PELAKITA.ID – Ada satu pertanyaan penting yang menjadi pintu masuk untuk memahami Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation: apa yang terjadi ketika kelompok-kelompok yang lama berada di luar pusat kekuasaan mulai masuk, berorganisasi, dan memengaruhi institusi politik?
Buku yang diedit oleh Eduardo Silva dan Federico M. Rossi dan diterbitkan University of Pittsburgh Press pada 2018 ini menawarkan cara pandang menarik terhadap perubahan politik di Amerika Latin.
Buku tersebut bukan karya Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, dan Ben Wisner—sebuah kekeliruan atribusi yang perlu diluruskan. Buku Blaikie dan kolega adalah At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters. Sementara Reshaping the Political Arena berangkat dari tradisi kajian politik dan gerakan sosial Amerika Latin.
Namun, justru karena berada di wilayah kajian politik, buku Silva dan Rossi menjadi sangat menarik ketika dibaca berdampingan dengan political ecology.
Ia membantu menjelaskan bahwa perebutan sumber daya, tanah, lingkungan, dan pembangunan tidak pernah hanya menyangkut persoalan teknis. Di baliknya selalu terdapat pertanyaan tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang didengar, siapa yang diwakili, dan siapa yang ditinggalkan.
Dari Shaping menuju Reshaping
Fondasi intelektual buku ini dapat ditelusuri pada karya Ruth Berins Collier dan David Collier, Shaping the Political Arena (1991). Karya tersebut menjelaskan proses incorporation, terutama bagaimana kelompok-kelompok populer—termasuk organisasi buruh—secara bertahap masuk ke dalam arena politik negara-negara Amerika Latin.
Silva dan Rossi kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan. Setelah periode neoliberal mengubah struktur ekonomi dan politik kawasan, bagaimana posisi kelompok-kelompok populer tersebut? Apakah mereka benar-benar kehilangan pengaruh, atau justru menemukan cara baru untuk kembali masuk ke arena politik?
Di sinilah konsep “second incorporation” menjadi penting. Buku ini melihat kemunculan kembali kelompok populer dalam politik melalui hubungan yang kompleks antara gerakan sosial, serikat pekerja, partai politik, dan pemerintahan kiri maupun kiri-tengah. Dengan kata lain, arena politik tidak dipandang sebagai ruang yang statis. Ia dapat berubah ketika aktor-aktor sosial baru berhasil mengorganisasi diri dan memengaruhi institusi.
Kajian dalam buku ini mencakup Argentina, Bolivia, Brasil, Ekuador, dan Venezuela. Negara-negara tersebut memberikan konteks berbeda mengenai bagaimana gerakan sosial dan kelompok populer berinteraksi dengan perubahan rezim politik dan kebijakan ekonomi.
Neoliberalisme dan perubahan hubungan kekuasaan
Untuk memahami argumen tersebut, neoliberalism menjadi bagian penting dari cerita.
Neoliberalisme tidak hanya berarti kebijakan ekonomi seperti privatisasi, liberalisasi, deregulasi, atau pengurangan peran negara. Dalam perspektif buku ini, perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap hubungan antara negara dan kelompok sosial.
Kelompok yang sebelumnya memiliki saluran formal menuju negara dapat kehilangan sebagian ruang tersebut. Serikat buruh, organisasi masyarakat, dan kelompok populer menghadapi perubahan struktur ekonomi dan politik. Namun, hilangnya satu kanal representasi tidak selalu berarti hilangnya kemampuan untuk bertindak.
Sebaliknya, muncul berbagai bentuk mobilisasi baru. Gerakan sosial dapat membangun organisasi, menciptakan jaringan, melakukan demonstrasi, membangun koalisi dengan partai politik, atau memanfaatkan perubahan elektoral untuk mendapatkan kembali akses kepada negara.
Dengan demikian, politik tidak hanya berlangsung di parlemen atau kantor pemerintah. Politik juga berlangsung di jalan, dalam organisasi masyarakat, di ruang publik, dan dalam perjuangan sehari-hari untuk mendapatkan pengakuan.
Dari resistance menuju incorporation
Salah satu gagasan yang menarik dari buku ini adalah bahwa resistensi tidak selalu berhenti sebagai penolakan. Sebuah gerakan dapat dimulai dari protes terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi apabila gerakan tersebut berhasil membangun organisasi dan jaringan politik, ia dapat berkembang menjadi kekuatan yang memengaruhi kebijakan.
Sampai di situ terjadi perubahan penting: kelompok yang sebelumnya hanya menjadi objek kebijakan dapat berkembang menjadi subjek politik. Mereka tidak lagi sekadar menerima keputusan pemerintah.
Mereka mulai menegosiasikan kepentingannya, memproduksi pengetahuan, membangun aliansi, bahkan memengaruhi arah kebijakan. Konsep ini sangat berguna untuk membaca berbagai konflik pembangunan di negara berkembang.
Bayangkan sebuah komunitas yang tinggal di sekitar proyek pertambangan. Pada awalnya, masyarakat mungkin hanya menerima informasi mengenai proyek. Mereka tidak menentukan lokasi, desain proyek, ataupun mekanisme pembagian manfaat. Ketika masyarakat membangun organisasi, berjejaring dengan NGO, akademisi, media, pemerintah lokal, atau kelompok lain, posisi mereka dapat berubah. Mereka mulai memiliki bargaining power.
Di sinilah second incorporation dapat dibaca sebagai proses politik: bagaimana kelompok yang sebelumnya berada di pinggir arena memperoleh ruang untuk masuk dan memengaruhi keputusan.
Mengapa penting bagi Political Ecology?
Di sinilah hubungan buku ini dengan political ecology menjadi menarik. Political ecology pada dasarnya tidak melihat konflik lingkungan semata-mata sebagai konflik antara manusia dan alam. Ia melihat persoalan lingkungan sebagai persoalan relasi kekuasaan.
Siapa yang menguasai tanah? Siapa yang mendapatkan akses terhadap sumber daya? Siapa yang menentukan bagaimana sumber daya tersebut digunakan? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung biaya sosial dan ekologis? Yang paling penting: siapa yang memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat Reshaping the Political Arena dapat menjadi pelengkap penting bagi literatur political ecology.
Jika political ecology membantu kita memahami politik distribusi sumber daya alam, Silva dan Rossi membantu kita memahami bagaimana kelompok sosial dapat mengubah arena politik tempat distribusi tersebut diputuskan.
Dengan kata lain, konflik ekologis bukan hanya tentang resources. Ia juga tentang political representation.
Dari social capital menuju political agency
Perspektif ini juga menarik jika dibawa ke dalam pembahasan social capital.
Komunitas tidak otomatis memiliki kekuatan politik hanya karena mereka tinggal di suatu wilayah. Kekuatan tersebut dapat terbentuk melalui hubungan sosial, kepercayaan, organisasi, jaringan, dan kemampuan membangun hubungan dengan aktor eksternal.
Di sinilah kita dapat melihat hubungan antara bonding, bridging, dan linking social capital. Bonding memperkuat solidaritas internal komunitas. Bridging menghubungkan komunitas dengan kelompok lain. Sementara linking memungkinkan komunitas membangun hubungan vertikal dengan institusi yang memiliki sumber daya dan kewenangan—pemerintah, perusahaan, universitas, atau lembaga lainnya.
Ketika jaringan tersebut menghasilkan kemampuan untuk memengaruhi keputusan, social capital mulai berubah menjadi political agency.
Komunitas tidak lagi sekadar memiliki hubungan sosial. Mereka memiliki kapasitas untuk bertindak dalam arena politik.
Pelajaran bagi studi pembangunan dan pertambangan
Bagi studi pembangunan, terutama di wilayah yang mengalami ekspansi industri ekstraktif, perspektif ini sangat relevan.
Hubungan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sering kali digambarkan sebagai hubungan tiga aktor yang sederhana. Padahal, setiap aktor memiliki sumber daya dan kekuasaan yang berbeda. Perusahaan memiliki modal ekonomi dan teknologi. Pemerintah memiliki kewenangan regulasi. Masyarakat memiliki legitimasi sosial dan pengetahuan lokal.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya bagaimana ketiga aktor tersebut berkolaborasi, tetapi bagaimana posisi tawar masing-masing dibentuk dan berubah dari waktu ke waktu.
Dalam konteks inilah konsep Social Licence to Operate (SLO) menjadi menarik. SLO bukan sekadar persoalan apakah masyarakat menerima atau menolak perusahaan. Ia dapat dibaca sebagai proses negosiasi kekuasaan: bagaimana masyarakat membangun kapasitas untuk menyampaikan kepentingannya, bagaimana perusahaan merespons, dan bagaimana negara menjadi mediator atau bahkan aktor yang menentukan.
Sebuah jembatan teoritis
Maka, Reshaping the Political Arena dapat ditempatkan dalam sebuah jembatan konseptual yang lebih luas:
Shaping the Political Arena → Neoliberal Restructuring → Social Resistance → Second Incorporation → Political Agency → Resource Governance → Political Ecology.
Jembatan ini membuka ruang untuk membaca pembangunan bukan hanya sebagai persoalan pertumbuhan ekonomi atau penyediaan infrastruktur, tetapi sebagai proses perebutan ruang, sumber daya, representasi dan kekuasaan.
Pertanyaan yang ditinggalkan Silva dan Rossi cukup fundamental: siapa yang memiliki kemampuan untuk membentuk arena politik? Sebab arena politik bukanlah panggung yang selalu sama. Aktor dapat datang, pergi, bernegosiasi, membangun koalisi, mengalami marginalisasi, lalu kembali memperoleh ruang.
Di arena itu, relevansi terbesar buku ini bagi studi masyarakat dan lingkungan: perubahan sosial tidak hanya terjadi ketika kebijakan berubah. Ia juga terjadi ketika orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki suara berhasil mengubah posisi mereka dalam arena tempat keputusan dibuat.
Referensi utama: Silva, Eduardo & Federico M. Rossi (eds.). 2018. Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
