- Penyerahan SK di Makassar tersebut disaksikan sejumlah tokoh pengelolaan pesisir dan kelautan Indonesia, antara lain Prof. Dietrich Bengen dan Dr. Jonvitner dari IPB. Hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas serta sejumlah pengurus HAPPI pusat,’
- Pada tingkat nasional, HAPPI saat ini dipimpin Dr. Muh. Rasman Manafi. Karena itu, mandat kepada Bachrianto untuk membangun HAPPI Sulsel menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi profesi tersebut di tingkat daerah.
- Kerja organisasi dibagi ke dalam empat bidang utama. Bidang Pendidikan dan Penelitian dipimpin Dr. Kurni, S.Pi., M.Si.; Bidang Advokasi dipimpin Kamaruddin Azis, S.T, M.M; Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM dipimpin Dr. Ir. Asbar, M.Si.; sedangkan Bidang Sertifikasi dan Standardisasi dipimpin Dr. Ir. Fachrul, S.Pi., M.Si.
PELAKITA.ID – Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) memperkuat kehadirannya di Sulawesi Selatan.
Ir. H. Bachrianto Bachtiar, M.Si., resmi dipercaya memimpin Dewan Pengurus Daerah HAPPI Sulawesi Selatan masa bakti 2026–2030, sebuah mandat yang datang ketika pembangunan pesisir dan laut Sulsel semakin membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis ilmu pengetahuan dan berpihak pada keberlanjutan.
Bachrianto, yang akrab disapa Opu Anto, menerima mandat tersebut pada Kamis, 27 Agustus 2026, setelah Pengurus Pusat HAPPI menerbitkan Keputusan Nomor KEP.02/HAPPI/VIII/2026 tentang Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Daerah HAPPI Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2026–2030.
Surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua Umum HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, S.P., M.Si. bersama Sekretaris Jenderal Syarif Iwan Taruna Alkadrie, ST., M.Si.
Keputusan itu sekaligus memberikan mandat kepada kepengurusan daerah untuk menjalankan program organisasi, mengembangkan keanggotaan, memperkuat jejaring kemitraan serta meningkatkan kontribusi HAPPI dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
Penyerahan SK di Makassar tersebut disaksikan sejumlah tokoh pengelolaan pesisir dan kelautan Indonesia, antara lain Prof. Dietrich Bengen dan Dr. Jonvitner dari IPB. Hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas serta sejumlah pengurus HAPPI pusat.
Momentum tersebut tidak sekadar menandai lahirnya kepengurusan baru. Lebih jauh, penguatan HAPPI di Sulawesi Selatan membawa harapan agar kepakaran pengelolaan pesisir dapat ditempatkan lebih dekat dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Sosok Opu Anto dan Modal Pengalaman
Bachrianto bukan sosok baru dalam dunia akademik, pemberdayaan masyarakat dan isu pesisir.
Ia pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, aktif di sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dan kini mengabdikan diri pada salah satu perguruan tinggi di Kota Palopo.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memimpin organisasi profesi yang bekerja di persimpangan antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Pesisir tidak pernah menjadi ruang yang sederhana. Di dalamnya bertemu kepentingan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, konservasi, perikanan, permukiman, infrastruktur, pariwisata, transportasi serta berbagai kepentingan pembangunan lainnya.
Karena itu, pengelolaannya membutuhkan kemampuan untuk mempertemukan berbagai kepentingan tersebut dalam satu kerangka yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kebermanfaatan sosial.
Di sinilah posisi HAPPI menjadi penting.
HAPPI dan Kepakaran Pengelolaan Pesisir
Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia merupakan organisasi profesi yang berdiri di Jakarta pada 15 Desember 2004.
HAPPI menjadi wadah bagi para ahli dan pemerhati pengelolaan pesisir untuk berkontribusi dalam pembangunan, termasuk melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
Dalam perkembangannya, HAPPI juga diarahkan untuk mengambil bagian lebih besar dalam pembangunan kelautan dan kemaritiman, termasuk memberikan masukan berbasis kepakaran kepada pemerintah.
Pada tingkat nasional, HAPPI saat ini dipimpin Dr. Muh. Rasman Manafi. Karena itu, mandat kepada Bachrianto untuk membangun HAPPI Sulsel menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi profesi tersebut di tingkat daerah.
Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sangat relevan bagi penguatan organisasi seperti HAPPI.
Provinsi ini memiliki bentang pesisir yang luas, pulau-pulau kecil, sumber daya perikanan dan kelautan, kawasan pesisir produktif, serta masyarakat yang kehidupannya sangat terkait dengan ruang laut.
Pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan orkestrasi kepentingan yang lebih baik. Infrastruktur, ekonomi, perikanan, permukiman, konservasi, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat harus ditempatkan dalam perencanaan yang saling terhubung.
Dengan demikian, kehadiran HAPPI Sulsel diharapkan dapat menjadi jembatan antara kepakaran, kebijakan dan kebutuhan lapangan.
Mitra Strategis
Akademisi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D., menyampaikan selamat atas mandat yang diterima Bachrianto.
Iqbal menilai Bachrianto memiliki kapasitas untuk membawa HAPPI menjadi organisasi yang semakin diperhitungkan dalam pembangunan daerah, khususnya menyangkut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, Sulawesi Selatan sedang giat membangun. Karena itu, diperlukan ruang kolaborasi yang dapat mempertemukan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan organisasi profesi untuk memastikan pembangunan pesisir berlangsung secara tepat dan berkelanjutan.
Salah satu ruang kolaborasi tersebut adalah program Kampung Nelayan Merah Putih.
Program tersebut, menurut perspektif ini, tidak semestinya hanya dipahami sebagai pembangunan fisik kawasan nelayan. Ia membutuhkan pendekatan lintas disiplin agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi, sosial dan kelembagaan bagi masyarakat penerima manfaat.
HAPPI, dengan kepakaran yang dimilikinya, dapat mengambil posisi sebagai bagian dari aliansi strategis tersebut—membantu menyiapkan pendekatan, memberikan masukan teknis dan memastikan pembangunan kawasan pesisir memiliki dampak yang nyata.
Iqbal berharap Bachrianto segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat jejaring dan menyusun langkah-langkah strategis yang memberikan dampak bagi pembangunan Sulawesi Selatan.
Baginya, tantangan HAPPI Sulsel ke depan bukan sekadar membangun struktur organisasi, tetapi menjadikan organisasi tersebut benar-benar hadir dalam berbagai persoalan nyata yang dihadapi wilayah pesisir.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas. Ilyas menilai Bachrianto merupakan sosok kolaborator yang baik. Pengalaman akademik, organisasi dan kerja lapangannya dinilai menjadi modal untuk membangun komunikasi lintas sektor.
Ia berharap HAPPI Sulsel dapat menjadi sparring partner bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membaca, merumuskan dan mengembangkan potensi pesisir serta laut. “Sudah tepat kalau Pak Anto yang pimpin HAPPI,” kata Ilyas.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan HAPPI dalam posisi yang lebih strategis. Organisasi profesi tidak hanya diharapkan memberikan pandangan setelah kebijakan dibuat, tetapi dapat ikut menghadirkan perspektif keilmuan sejak proses perencanaan.
Dengan posisi tersebut, HAPPI dapat menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan akademisi, praktisi, masyarakat pesisir, pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil.
Pesisir Sulsel Butuh Pendekatan Terintegrasi
Bagi Sulawesi Selatan, kebutuhan tersebut semakin penting. Pesisir merupakan ruang hidup masyarakat sekaligus pusat berbagai aktivitas ekonomi. Di sana terdapat kawasan perikanan, permukiman, pelabuhan, pariwisata, konservasi dan berbagai aktivitas produktif lainnya.
Ketika pembangunan berlangsung semakin cepat, potensi benturan kepentingan juga semakin besar. Karena itu, perencanaan pesisir tidak dapat berjalan secara sektoral. Pembangunan harus mempertemukan tiga kepentingan utama: sosial, ekonomi dan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi tanpa perhatian terhadap lingkungan dapat menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, konservasi tanpa memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat juga dapat melahirkan persoalan sosial.
Karena itu, pendekatan pengelolaan pesisir membutuhkan keseimbangan sekaligus kemampuan membaca keterkaitan antara daratan, pesisir dan laut. Dalam konteks itulah HAPPI Sulsel memiliki ruang untuk berkembang sebagai organisasi profesi yang tidak hanya berbicara mengenai pesisir, tetapi ikut membantu menyelesaikan persoalan pesisir.
Formasi HAPPI Sulsel 2026–2030
Keputusan Pengurus Pusat HAPPI Nomor KEP.02/HAPPI/VIII/2026 menetapkan Ir. H. Bachrianto Bachtiar, M.Si. sebagai Ketua DPD HAPPI Sulawesi Selatan masa bakti 2026–2030. Ia didampingi Marhamah, ST., M.Si. sebagai Sekretaris dan Syahruni Ilyas, S.Pi., M.Si. sebagai Bendahara.
Dalam struktur tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Pelindung, sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menjadi Dewan Penasehat.
Dewan Pakar diisi oleh Dr. M. Ilyas, ST., MSc.; Prof. Dr. Ir. Andi Tamsil, MS.; Prof. Dr. Ir. Hadijah Mahyuddin, M.Si.; Prof. Dr. Ir. Andi Akhmad Mustafa; serta Prof. Ir. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D.
Sementara itu, kerja organisasi dibagi ke dalam empat bidang utama. Bidang Pendidikan dan Penelitian dipimpin Dr. Kurni, S.Pi., M.Si.; Bidang Advokasi dipimpin Kamaruddin Azis, S.T, M.M; Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM dipimpin Dr. Ir. Asbar, M.Si.; sedangkan Bidang Sertifikasi dan Standardisasi dipimpin Dr. Ir. Fachrul, S.Pi., M.Si.
Komposisi tersebut memperlihatkan upaya membangun HAPPI Sulsel dengan basis kepakaran yang beragam.
Pendidikan dan penelitian menjadi fondasi pengembangan pengetahuan, advokasi menjadi ruang penguatan kebijakan, organisasi dan SDM menjadi mesin konsolidasi internal, sementara sertifikasi dan standardisasi menjadi instrumen profesionalisasi.
Kini tantangan Bachrianto bukan lagi soal mendapatkan mandat. Mandat itu sudah diberikan. Tantangannya adalah bagaimana mengubah struktur menjadi kerja nyata.
HAPPI Sulsel perlu melakukan konsolidasi anggota, memetakan kepakaran yang tersedia, memperkuat jejaring dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, serta membangun hubungan yang produktif dengan masyarakat pesisir dan pelaku usaha.
Pada saat yang sama, organisasi ini dapat mengambil peran dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong praktik pengelolaan pesisir yang lebih terintegrasi.
Jika langkah tersebut dapat dilakukan, HAPPI Sulsel berpotensi melampaui peran administratif sebuah organisasi profesi. Ia dapat menjadi rumah kepakaran pesisir, ruang bertemunya gagasan dan pengalaman, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memastikan pembangunan pesisir dan laut berlangsung lebih terarah.
Bachrianto datang dengan modal pengalaman akademik, organisasi dan kerja lapangan. Di sekelilingnya berdiri para akademisi, praktisi dan profesional yang memiliki kepakaran pada berbagai bidang.
Masa depan Sulawesi Selatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat wilayah pesisir dibangun, tetapi juga oleh seberapa baik pesisir dikelola. HAPPI Sulsel, di bawah kepemimpinan Opu Anto, mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa kepakaran tidak berhenti di ruang akademik—tetapi dapat hadir, bekerja dan memberi arah di jantung pembangunan daerah.
___
Editor K. Azis
