Muhammad Burhanuddin menilai capaian tersebut layak diapresiasi karena penilaian IndexPolitica tidak semata-mata mengukur popularitas atau seberapa sering seorang menteri muncul dalam pemberitaan media.
PELAKITA.ID — Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi dari Koordinator Nasional Forum Nasional Pro 08 (Kornas Pro 08) Muhammad Burhanuddin setelah namanya menempati posisi teratas dalam pemeringkatan kinerja menteri yang dirilis IndexPolitica Indonesia pada September 2026.
Dalam pemeringkatan tersebut, Amran memperoleh skor 91, sekaligus menempatkannya sebagai menteri dengan kinerja tertinggi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Muhammad Burhanuddin menilai capaian tersebut layak diapresiasi karena penilaian IndexPolitica tidak semata-mata mengukur popularitas atau seberapa sering seorang menteri muncul dalam pemberitaan media.
Penilaian lebih diarahkan pada kemampuan menghasilkan kebijakan, menjalankan program, serta menghadirkan output dan outcome yang dapat diukur.
“Ini tentu patut diapresiasi. Kinerja Menteri Pertanian Amran semakin terlihat dari berbagai indikator yang menyentuh langsung kepentingan petani dan ketahanan pangan. Prestasi seperti ini menunjukkan bahwa kerja pemerintah harus dinilai dari hasil, bukan hanya dari narasi,” ujar Muhammad Burhanuddin.
Menurut Kornas Pro 08 tersebut, ukuran keberhasilan seorang pejabat publik semestinya tidak berhenti pada tingkat popularitas, tetapi pada sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks pertanian, ukuran tersebut menjadi semakin penting karena sektor pangan berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, kesejahteraan petani, stabilitas harga, produktivitas pertanian, serta ketahanan pangan nasional.
Bukan Sekadar Popularitas
IndexPolitica dalam kajiannya membedakan secara tegas antara popularitas dan kinerja pemerintahan. Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan publik, eksposur media, dan persepsi masyarakat, sedangkan kinerja dilihat dari kemampuan seorang menteri menjalankan mandat, menghasilkan kebijakan, mencapai target, serta menciptakan dampak yang dapat diverifikasi.
Penilaian tersebut menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). Analisis dilakukan dengan menggabungkan dokumen kebijakan, data kinerja pemerintah, statistik resmi, evaluasi implementasi kebijakan, capaian outcome, serta efektivitas kebijakan.
Enam dimensi menjadi dasar penilaian, yakni Policy Output dengan bobot 20 persen, Policy Outcome 25 persen, Implementation Effectiveness 20 persen, Public and Economic Impact 15 persen, Policy Innovation 10 persen, serta Intergovernmental Coordination 10 persen.
Aspek outcome mendapatkan bobot terbesar. Dengan demikian, keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang dibuat atau dilaksanakan, tetapi terutama dari perubahan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut diterapkan.
Bagi Muhammad Burhanuddin, pendekatan berbasis hasil tersebut relevan dengan tantangan pembangunan pertanian Indonesia. Produksi pangan, produktivitas, ketersediaan stok, harga hasil pertanian, distribusi pupuk, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan sejumlah indikator konkret untuk melihat apakah kebijakan benar-benar bekerja.
Pertanian Menyangkut Kehidupan Petani
Muhammad Burhanuddin mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena menyangkut kehidupan jutaan petani sekaligus kebutuhan pangan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, peningkatan produksi dan produktivitas harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola, akses terhadap sarana produksi, kepastian pasar, perlindungan harga, serta penguatan posisi petani dalam rantai nilai pangan.
“Prestasi seorang menteri bukan hanya soal memperoleh angka tinggi dalam sebuah pemeringkatan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana capaian tersebut menjadi energi untuk bekerja lebih baik dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Burhanuddin.
Ia juga mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, penilaian dengan skor tinggi harus menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja sekaligus memperkuat reformasi sektor pertanian.
Menurutnya, tantangan pertanian Indonesia masih besar dan membutuhkan kerja berkelanjutan, terutama dalam memastikan produksi pangan, produktivitas petani, efisiensi distribusi, stabilitas harga, serta keberlanjutan sektor pertanian.
Apresiasi Sekaligus Tantangan
Dalam pemeringkatan IndexPolitica Government Performance Assessment September 2026, Amran memperoleh skor 91 dan berada di posisi pertama.
Amran berada di atas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.
Selanjutnya, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh skor 83, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 82, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 81, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 79, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi 77.
Bagi Kornas Pro 08 Muhammad Burhanuddin, posisi teratas yang diraih Amran sebaiknya dibaca sebagai apresiasi sekaligus tantangan.
Apresiasi karena kerja di sektor pertanian memperoleh pengakuan berdasarkan indikator kinerja. Tantangan karena capaian tersebut harus dijaga dan diterjemahkan menjadi kinerja yang semakin kuat di lapangan.
“Petani membutuhkan pemerintah yang hadir, bekerja, dan menghasilkan solusi. Karena itu, apresiasi terhadap Mentan Amran hendaknya menjadi dorongan untuk terus memperkuat kerja nyata bagi petani dan ketahanan pangan Indonesia,” ujar Muhammad Burhanuddin.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh angka produksi, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun ekosistem yang membuat petani semakin produktif, berdaya saing, sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih pasti.
Bagi Fornas Pro 08, capaian Amran tersebut menjadi contoh bahwa kinerja pemerintahan pada akhirnya harus kembali kepada ukuran paling sederhana: apakah kebijakan menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat.
