa stok sedang sulit diperoleh.
Karena itu, menyebut antrean sebagai panic buying tanpa terlebih dahulu memperlihatkan data pasokan adalah sebuah lompatan kesimpulan.
Kita membutuhkan angka: berapa pasokan BBM Pertamina untuk Kota Makassar dalam kondisi normal, berapa yang disalurkan dalam sepekan terakhir, berapa stok yang tersedia, apakah terjadi pengurangan, apakah jumlah kendaraan yang membeli meningkat secara signifikan, dan apakah terjadi perubahan pola distribusi. Yang paling penting, apakah jumlah BBM yang tersedia memang mencukupi kebutuhan normal masyarakat Makassar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab terlebih dahulu. Sebab masyarakat berhak mengetahui apakah mereka sedang menghadapi kepanikan, atau sedang menghadapi persoalan ketersediaan dan distribusi.
Di sinilah Pierre Bourdieu menjadi relevan. Bourdieu mengingatkan bahwa bahasa tidak pernah sepenuhnya netral. Bahasa bukan hanya alat untuk mengatakan sesuatu, melainkan juga dapat menjadi instrumen kekuasaan. Ada orang-orang tertentu yang memiliki otoritas untuk mengatakan sesuatu dan membuat sesuatu itu dipercaya sebagai benar.
Ucapan seorang warga biasa tentang kelangkaan BBM mungkin hanya menjadi keluhan. Tetapi ketika seorang Gubernur mengatakan, “ini panic buying,” kalimat tersebut memiliki bobot yang berbeda. Ia datang dari sebuah posisi yang memiliki modal simbolik.
Jabatan memberikan otoritas, otoritas memberikan legitimasi, dan legitimasi membuat sebuah penamaan lebih mudah diterima sebagai kebenaran.
Dalam perspektif Bourdieu, persoalannya bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi siapa yang berhak mengatakan, kepada siapa, dalam situasi apa, dan mengapa ucapannya memperoleh legitimasi.
Maka panic buying bukan sekadar istilah. Ia adalah sebuah penamaan resmi terhadap perilaku masyarakat. Dan setiap penamaan mempunyai konsekuensi.
Perhatikan dua kalimat berikut: “Masyarakat kesulitan mendapatkan BBM karena pasokan tidak mencukupi kebutuhan.” Dalam kalimat ini, masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang mengalami persoalan.
Bandingkan dengan kalimat: “Terjadi panic buying karena masyarakat membeli BBM secara berlebihan.” Dalam kalimat kedua, masyarakat bergerak dari posisi korban menjadi bagian dari penyebab masalah.
Perubahan hanya terjadi pada cara kita menamai fenomena, tetapi akibat sosialnya sangat besar. Kalimat pertama mengarahkan perhatian kepada pasokan, distribusi, tata kelola dan kebijakan. Kalimat kedua mengarahkan perhatian kepada perilaku masyarakat.
Inilah kekuatan bahasa. Ia dapat menggeser pusat persoalan tanpa mengubah satu pun fakta di lapangan. Antrean tetap panjang. BBM tetap sulit diperoleh. Kendaraan tetap mengular di depan SPBU. Tetapi setelah diberi nama panic buying, perhatian publik dapat bergeser: bukan lagi “mengapa BBM sulit diperoleh?”, melainkan “mengapa masyarakat membeli secara panik?” Di situlah bahasa kekuasaan bekerja. Ia tidak harus memerintah secara langsung.
Cukup dengan memberi nama, menentukan kategori, dan membangun cara pandang tertentu terhadap sebuah peristiwa.
Ada ironi yang menarik. Masyarakat yang sudah mengantre berjam-jam mungkin justru bukan sedang panik.
Mereka mungkin sedang berhitung. Jika hari ini saya tidak mendapatkan BBM, bagaimana saya pergi bekerja besok? Jika kendaraan saya kosong, bagaimana saya mengantar anak sekolah? Jika saya seorang sopir angkutan, bagaimana saya mencari nafkah?
Jika saya seorang pedagang, bagaimana barang dagangan saya bergerak? Orang membeli bukan selalu karena kehilangan rasionalitas. Kadang-kadang orang membeli karena justru terlalu rasional membaca risiko.
Ketika seseorang melihat antrean panjang pada hari Senin, kemudian mendengar bahwa stok belum normal pada hari Selasa, keputusan untuk mengisi tangki lebih awal pada hari Rabu tidak serta-merta dapat disebut kepanikan. Ia bisa merupakan tindakan antisipatif.
Masalahnya, masyarakat tidak memiliki informasi yang sama dengan pemerintah. Pemerintah memiliki data. Pertamina memiliki data. SPBU memiliki data. Masyarakat hanya memiliki apa yang mereka lihat dan alami. Mereka melihat antrean, melihat kendaraan mengular, mendengar kabar bahwa BBM sulit diperoleh, kemudian mencoba mencari BBM dari satu SPBU ke SPBU lain.
Dalam kondisi seperti itu, keputusan masyarakat sangat mungkin merupakan respons terhadap ketidakpastian informasi. Maka sebelum menyebut masyarakat panik, pemerintah seharusnya membuka data. Data itulah yang dapat membedakan antara kepanikan masyarakat dan respons rasional terhadap kelangkaan.
Bourdieu memiliki konsep yang lebih dalam: kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik tidak selalu hadir dalam bentuk bentakan, ancaman atau paksaan. Ia bekerja secara lebih halus melalui kategori, bahasa, klasifikasi dan cara tertentu dalam mendefinisikan kenyataan. Masyarakat dapat menerima sebuah label tanpa menyadari bahwa label tersebut sebenarnya telah mengarahkan cara mereka memahami dirinya sendiri.
Ketika masyarakat terus-menerus disebut panic buying, mereka dapat mulai menerima anggapan bahwa masalah BBM terjadi karena perilaku mereka sendiri.
Padahal pertanyaan mengenai pasokan belum terjawab. Karena itu, bukan berarti istilah panic buying pasti salah. Bisa saja benar. Tetapi kebenarannya harus dibuktikan. Jangan sampai sebuah istilah digunakan terlebih dahulu, kemudian data dicari belakangan untuk membenarkannya.
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, narasi semestinya mengikuti fakta, bukan fakta dipaksa mengikuti narasi. Karena itu, perdebatan ini sebenarnya sederhana: buka data Pertamina. Tunjukkan berapa suplai BBM untuk Kota Makassar dalam kondisi normal. Tunjukkan berapa penyaluran pada pekan terakhir. Tunjukkan stok masing-masing jenis BBM: solar, Pertalite dan Pertamax.
Tunjukkan apakah terjadi pengurangan atau tidak. Tunjukkan pula apakah konsumsi masyarakat meningkat secara signifikan.
Jika data menunjukkan bahwa pasokan normal, bahkan meningkat, tetapi permintaan masyarakat melonjak jauh di atas pola normal, maka istilah panic buying mempunyai dasar yang kuat. Tetapi jika data menunjukkan bahwa pasokan memang berkurang sementara kebutuhan masyarakat relatif sama, maka antrean panjang itu tidak adil jika seluruhnya dibebankan kepada perilaku masyarakat. Sebab dalam situasi demikian, masyarakat bukan menciptakan kelangkaan. Mereka sedang bereaksi terhadap kelangkaan.
Pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk menenangkan masyarakat. Tetapi ketenangan tidak lahir dari sebuah label. Ketenangan lahir dari kepastian: kepastian bahwa BBM tersedia, kepastian bahwa distribusi berjalan, kepastian bahwa stok cukup, dan kepastian bahwa pemerintah mengetahui persoalan serta mampu mengatasinya.
Yang tidak kalah penting adalah kepastian bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipercaya. Karena itu, ketika antrean BBM semakin panjang dan jenis BBM yang sulit diperoleh semakin beragam, kita perlu menahan diri dari kesimpulan yang terlalu cepat. Jangan buru-buru mengatakan rakyat panik. Tanyakan lebih dahulu: apa yang membuat mereka panik?
Sebelum menjawab bahwa masyarakat melakukan panic buying, mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah BBM-nya memang cukup? Sebab rakyat yang berdiri berjam-jam dalam antrean tidak sedang membawa teori ekonomi ke SPBU.
Mereka membawa kendaraan, membawa uang, membawa kebutuhan hidup, dan mungkin membawa kecemasan yang sangat sederhana:
“Besok masih ada BBM atau tidak?” Jika pertanyaan itu belum mampu dijawab dengan data, maka menyebut mereka panic buying mungkin terlalu mudah. Sebab boleh jadi yang sedang kita saksikan bukan masyarakat yang kehilangan kendali, melainkan masyarakat yang sedang berusaha mengambil kendali atas hidupnya sendiri di tengah ketidakpastian yang tidak mereka ciptakan.
Makassar, 13 September 2026
