PELAKITA.ID — Penguatan sains kelautan dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong transformasi kawasan pesisir Indonesia menuju ekonomi biru yang berkelanjutan, berkeadilan, sekaligus mampu memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Perspektif tersebut akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam Webinar #2 Marine Insight yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (DPP ISKINDO) sebagai bagian dari rangkaian menuju Kongres IV ISKINDO 2026.
Webinar mengangkat tema “Penguatan Sains Kelautan untuk Mendukung Transformasi Kawasan Pesisir Indonesia Menuju Ekonomi Biru”, dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman dalam kebijakan kelautan, ekologi laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, perlindungan nelayan, dan tata kelola sumber daya laut.
Ketua Umum ISKINDO M. Riza Damanik, Ph.D., IPU, dijadwalkan memberikan opening speech dalam kegiatan tersebut. Kehadiran pimpinan organisasi profesi sarjana kelautan ini sekaligus menegaskan pentingnya kontribusi keilmuan dan profesionalisme sumber daya manusia kelautan dalam menjawab tantangan pembangunan kawasan pesisir Indonesia.
Salah satu narasumber adalah Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi., M.Sc, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia akan membahas tema “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Fondasi Ekonomi Biru yang Mendukung Kedaulatan Pangan.”
Tema tersebut menempatkan masyarakat pesisir bukan sekadar sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai aktor penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Penguatan kapasitas masyarakat, akses terhadap sumber daya, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta tata kelola yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem menjadi bagian penting dari agenda ekonomi biru.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, transformasi ekonomi biru tidak cukup hanya bertumpu pada pemanfaatan sumber daya laut secara ekonomi. Kebijakan kelautan juga perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang.
Perspektif kebijakan dan tata kelola akan dibahas lebih lanjut oleh Moh. Abdi Suhufan, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan. Ia akan mengangkat tema “Ocean Policy: Penguatan Tata Kelola Kelautan dalam Perspektif Ekonomi Biru.”
Pembahasan mengenai ocean policy menjadi penting karena ekonomi biru membutuhkan kerangka tata kelola yang mampu mempertemukan kepentingan ekonomi, perlindungan ekosistem, keselamatan dan kesejahteraan nelayan, serta kepastian pemanfaatan ruang laut.
Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan karakter sosial-ekonomi kawasan pesisir yang sangat beragam. Karena itu, kebijakan kelautan tidak dapat hanya dirancang dari perspektif sektoral, tetapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis pengetahuan, serta mampu membaca dinamika ekologis dan sosial di setiap kawasan.
Pada momentum itu, sains kelautan memperoleh posisi strategis. Pengetahuan mengenai ekosistem pesisir dan laut, perubahan iklim, sumber daya perikanan, dinamika sosial masyarakat pesisir, hingga perkembangan teknologi kelautan dapat menjadi basis bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat dan adaptif.
Ekonomi biru dengan demikian tidak semata-mata berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dari laut, tetapi juga mengenai bagaimana kekayaan laut dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan daya dukung ekosistem.
Webinar #2 Marine Insight DPP ISKINDO menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif keilmuan, kebijakan, dan pengalaman lapangan tersebut. Diskusi diharapkan dapat memperkaya gagasan mengenai arah pembangunan kelautan Indonesia sekaligus memperkuat peran sarjana kelautan dalam agenda transformasi kawasan pesisir.
Menjelang Kongres IV ISKINDO 2026, forum semacam ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali posisi profesi dan keilmuan kelautan di tengah perubahan lingkungan global, tuntutan pembangunan berkelanjutan, serta kebutuhan untuk memastikan masyarakat pesisir memperoleh manfaat yang lebih besar dari kekayaan laut Indonesia.
Agenda ekonomi biru membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan dan investasi. Ia membutuhkan sains yang kuat, tata kelola yang baik, masyarakat pesisir yang berdaya, serta ekosistem laut yang tetap sehat.
Dari sinilah transformasi kawasan pesisir dapat diarahkan bukan hanya menuju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuju kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.
