- Sebagai seorang teknokrat politik, Munafri memulai diagnosisnya dengan mengidentifikasi residu-residu pembangunan yang menghambat akselerasi kota. Beliau menguraikan beberapa persoalan fundamental yang dipandang sebagai “gulma” pembangunan:
- Mentalitas pembiaran pelanggaran, bagaimana toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil mengerosi disiplin publik dan merusak fondasi peradaban kota secara sistemik.
- Dalam visi kebijakan publiknya, Munafri memosisikan diri sebagai “Tukang Taman”. Metafora ini melambangkan fungsi kepemimpinan yang berfokus pada prioritasi (pruning): memangkas gulma persoalan kota agar bunga-bunga potensi ekonomi dan sosial Makassar dapat terlihat jelas oleh publik dan investor.
PELAKITA.ID – Kehadiran Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Diskusi Publik dan Rapat Kerja CIDES ICMI di Aula Anging Mammiri pada Sabtu (29/8/2026), menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola perkotaan. Dia mengusulkan sebuah pendekatan sistemik yang diistilahkan sebagai filosofi “Rawat Makassar, Pangkas Gulma Pembangunan.”
Narasi ini bukan sekadar retorika estetika, melainkan sebuah strategi orkestrasi kebijakan lintas sektoral di mana pemerintah bertindak sebagai katalisator dalam memisahkan “sinyal” potensi kota dari “noise” hambatan birokrasi dan sosial.
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa kemajuan peradaban kota adalah hasil dari sinergi kelembagaan yang kokoh, sebagaimana kutipannya: “Makassar membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia pendidikan, lembaga masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.”
Analisis Realitas: Mengidentifikasi “Gulma” dan Hambatan Pembangunan
Sebagai seorang teknokrat politik, Munafri memulai diagnosisnya dengan mengidentifikasi residu-residu pembangunan yang menghambat akselerasi kota. Beliau menguraikan beberapa persoalan fundamental yang dipandang sebagai “gulma” pembangunan:
Degradasi modal sosial (krisis adab), yaitu pudarnya nilai tata krama dan etika komunikasi, terutama dalam unit terkecil masyarakat seperti hubungan anak dan orang tua, yang berdampak pada kerapuhan kohesi sosial.
Mentalitas pembiaran pelanggaran, bagaimana toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil mengerosi disiplin publik dan merusak fondasi peradaban kota secara sistemik.
Ketimpangan anggaran vs kapabilitas eksekusi, Munafri menggunakan metafora ketidakseimbangan sumber daya dengan analogi: “Kita bercita-cita mau mendaki gunung yang paling tinggi di dunia, sementara tas ransel saja kita enggak punya.”
Program Tanpa Dampak Terukur (Non-Impactful). Dia mensintesiskan bahwa ketimpangan sumber daya (tas ransel) dan kurangnya masukan akademik sering kali menghasilkan proses pemberdayaan yang tidak memiliki dampak (impactful) yang dapat diukur, sehingga hanya menjadi aktivitas tanpa output kesejahteraan yang nyata.
Tawaran Solusi 1: Transformasi Pendidikan Karakter dan Rekonstruksi Kesejahteraan Guru
Munafri mengusulkan reformasi radikal pada sektor hulu pembangunan manusia melalui transformasi pendidikan dasar.
Menariknya, beliau secara eksplisit melakukan langkah strategis dengan menggandeng Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai mitra akademik untuk meredefinisi kurikulum.
Rencana rekonstruksi kurikulum tersebut mencakup Integrasi Adab dan Etika, menjadikan tata krama sebagai kurikulum inti untuk memperbaiki modal sosial masyarakat.
Kedua, penguatan konten lokal (Local Content): Mengadopsi keberhasilan model pendidikan budaya (seperti di Sumatera Barat) ke dalam konteks lokal Makassar. Ketiga, akselerasi literasi agama dengan memperkokoh spiritualitas sebagai benteng moralitas publik.
Secara teknis, Munafri berargumen bahwa kunci utama reformasi ini terletak pada kesejahteraan guru. Dia menegaskan bahwa dengan peningkatan gaji yang signifikan, profesi guru akan memiliki daya tarik kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil (PNS) administratif.
Targetnya jelas yaitu lebih banyak orang mendaftar jadi guru daripada pegawai, guna memastikan talenta terbaiklah yang mendidik generasi masa depan.
Tawaran Solusi 2: Kepemimpinan Inklusif dan Metafora “Tukang Taman”
Dalam visi kebijakan publiknya, Munafri memosisikan diri sebagai “Tukang Taman”. Metafora ini melambangkan fungsi kepemimpinan yang berfokus pada prioritasi (pruning): memangkas gulma persoalan kota agar bunga-bunga potensi ekonomi dan sosial Makassar dapat terlihat jelas oleh publik dan investor.
Strategi integrasi sistemik ini dijalankan melalui pemerintah tanpa benteng. Instruksi eksplisit untuk menghapus barrier birokrasi. Pemerintah dilarang membangun “benteng” yang memisahkan eksekutif dari aspirasi rakyat.
Kolaborasi horizontal dan institusi vertikal, yaitu membangun kemitraan strategis yang melibatkan DPRD, Kepolisian, dan TNI untuk memastikan stabilitas dan keamanan pembangunan.
Integrasi struktur vertikal yaitu penyelarasan visi pembangunan yang menjangkau dari level Wali Kota hingga struktur RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan.
Rekomendasi Strategis: Sinergi Pemerintah dan CIDES ICMI
Munafri mendorong pola kolaborasi yang melampaui formalitas administratif. Beliau menegaskan bahwa implementasi gagasan tidak boleh tersandera oleh birokrasi Nota Kesepahaman (MOU). Jika teori yang solutif sudah tersedia, eksekusi harus segera dilakukan.
Menurut Munafri, dalam kolaborasi tersebut, akademisi dan para cendekiawan berperan merumuskan pandangan, teori, sistem, serta metodologi yang terukur untuk membedah persoalan masyarakat secara lebih mendalam.
“Pemerintah Kota kemudian mengambil peran sebagai eksekutor, menerjemahkan temuan dan gagasan akademik menjadi kebijakan serta menyusun anggaran berbasis data yang responsif terhadap masukan para pakar,” kata dia.
Sementara itu, CIDES diharapkan menjadi ruang inkubasi gagasan yang mempertemukan diskursus akademik dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Melalui peran tersebut, CIDES dapat menjembatani pengetahuan dan praktik, sehingga gagasan yang lahir dari dunia akademik tidak berhenti sebagai teori, tetapi dapat diuji, diterapkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Menjadi Eksekutif yang Mendengar
Kepemimpinan masa depan Makassar, dalam pandangan Munafri Arifuddin, harus mengadopsi siklus strategis, yaitu mendengar lalu mengeksekusi lalu berbicara.
Bagi Munafri, seorang eksekutif yang kapabel adalah mereka yang mampu menyerap aspirasi dan data secara akurat sebelum mengambil tindakan kebijakan. Makassar tidak dapat dikelola secara soliter.
“Keberlanjutan kota ini bergantung pada pengawalan kolaboratif yang berbasis pada pengetahuan, di mana setiap kebijakan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang teruji secara akademik,” tegasnya.
Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan CIDES ICMI harus segera bertransformasi dari ruang diskusi menjadi aksi nyata. Dibutuhkan komitmen bersama untuk melakukan upscaling cara berpikir demi memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi peradaban masyarakat Makassar.
___
Penulis: Kamaruddin ‘Denun’ Azis
Bulukumba, 30 Agustus 2026
