- Yang lebih penting, adalah bagaimana hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dibangun secara lebih adil, sehingga daerah penghasil sumber daya alam memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
- Kalau akademisi tidak membuat diskursus publik, ruang itu akan diisi oleh influencer yang tidak punya data
PELAKITA.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bima Yudhistira Adhinegara, menyoroti persoalan mendasar dalam relasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah saat menjadi pembicara dalam Diskusi Pra-Muktamar VIII dan Road to Milad ke-36 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan di Red Corner Cafe, Makassar, Selasa (4/8/2026).
Mengangkat tema “Kaya SDA, Miskin Anggaran? Reformasi Pajak Hijau dalam Meretas Ketimpangan Fiskal Daerah,” Bima menilai bahwa berbagai persoalan fiskal yang dihadapi daerah tidak dapat dipisahkan dari model pembangunan nasional yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
Dalam pengantarnya, moderator memperkenalkan CELIOS sebagai lembaga riset independen yang aktif mengkaji isu ekonomi, fiskal, energi, ketimpangan, hingga perubahan iklim.
Bima dikenal sebagai ekonom yang konsisten mendorong reformasi fiskal, transparansi tata kelola sumber daya alam, serta kebijakan perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, alih-alih langsung memaparkan data ekonomi, Bima membuka paparannya dengan refleksi mengenai peran kaum intelektual.
“Yang lebih penting dari diskusi adalah silaturahmi. Saya merasa seperti berbicara dengan senior-senior sendiri di ICMI,” ujarnya.
Ia mengenang kedekatannya dengan sejumlah tokoh ICMI, termasuk almarhum ekonom Faisal Basri yang menurutnya banyak menginspirasi keberanian akademisi untuk hadir dalam ruang-ruang publik.
Dalam kesempatan itu, Bima menyampaikan pesan yang pernah diterimanya dari almarhum Faisal Basri agar akademisi tidak hanya berkutat di ruang kuliah maupun jurnal ilmiah.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki kewajiban lebih besar, yakni menjadi pemantik diskursus publik.
“Kalau akademisi tidak membuat diskursus publik, ruang itu akan diisi oleh influencer yang tidak punya data,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa akademisi tidak cukup menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi semata, tetapi juga harus berani menyuarakan persoalan-persoalan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Bima bahkan menyebut ruang kritik di lingkungan akademik kini semakin menyempit ketika menyentuh isu-isu kebijakan strategis pemerintah.
Kasus Tambang Semen Jadi Contoh
Untuk menggambarkan pentingnya keberpihakan akademisi kepada masyarakat, Bima menceritakan pengalaman CELIOS mendampingi warga Pracimantoro, Wonogiri, yang menolak rencana pembangunan pabrik semen.
Menurutnya, persoalan utama justru bermula dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun oleh kalangan akademisi.
CELIOS kemudian memfasilitasi warga bertemu langsung dengan penyusun AMDAL agar terjadi dialog terbuka mengenai dampak lingkungan yang dipersoalkan masyarakat.
“Akademisi tidak harus selalu menjadi juru bicara masyarakat, tetapi minimal menjadi penghubung agar masyarakat bisa memperoleh penjelasan secara langsung dari pihak yang menyusun kajian ilmiah,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan seperti itu jauh lebih bermanfaat dibanding perdebatan akademik yang hanya berkutat pada teori tanpa menyentuh persoalan nyata di lapangan.
Ketergantungan pada Ekstraksi SDA
Bima kemudian mengaitkan isu tersebut dengan persoalan fiskal daerah.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dan sentralisasi fiskal pada akhirnya bermuara pada semakin besarnya ketergantungan negara terhadap eksploitasi sumber daya alam demi mengejar target pertumbuhan ekonomi.
Ia mengkritik bahwa sejak masa kolonial hingga sekarang, struktur ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti.
“Kita miskin dalam menentukan model ekonomi. Dari zaman VOC sampai sekarang, struktur ekonominya relatif tidak berubah,” katanya.
Ia mencontohkan industri nikel yang selama ini dipandang sebagai motor pertumbuhan nasional mulai menghadapi berbagai persoalan, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.
Menurutnya, ketika satu komoditas mengalami penurunan, pemerintah cenderung hanya mengganti dengan komoditas tambang lainnya tanpa membangun diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau bukan nikel, kemudian andesit. Kalau bukan andesit, bauksit. Setelah itu tanah jarang. Pilihan kita seolah hanya berpindah dari satu komoditas ekstraktif ke komoditas ekstraktif lainnya,” ujarnya.
Reformasi Fiskal Harus Berbasis Keadilan
Dalam forum yang juga menghadirkan Prof. Dr. Arismunandar, Dr. Adi Surya Culla, Dr. Busyro Muqoddas, dan Syamsu Alam tersebut, Bima menegaskan bahwa reformasi fiskal tidak cukup hanya berbicara mengenai penerimaan negara.
Yang lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dibangun secara lebih adil, sehingga daerah penghasil sumber daya alam memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia juga menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus dibarengi dengan keberanian mengubah paradigma pembangunan nasional agar tidak terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi.
Diskusi yang berlangsung di Red Corner Cafe tersebut menjadi bagian dari rangkaian Pra-Muktamar VIII dan Road to Milad ke-36 ICMI Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi ruang dialog antara akademisi, ekonom, praktisi, dan masyarakat sipil dalam mencari formulasi kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan bagi daerah.
___
Penulis Kamaruddin Azis
