- Kemiskinan pesisir memiliki wajah yang berlapis. Perencanaan pembangunan kawasan pesisir menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, perlindungan sosial, serta tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana pesisir.
- Seorang nelayan bisa saja bekerja setiap hari, tetapi tetap rentan ketika cuaca buruk membuatnya tidak dapat melaut. Ia juga dapat kehilangan daya tawar ketika hasil tangkapan harus segera dijual karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai. Masalah kemudian bergeser dari soal produksi menjadi soal posisi dalam rantai nilai.
PELAKITA.ID – Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hadir di tengah sebuah kenyataan yang tidak sederhana: wilayah pesisir Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar, tetapi masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya tersebut belum selalu menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan potensinya.
Pesisir adalah ruang hidup sekaligus ruang produksi. Di sana nelayan melaut, pembudi daya mengelola komoditas, pengolah bekerja setelah ikan didaratkan, pedagang menggerakkan pasar, sementara perempuan dan berbagai pelaku usaha jasa menopang rantai ekonomi yang sering kali tidak terlihat dalam statistik produksi.
Di atas ruang yang sama pula terdapat persoalan kemiskinan, keterbatasan pelayanan dasar, konektivitas yang tidak merata, akses pembiayaan yang terbatas, kualitas permukiman yang beragam, serta tekanan ekologis yang semakin berat. Karena itu, agenda KNMP semestinya dibaca lebih jauh daripada sekadar membangun atau memperbaiki kampung.
Ada persoalan ketimpangan yang membutuhkan perhatian.
Data yang menjadi pijakan menunjukkan bahwa sekitar 60 persen penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Pada 2023 terdapat sekitar 3,21 juta nelayan, 2,18 juta pembudi daya ikan, dan 22,4 ribu petambak garam sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Angka tersebut menunjukkan betapa besar posisi masyarakat pesisir dalam struktur ekonomi kelautan Indonesia.
Persoalannya, besarnya jumlah dan kontribusi tersebut belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan.
Sebanyak 65,2 persen nelayan yang terpadan dengan basis data P3KE berada pada desil 1–4. Nilai Tukar Nelayan berada di kisaran 104,4 dan relatif stagnan. Pada saat yang sama, cakupan perlindungan sosial dan asuransi masih terbatas, sementara akses terhadap pembiayaan formal, teknologi, dan pasar belum sepenuhnya memadai. Di sinilah isu KNMP menjadi menarik.
Jika kampung nelayan hanya dipahami sebagai kumpulan rumah, jalan, drainase, tempat pendaratan ikan, fasilitas umum, dan bangunan pendukung lainnya, maka pembangunan fisik memang dapat memperbaiki wajah kawasan. Tetapi wajah baru tidak selalu berarti struktur ekonomi baru. Ketimpangan bisa tetap tinggal di balik bangunan yang lebih baik.
Nelayan dapat memiliki lingkungan permukiman yang lebih layak, tetapi tetap menjual ikan dengan harga yang tidak menguntungkan. Pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas produksi, tetapi tetap kesulitan mendapatkan modal. Kelompok masyarakat dapat dibentuk, tetapi belum tentu memiliki kapasitas organisasi yang cukup untuk mengelola usaha secara berkelanjutan.
Karena itu, persoalan mendasar KNMP adalah bagaimana pembangunan kawasan mampu memutus rantai kerentanan yang selama ini membuat masyarakat pesisir sulit bergerak naik secara ekonomi.
Ketimpangan Tidak Hanya Soal Pendapatan
Kemiskinan pesisir memiliki wajah yang berlapis. Perencanaan pembangunan kawasan pesisir menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, perlindungan sosial, serta tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana pesisir.
Artinya, seorang nelayan bisa saja bekerja setiap hari, tetapi tetap rentan ketika cuaca buruk membuatnya tidak dapat melaut. Ia juga dapat kehilangan daya tawar ketika hasil tangkapan harus segera dijual karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai. Masalah kemudian bergeser dari soal produksi menjadi soal posisi dalam rantai nilai.
Indonesia memiliki produksi perikanan yang besar. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025–2029 bahkan menargetkan peningkatan produksi perikanan nasional dari 24,58 juta ton pada 2025 menjadi 30,16 juta ton pada 2029.
Peningkatan produksi tersebut belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika nilai tambah, rantai dingin, logistik, pemasaran, dan posisi tawar pelaku usaha kecil tidak ikut diperkuat. Di sinilah KNMP menghadapi tantangan yang lebih besar.
Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak kampung yang dibangun, tetapi apakah kampung-kampung tersebut mampu menghasilkan perubahan pada hubungan ekonomi yang selama ini membuat masyarakat pesisir berada pada posisi lemah.
Infrastruktur: Penting, tetapi Bukan Segalanya
Pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Jalan, listrik, air minum, sanitasi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, dan sarana logistik merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir sekaligus fondasi kegiatan ekonomi.
Namun persoalannya adalah ketimpangan antarwilayah.
Desa pesisir terpencil, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan menghadapi situasi yang berbeda dengan kampung nelayan yang berada dekat pusat pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan akses transportasi dan tingginya biaya logistik dapat membuat harga barang menjadi mahal dan biaya produksi meningkat, karena itu, pendekatan pembangunan KNMP tidak seharusnya seragam.
Kawasan pesisir perkotaan memiliki persoalan kepadatan, pencemaran, banjir rob, dan tekanan pemanfaatan ruang. Sebaliknya, desa pesisir terpencil menghadapi keterisolasian, keterbatasan pelayanan dasar, biaya logistik tinggi, dan pasar yang lebih sempit.
Satu desain pembangunan mungkin terlihat efisien dari meja perencanaan, tetapi belum tentu relevan ketika berhadapan dengan keragaman sosial, ekonomi, geografis, dan ekologis masyarakat pesisir.
Nelayan dan Persoalan Posisi Tawar
Salah satu isu yang layak mendapat perhatian lebih serius adalah hubungan antara nelayan, pasar, pedagang, pemodal, dan lembaga pembiayaan.
Bagi sebagian pelaku usaha skala kecil, akses terhadap pembiayaan formal masih terbatas karena persoalan agunan, legalitas usaha, kapasitas administrasi, riwayat usaha, serta persepsi risiko. Situasi ini membuat sebagian pelaku usaha masih bergantung pada pembiayaan informal.
Hubungan dengan pedagang pengumpul atau pemodal dalam konteks tertentu memang dapat menjadi mekanisme ekonomi yang memungkinkan nelayan tetap berproduksi. Tetapi hubungan tersebut juga dapat membatasi posisi tawar ketika nelayan menentukan harga atau ingin mengembangkan usahanya secara mandiri.
KNMP membutuhkan lebih dari sekadar fasilitas. Ia membutuhkan ekosistem ekonomi yang memungkinkan nelayan memiliki pilihan.
Pilihan untuk mengakses pembiayaan formal. Pilihan untuk menyimpan hasil tangkapan. Pilihan untuk mengolah produk. Pilihan untuk mengetahui informasi harga.
Pilihan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bahkan pilihan untuk membangun kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat posisi tawar mereka. Tanpa itu, pembangunan fisik berisiko hanya memperindah ruang produksi tanpa mengubah struktur kesempatan ekonomi.
Perempuan dan Pemuda Jangan Berada di Pinggir
Ada kelompok lain yang sering kali luput dari pusat perhatian: perempuan dan pemuda.
Perempuan memainkan peran penting dalam pengolahan hasil perikanan, pemasaran, pengelolaan keuangan rumah tangga, usaha mikro, dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Namun partisipasi tersebut belum selalu diikuti akses yang setara terhadap sumber daya produktif, pembiayaan, teknologi, pelatihan, maupun pengambilan keputusan.
Demikian pula dengan pemuda.
Sektor kelautan dan perikanan menghadapi tantangan regenerasi karena sebagian generasi muda melihat sektor ini sebagai pekerjaan berisiko dengan pendapatan tidak pasti dan peluang pengembangan karier yang terbatas. Maka KNMP seharusnya menjadi ruang untuk membangun masa depan, bukan hanya memperbaiki masa lalu.
Kampung nelayan membutuhkan anak-anak muda yang mampu mengembangkan kewirausahaan, teknologi digital, pemasaran, pengolahan hasil, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan inovasi berbasis sumber daya lokal. Jika tidak, kampung nelayan dapat menjadi kawasan yang dibangun secara fisik tetapi kehilangan generasi penerus ekonominya.
Kelembagaan: Modal yang Sering Terlupakan
Bangunan dapat didirikan dalam hitungan bulan. Kelembagaan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
Kelompok nelayan, KUB, Poklahsar, Pokmaswas, koperasi, BUM Desa, kelompok pembudi daya, hingga kelembagaan adat merupakan bagian dari modal sosial masyarakat pesisir. Namun kapasitasnya sangat beragam. Sebagian telah berkembang menjadi organisasi ekonomi yang aktif, sementara sebagian lainnya masih menghadapi persoalan tata kelola, legalitas, manajemen, pembiayaan, kemitraan, dan keberlanjutan.
Karena itu, keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari berapa banyak kelompok yang dibentuk. Yang lebih penting adalah apakah kelompok tersebut mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya, membangun kemitraan, menjalankan usaha, dan mempertanggungjawabkan manfaat pembangunan kepada anggotanya.
Sampai di situ, kelembagaan bukan sekadar pelengkap program, ia adalah infrastruktur sosial.
Ketimpangan Ekologi Juga Harus Dibaca
Ada satu dimensi yang semakin penting: lingkungan. Mangrove, lamun, dan terumbu karang bukan sekadar bentang alam yang menghiasi kawasan pesisir. Ketiganya merupakan fondasi ekologis yang menopang produktivitas perikanan, melindungi pantai, menyimpan karbon biru, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota. Tekanan terhadap ekosistem terus berlangsung.
Sekitar 19 persen ekosistem mangrove nasional tercatat mengalami kerusakan, sementara terumbu karang dalam kategori baik baru sekitar 34,5 persen. Perubahan iklim kemudian memperbesar tekanan melalui kenaikan muka air laut, abrasi, banjir rob, perubahan pola musim, dan cuaca ekstrem.
Masyarakat pesisir akhirnya menghadapi paradoks. Mereka bergantung pada laut, tetapi juga menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di laut dan pesisir.
Oleh sebab itu, pembangunan KNMP semestinya tidak memisahkan agenda kesejahteraan dari agenda ekologis. Kampung yang sehat bukan hanya kampung dengan rumah dan fasilitas yang baik, tetapi juga kampung yang memiliki ekosistem penyangga kehidupan.
Dari Kampung yang Dibangun Menuju Kampung yang Berdaya
Pada akhirnya, tantangan KNMP bukan semata bagaimana membangun kampung nelayan yang lebih baik secara fisik. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan pembangunan tersebut sebagai pintu masuk untuk mengurangi ketimpangan.
Ketimpangan akses. Ketimpangan informasi. Ketimpangan pembiayaan. Ketimpangan infrastruktur. Ketimpangan kesempatan. Ketimpangan posisi tawar. Bahkan ketimpangan dalam menentukan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari sumber daya pesisir. Karena itu, ukuran keberhasilan KNMP perlu bergerak dari sekadar output menuju perubahan.
Jika agenda ini berhasil, Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi wajah baru kawasan pesisir. Ia dapat menjadi titik balik. Titik ketika pembangunan tidak berhenti pada memperbaiki kampung, tetapi mulai memperbaiki kesempatan hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Persoalan terbesar pesisir Indonesia barangkali bukan kekurangan potensi. Persoalannya adalah bagaimana memastikan potensi tersebut tidak terus menghasilkan ketimpangan, melainkan menjadi sumber kesejahteraan yang lebih adil bagi mereka yang sejak lama hidup, bekerja, dan menggantungkan masa depannya pada laut.
