Adi mengingatkan bahwa komitmen politik tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan kondisi faktual di lapangan. Terlebih, persoalan yang muncul dinilai sudah terjadi di sejumlah daerah sehingga tidak tepat apabila setiap kasus hanya diselesaikan melalui perbaikan teknis pada lokasi yang mengalami masalah.
PELAKITA.ID — Dalam sekitar lima bulan terakhir, sejumlah kasus dugaan keracunan atau gangguan kesehatan dilaporkan terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejadian tersebut antara lain muncul di Jakarta Timur pada April 2026, Surabaya dan Jember pada Mei, Bangkalan pada Juni, serta Solo pada akhir Juli hingga awal Agustus.
Di Solo, sebanyak 108 siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan pemeriksaan menemukan bakteri E. coli pada sampel semangka, meski sumber makanan berasal dari menu MBG maupun kantin sekolah sehingga hubungan langsung dengan MBG perlu disikapi secara hati-hati.
Kasus serupa kemudian dilaporkan di Distrik Depapre, Jayapura, dengan sekitar 80 siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG, disusul kasus di Semarang yang melibatkan 707 siswa dan guru.
Pada awal September 2026, sebanyak 431 santri di Sidoarjo juga dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG. Rangkaian kejadian tersebut tersebar di sejumlah daerah dan memiliki jumlah korban yang beragam, sementara pada beberapa kasus pemerintah melakukan pemeriksaan, penghentian sementara, atau penangguhan operasional SPPG yang terkait.
Begitulah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Bagi akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), persoalan tersebut semestinya tidak hanya dijawab dengan perbaikan teknis di lapangan, tetapi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali program secara menyeluruh.
Pengamat Politik Unhas, Adi Suryadi Culla, menilai pemerintah terlalu berambisi mempertahankan MBG karena program tersebut sejak awal ditempatkan sebagai bagian penting dari visi dan janji politik Presiden Prabowo Subianto.
Posisi tersebut, menurutnya, membuat pemerintah berada dalam situasi yang tidak mudah ketika di lapangan muncul berbagai persoalan.
Pria yang pernah sebagai Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan ini melihat MBG kini bukan lagi sekadar program pemberian makanan kepada peserta didik.
Implementasinya telah melibatkan pembangunan berbagai fasilitas, pembentukan struktur pelaksana, penyerapan tenaga kerja, serta kepentingan ekonomi di berbagai daerah sehingga keputusan untuk menghentikannya menjadi persoalan politik dan administratif yang kompleks.
Adi mengingatkan bahwa komitmen politik tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan kondisi faktual di lapangan. Terlebih, persoalan yang muncul dinilai sudah terjadi di sejumlah daerah sehingga tidak tepat apabila setiap kasus hanya diselesaikan melalui perbaikan teknis pada lokasi yang mengalami masalah.
“Kalau saya, pemerintahan Prabowo terlalu berambisi dengan program ini sehingga diberlakukan bahkan tanpa melihat kondisi riil. Ya, itu saya kira yang terjadi dan inilah yang dirasakan sekarang,” kata Adi.
Menurut dia, munculnya kasus keracunan merupakan tanda bahwa terdapat persoalan yang perlu dilihat lebih jauh dalam tata kelola MBG. Karena itu, evaluasi tidak cukup dilakukan secara parsial atau sekadar bersifat tambal sulam setiap kali terjadi persoalan.
“Karena itu memang sudah perlu dilakukan evaluasi. Dan evaluasi ini sebaiknya memang tidak bersifat parsial. Bersifat parsial itu kan bersifat tambal sulam,” ujarnya.
Adi mendorong evaluasi yang bersifat sistemik, mulai dari besaran anggaran, struktur kelembagaan, mekanisme distribusi, hingga ketepatan sasaran. Hal tersebut menjadi penting karena MBG telah berkembang menjadi program berskala besar dengan konsekuensi anggaran dan kebijakan yang tidak kecil.
“Perbaikannya harus bersifat sistemik dilakukan dalam proyek atau program MBG ini. Harus dievaluasi anggarannya, harus dievaluasi struktur distributifnya,” katanya.
Jangan Ganggu Konsentrasi Anggaran Pendidikan
Persoalan MBG, menurut Adi, juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan prioritas pembangunan pendidikan. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan pendidikan yang lebih mendasar apabila tidak dikelola secara proporsional.
Ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah dalam sektor pendidikan, mulai dari pembenahan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas guru, hingga pemenuhan kebutuhan teknologi pendidikan.
Karena itu, program baru seharusnya tidak mengganggu konsentrasi pembiayaan yang memang telah diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
“Jadi, itu semua harusnya bisa konsisten diwujudkan. Tidak diganggu oleh program-program lain yang justru tidak terkait, tidak mengganggu konsentrasi dana 20 persen itu,” ujarnya.
Di luar persoalan anggaran, Adi juga mempertanyakan apakah penerapan MBG secara luas dengan pola yang relatif seragam sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan nasional semestinya mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan kemampuan layanan di setiap daerah.
Kelompok masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di wilayah marginal, termasuk desa-desa, daerah pinggiran, dan kawasan pelosok, menurut Adi, justru perlu memperoleh perhatian lebih besar. Di sejumlah wilayah tersebut, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan saja masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Di sektor marginal itu tidak hanya sasaran masyarakat miskin, tapi juga di desa-desa, pinggiran, daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh,” kata ketua Center for Indformation and Development CIDES ICMI Sulsel ini.
Dua Pilihan Pemerintah
Dengan berbagai persoalan tersebut, Adi melihat pemerintah setidaknya menghadapi dua pilihan. Pertama, menghentikan program untuk kemudian melakukan evaluasi mendasar. Kedua, tetap menjalankan MBG tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif, bertahap, dan disesuaikan dengan kondisi nyata setiap wilayah.
“Pilihan hanya dua kalau saya ya. Segera hentikan, stop. Tidak dilanjutkan. Atau mungkin dilanjutkan tapi dengan melihat kondisi riil,” tegasnya.
Jika penghentian total belum menjadi pilihan politik pemerintah, Adi menyarankan agar format MBG diubah secara mendasar.
Program tersebut, menurutnya, tidak harus dipertahankan dalam bentuk megaproyek dengan pembangunan fasilitas dan perekrutan tenaga kerja dalam skala besar seperti yang berlangsung sekarang.
Alternatifnya, bantuan dapat diarahkan secara lebih langsung kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria berdasarkan data sosial ekonomi yang akurat.
Pilihan lainnya adalah menjadikan sekolah sebagai salah satu pusat pengelolaan sehingga distribusi makanan dapat lebih mudah dikontrol sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
“Evaluasi seperti itu bukan berarti MBG sama sekali dihilangkan, tetapi diubah dalam format yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Tidak mubazir seperti sekarang kondisinya,” ujarnya.
Bagi Adi, perubahan kebijakan membutuhkan keberanian pemerintah untuk membuka kembali ruang evaluasi, termasuk membicarakannya bersama DPR. Keputusan mengenai masa depan MBG, menurutnya, perlu diambil melalui pembahasan yang lebih menyeluruh agar persoalan tidak terus berulang dan berkembang menjadi beban baru bagi pemerintah.
“Harus dibicarakan segera dengan DPR untuk mengambil keputusan yang lebih solutif, agar ini tidak berlarut-larut,” kata Adi.
Ia menilai pemerintah perlu menguji kembali apakah desain MBG yang berjalan saat ini benar-benar masih sesuai dengan kondisi masyarakat dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai.
Sebuah program publik, menurutnya, semestinya terus dapat dikoreksi ketika pelaksanaannya menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kenyataan di lapangan.
MBG, kata Adi, tetap memiliki peluang untuk dipertahankan apabila formatnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, aman, dan tepat sasaran.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tersebut tidak efektif, tidak tepat sasaran, serta menimbulkan persoalan yang lebih besar, pemerintah perlu memiliki keberanian politik untuk menghentikan atau mengubahnya secara mendasar.
“Jadi tidak harus menjadi mega proyek seperti yang ada sekarang,” pungkasnya.
Redaksi
