- Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian dapat membantu pemerintah memahami di mana persoalan terjadi, siapa yang terdampak, faktor apa yang melatarbelakanginya, dan kebijakan apa yang paling tepat untuk diterapkan.
- Misalnya, pemetaan kejahatan tidak hanya berbicara tentang jumlah kasus. Data dan riset dapat membantu pemerintah memahami karakter suatu kawasan, kondisi sosial masyarakatnya, serta faktor-faktor yang mendorong munculnya persoalan.
- Gagasan Prof. Aris Munandar menjadi penting untuk direnungkan. Keunggulan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, gedung-gedung yang menjulang, atau proyek-proyek pembangunan yang terlihat secara fisik. Keunggulan sebuah kota juga ditentukan oleh kemampuannya mengelola pengetahuan.
Tentang ribuan akademisi, ratusan profesor, dan tantangan membangun kebijakan pembangunan Kota Makassar berbasis bukti.
PELAKITA.ID — Makassar memiliki modal intelektual yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak kota lain di Indonesia. Ribuan akademisi, ratusan profesor, puluhan perguruan tinggi, serta produk-produk riset dari berbagai disiplin ilmu sesungguhnya merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi fondasi pembangunan kota.
Tantangannya kini bukan lagi sekadar menghasilkan penelitian, melainkan bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut keluar dari “menara gading” dan benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.
Harapan itulah yang disampaikan Ketua ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, Prof. Aris Munandar, dalam Diskusi Publik dan Rapat Kerja CIDES ICMI, Sabtu, 29 Agustus 2026, di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.
Menurut Prof. Aris, berbagai kota di dunia telah menunjukkan bagaimana riset dan pengetahuan dapat digunakan untuk mengelola persoalan-persoalan perkotaan.
Ia mencontohkan pemanfaatan riset untuk membaca persoalan pertanian hingga pemetaan kejahatan kota.
Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian dapat membantu pemerintah memahami di mana persoalan terjadi, siapa yang terdampak, faktor apa yang melatarbelakanginya, dan kebijakan apa yang paling tepat untuk diterapkan.
Dalam konteks persoalan keamanan, misalnya, pemetaan kejahatan tidak hanya berbicara tentang jumlah kasus. Data dan riset dapat membantu pemerintah memahami karakter suatu kawasan, kondisi sosial masyarakatnya, serta faktor-faktor yang mendorong munculnya persoalan.
Dari sana, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan penguatan inklusivitas sosial.
“Orang jahat itu tidak selalu muncul begitu saja. Ada persoalan di komunitas dan kawasan yang perlu dibaca. Program apa yang bisa didorong di komunitas itu, di kawasan itu, untuk mengatasi masalah yang ada?” kurang lebih demikian pandangan yang disampaikan Prof. Aris dalam forum tersebut.
Bagi Makassar, pendekatan berbasis bukti memiliki peluang yang jauh lebih besar karena kota ini memiliki sumber daya akademik yang sangat kuat.
Prof. Aris mengingatkan bahwa ribuan akademisi dari berbagai bidang ilmu berdomisili dan bekerja di Makassar. Jumlah profesor di kota ini pun terus bertambah dan telah mencapai ratusan orang.
Kekuatan tersebut, menurutnya, merupakan keunggulan komparatif Makassar yang belum tentu dimiliki oleh banyak daerah lain.
“Kalau kita bicara apa keunggulan Makassar dibanding daerah lain, karena di sinilah berdomisili para akademisi yang punya reputasi riset dari berbagai macam bidang,” katanya.
Setiap profesor, menurut Prof. Aris, tentu memiliki rekam jejak penelitian. Demikian pula ribuan dosen dan peneliti lainnya yang selama bertahun-tahun menghasilkan berbagai karya akademik, kajian, dan penelitian.
Produk-produk pengetahuan itu mencakup hampir seluruh persoalan yang dihadapi sebuah kota: ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, tata ruang, sosial, teknologi, kelautan, keamanan, pangan, hingga perubahan perilaku masyarakat.
Karena itu, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: sejauh mana seluruh kekayaan pengetahuan tersebut telah dimanfaatkan sebagai modal pembangunan Kota Makassar?
“Kalau Makassar melakukan suatu analisis, riset-riset itu bisa diambil menjadi modal akademik untuk membangun kota kita,” ujar Prof. Aris.
Gagasan inilah yang kemudian mengarah pada konsep kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Pemerintah tidak harus memulai seluruh proses pemahaman persoalan dari nol. Makassar sesungguhnya telah memiliki cadangan pengetahuan yang besar di lingkungan kampus, lembaga penelitian, pusat studi, serta berbagai komunitas keilmuan.
Yang dibutuhkan adalah sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemerintah dengan pengetahuan tersebut.
Sebuah penelitian yang selama ini tersimpan dalam jurnal, perpustakaan, pusat studi, atau laporan akademik, sesungguhnya dapat menjadi sumber penting bagi perumusan kebijakan.
Hasil penelitian tentang banjir dapat memperkuat strategi penanganan drainase. Kajian sosial dapat membantu pemerintah memahami kelompok masyarakat yang paling rentan.
Riset ekonomi dapat menjadi dasar pengembangan sektor unggulan. Kajian tata ruang dapat memperingatkan pemerintah terhadap risiko pembangunan. Demikian pula penelitian mengenai lingkungan dan pesisir dapat membantu Makassar menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan. Semua itu membutuhkan jembatan.
Pemerintah memiliki otoritas dan sumber daya untuk bertindak. Akademisi memiliki pengetahuan, data, dan kemampuan analisis.
Keduanya harus bertemu dalam sebuah ruang kolaborasi yang produktif. Pemerintah membutuhkan bahasa kebijakan yang dapat diterapkan, sementara akademisi membutuhkan ruang agar pengetahuan yang mereka hasilkan dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Prof. Aris kemudian melihat peran CIDES ICMI dapat menjadi salah satu pintu untuk mempertemukan dua dunia tersebut.
“Dalam kerangka tadi, evidence-based policy. Mungkin Pak Wali tidak bisa memikirkan semua. CIDES inilah barangkali menjadi pintu yang bisa membantu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan harapan ICMI Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Kota Makassar.
Di tengah kompleksitas persoalan perkotaan, tidak mungkin seluruh masalah diselesaikan hanya oleh satu orang atau satu institusi. Kepemimpinan pemerintahan membutuhkan jejaring pengetahuan dan kolaborasi yang lebih luas.
Di sinilah CIDES, sebagai wadah pemikiran dan kajian strategis ICMI, dapat memainkan peran. CIDES dapat menjadi penghubung antara sumber daya akademik yang besar dengan kebutuhan pemerintah akan kajian, analisis, rekomendasi, dan pembacaan strategis terhadap berbagai persoalan.
Harapannya bukan sekadar membangun hubungan seremonial antara pemerintah dan perguruan tinggi. Yang lebih penting adalah membangun sebuah ekosistem kebijakan yang menjadikan riset sebagai salah satu pijakan dalam mengambil keputusan.
Makassar memiliki semua modal awal untuk melakukan itu. Kota ini memiliki perguruan tinggi besar, kampus-kampus swasta yang terus berkembang, pusat-pusat penelitian, serta ribuan akademisi dengan keahlian yang sangat beragam.
Jika seluruh sumber daya tersebut dapat dipetakan dan dihubungkan dengan agenda pembangunan kota, maka Makassar memiliki peluang untuk membangun kebijakan yang semakin tajam, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gagasan Prof. Aris Munandar menjadi penting untuk direnungkan.
Keunggulan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, gedung-gedung yang menjulang, atau proyek-proyek pembangunan yang terlihat secara fisik. Keunggulan sebuah kota juga ditentukan oleh kemampuannya mengelola pengetahuan.
Makassar tidak kekurangan orang pintar. Makassar memiliki ribuan akademisi dan ratusan profesor yang setiap hari menghasilkan pengetahuan dari berbagai bidang. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan itu tidak hanya berputar di dalam kampus.
Riset perlu melampaui menara gading.
Ia harus hadir dalam rapat-rapat kebijakan. Ia harus dibaca sebelum program disusun. Ia harus digunakan untuk mengidentifikasi persoalan. Ia harus menjadi alat untuk mengukur keberhasilan.
Yang paling penting, riset harus membantu pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat.
Jika jembatan antara pemerintah dan dunia akademik dapat dibangun dengan baik, maka Makassar bukan hanya memiliki modal untuk menjadi kota yang tumbuh. Lebih dari itu, Makassar dapat menjadi kota yang belajar dari datanya, memanfaatkan pengetahuannya, dan membangun masa depannya berdasarkan bukti.
Itu harapan besar ICMI Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kota Makassar: menjadikan ribuan akademisi dan kekayaan riset yang ada di kota ini bukan sebagai potensi yang tersimpan, melainkan sebagai kekuatan yang hidup dan bekerja untuk membangun Makassar.
___
Penulis Kamaruddin Azis, Infokom CIDES ICMI
