- Melalui simulasi yang dikembangkannya, Syamsul menemukan bahwa struktur belanja pemerintah belum efektif diarahkan untuk mengurangi kemiskinan maupun ketimpangan.
- Bahkan, dari sejumlah variabel yang dianalisis, belanja kesehatan justru menunjukkan korelasi yang tidak sesuai dengan harapan, sementara kontribusi belanja pendidikan terhadap penurunan ketimpangan masih sangat kecil.
- Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum otomatis menghasilkan pembangunan yang lebih adil apabila tidak disertai perencanaan yang tepat sasaran.
PELAKITA.ID – MAKASSAR – Isu ketimpangan fiskal dan masa depan pembangunan daerah menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Kaya SDA, Miskin Anggaran? Saatnya Reformasi Pajak Hijau untuk Daerah!” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Center for Information and Development Studies (CIDES) serta Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Selasa (4/8/2026).
Forum yang berlangsung di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, itu menghadirkan akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk membahas tantangan tata kelola sumber daya alam (SDA), reformasi fiskal daerah, dan pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI Tahun 2026.
Ketua CIDES ICMI Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla, mengatakan diskusi tersebut dirancang sebagai ruang dialog lintas disiplin untuk merumuskan solusi atas persoalan ketimpangan fiskal antardaerah.
“Kami menggelar diskusi ini untuk mempertemukan berbagai pihak guna mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah melalui pendekatan pajak hijau,” ujar Adi Suryadi.
Salah satu pemikiran yang paling menyita perhatian dalam forum tersebut datang dari Syamsul Alam, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM) yang juga pengurus CIDES ICMI Sulsel.
Dalam paparannya, ia melontarkan kritik tajam terhadap praktik perencanaan pembangunan di Indonesia yang dinilainya semakin kehilangan orientasi substantif.
Menurutnya, pembangunan nasional maupun daerah kini lebih banyak menjadi instrumen administratif untuk meloloskan anggaran daripada menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Dengan latar belakang keilmuan matematika, pembangunan, dan ekonomi, Syamsul menegaskan pentingnya menjadikan data sebagai dasar membaca arah pembangunan.
“Saya percaya kita bisa mengikuti uang. Di mana ada uang, di situ ada angka. Dan angka itulah yang menunjukkan ke mana sebenarnya arah pembangunan kita,” ujarnya.
Selama dua bulan terakhir, Syamsul melakukan riset terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 1990–2025, sekaligus menganalisis data fiskal seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan sepanjang 2011–2025.
Menurutnya, data memberikan gambaran yang jauh lebih objektif dibanding sekadar narasi politik.
Ia mengutip pemikiran Galileo Galilei bahwa segala sesuatu yang dapat diukur harus diukur, sementara hal-hal yang belum dapat diukur harus diupayakan agar bisa diukur.
Otonomi Daerah Dinilai Semakin Semu
Salah satu temuan yang disoroti adalah semakin besarnya dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal daerah.
Berdasarkan analisisnya, transfer dana ke daerah memang meningkat. Namun kenaikan terbesar justru terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK), yang penggunaannya sangat ditentukan oleh pemerintah pusat.
Menurut Syamsul, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas.
“Kalau melihat data fiskal, sebenarnya otonomi daerah semakin semu. Daerah sangat bergantung kepada pemerintah pusat, sementara ruang menentukan prioritas pembangunan sendiri semakin terbatas.”
Ia menyebut sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal antara 60 hingga 90 persen terhadap pemerintah pusat.
Belanja Publik Belum Efektif Menekan Ketimpangan
Melalui simulasi yang dikembangkannya, Syamsul menemukan bahwa struktur belanja pemerintah belum efektif diarahkan untuk mengurangi kemiskinan maupun ketimpangan.
Bahkan, dari sejumlah variabel yang dianalisis, belanja kesehatan justru menunjukkan korelasi yang tidak sesuai dengan harapan, sementara kontribusi belanja pendidikan terhadap penurunan ketimpangan masih sangat kecil.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum otomatis menghasilkan pembangunan yang lebih adil apabila tidak disertai perencanaan yang tepat sasaran.
“Perencanaan Pembangunan Sudah Tidak Ada”
Pernyataan paling tajam disampaikan ketika Syamsul menilai praktik perencanaan pembangunan saat ini telah kehilangan makna.
Menurutnya, banyak dokumen perencanaan hanya disusun untuk memenuhi persyaratan administratif agar anggaran dapat dicairkan.
“Menurut saya, sekarang sudah tidak ada lagi perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kalau pun ada, hanya di atas kertas dan sekadar untuk meloloskan anggaran.”
Ia juga mengkritik kecenderungan pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada kepatuhan administratif dibanding menyusun strategi pembangunan yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Makassar Bertumbuh, Ketimpangan Tetap Tinggi
Dalam paparannya, Syamsul juga menyoroti kondisi Kota Makassar yang menurut hasil analisisnya memiliki pendapatan daerah tinggi, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi tingkat ketimpangan dan pengangguran yang relatif tinggi.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh konflik kepentingan dalam proses penyusunan anggaran, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Usulkan Indeks Ketimpangan Berbasis Konsumsi Energi
Sebagai penutup, Syamsul menawarkan gagasan pengembangan indikator ketimpangan yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia.
Salah satu pendekatan yang dinilainya layak dikembangkan adalah menggunakan data konsumsi energi rumah tangga, seperti data penggunaan listrik PLN, sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menghasilkan ukuran ketimpangan yang lebih realistis dibanding indikator yang selama ini banyak diadopsi dari negara-negara Barat.
“Kalau kita bisa mengakses data konsumsi listrik rumah tangga, saya kira kita dapat menyusun indeks ketimpangan yang lebih realistis sesuai kondisi Indonesia.”
Ia berharap pendekatan berbasis data tersebut menjadi pijakan dalam memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan dan memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar mampu mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
___
Redaksi Pelakita
