Unhas Siap Mengawal Riset, Inovasi, dan Integrasi Kebijakan untuk Mendorong Ekonomi Biru Sulawesi Selatan
PELAKITA.ID – Ketahanan pangan Indonesia tidak lagi dapat bertumpu semata pada sektor pertanian darat. Di tengah ancaman perubahan iklim, keterbatasan lahan produktif, dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional, laut justru menawarkan harapan baru yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Mahatma Lanuru, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan Akuatik Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Makassar, Kamis (6/8/2026).
Mengangkat materi “Dukungan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan dan Ketahanan Pangan Akuatik di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Integrasi Perencanaan Daerah”, Mahatma menegaskan bahwa konsep blue food atau pangan akuatik kini menjadi salah satu strategi global dalam menjawab tantangan ketahanan pangan masa depan.
“Kalau kita berbicara masa depan pangan, laut adalah anugerah. Kaya, terbarukan, dan mampu menopang kebutuhan protein nasional. Pangan akuatik bukan lagi sekadar alternatif, tetapi harus menjadi penopang utama sistem pangan Indonesia,” ujarnya.
Laut, Lumbung Pangan yang Selama Ini Terlupakan
Menurut Mahatma, selama beberapa dekade pembangunan pangan nasional lebih banyak diarahkan pada komoditas daratan seperti padi, jagung, kedelai, maupun hortikultura.
Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah laut lebih dari 6,4 juta kilometer persegi, salah satu yang terbesar di dunia. Potensi tersebut menyimpan sumber protein berkualitas tinggi melalui ikan, udang, kerang, rumput laut, mikroalga hingga berbagai biota perairan lainnya.
Ironisnya, kontribusi sektor tersebut terhadap sistem pangan nasional masih jauh dari optimal.
“Di tengah tekanan perubahan iklim dan semakin terbatasnya lahan pertanian, justru laut menjadi ruang produksi yang paling siap dikembangkan,” katanya.
Mahatma menegaskan, pangan akuatik (blue food) tidak boleh dipahami sebatas ikan konsumsi, melainkan mencakup seluruh sumber pangan yang berasal dari ekosistem perairan, baik hasil perikanan tangkap maupun budidaya.
Komoditas tersebut meliputi ikan laut dan air tawar, udang, kepiting, berbagai jenis krustasea dan moluska, rumput laut sebagai bahan pangan sekaligus bahan baku industri, mikroalga sebagai sumber protein masa depan, hingga beragam produk olahan hasil laut yang memiliki nilai tambah tinggi dan berpotensi menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
Keunggulan pangan akuatik, menurutnya, terletak pada kemampuannya menyediakan protein berkualitas tinggi dengan jejak karbon yang relatif lebih rendah dibandingkan produksi protein dari ternak darat.
Karena itu, pengembangan sektor ini sejalan dengan agenda pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau.
Transformasi Menuju Ekonomi Biru
Pemerintah, kata Mahatma, telah mulai menempatkan pangan akuatik sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional.
Berbagai program transformasi kini mulai dijalankan, antara lain modernisasi armada penangkapan ikan, penguatan sistem logistik rantai dingin (cold chain), peningkatan kapasitas pembudidaya, hingga pengembangan teknologi akuakultur modern.
Prof. Mahatma menjelaskan bahwa transformasi sektor pangan akuatik saat ini diarahkan melalui pengembangan berbagai teknologi modern, antara lain Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai, hatchery berstandar nasional, Recirculating Aquaculture System (RAS), penerapan sertifikasi keamanan pangan hasil laut, serta digitalisasi sistem budidaya.
Namun, ia menekankan bahwa seluruh upaya modernisasi tersebut hanya akan berhasil apabila didukung oleh riset-riset terapan yang mampu menjawab berbagai persoalan nyata di lapangan, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor perikanan.
“Modernisasi tanpa dukungan ilmu pengetahuan akan sulit menghasilkan produktivitas yang berkelanjutan.”
Sulawesi Selatan Memiliki Modal Besar
Dalam paparannya, Prof. Mahatma Lanuru menyebut Sulawesi Selatan merupakan salah satu basis utama produksi perikanan nasional dengan potensi yang sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Produksi perikanan budidaya provinsi ini telah mencapai sekitar 4,31 juta ton, yang didominasi oleh rumput laut sekitar 4,02 juta ton, bandeng sekitar 193 ribu ton, udang sekitar 68 ribu ton, serta berbagai komoditas perikanan air tawar lainnya. Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra pangan akuatik terpenting di Indonesia.
Meski memiliki volume produksi yang sangat besar, Mahatma menilai potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, nilai tambah, maupun kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak dapat diukur hanya dari besarnya angka produksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih baik bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha di sepanjang rantai nilai perikanan.
Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain mutu produk yang belum konsisten, daya saing ekspor yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan teknologi budidaya, infrastruktur yang belum memadai, akses pembiayaan yang masih terbatas, lemahnya sistem hilirisasi, penurunan mutu pascapanen, hingga tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.
Karena itu, pembangunan sektor pangan akuatik ke depan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kualitas, efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan agar manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan sektor perikanan harus bergeser dari orientasi peningkatan volume menuju peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah.
Perguruan Tinggi Harus Menjadi Mitra Strategis
Dalam perspektif Mahatma, perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai lembaga pendidikan semata.
Universitas harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merancang pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
FIKP Universitas Hasanuddin, kata dia, siap mendukung pemerintah melalui penyediaan data ilmiah, inovasi teknologi, hingga penyusunan naskah akademik yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RTRW, maupun kebijakan pengembangan wilayah pesisir.
“Bukti ilmiah harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.”
Dia menegaskan bahwa riset terapan harus menjadi prioritas utama agar inovasi di sektor pangan akuatik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fokus pengembangannya mencakup optimalisasi budidaya komoditas unggulan seperti udang vaname, rumput laut, dan bandeng; penerapan Recirculating Aquaculture System (RAS) serta digitalisasi pemantauan kualitas air; penyusunan peta kesesuaian kawasan budidaya pesisir; pengembangan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal; hingga penyusunan strategi adaptasi nelayan dan pembudidaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurut Dekan FIKP Unhas tersebut, riset tidak boleh berhenti sebagai publikasi ilmiah yang hanya memenuhi kebutuhan akademik. Hasil penelitian harus mampu melahirkan prototipe, teknologi tepat guna, inovasi yang dapat diadopsi masyarakat, bahkan menghasilkan paten yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing sektor pangan akuatik Indonesia.
Membangun Kolaborasi Pentahelix
Menurut Prof. Mahatma Lanuru, keberhasilan pengembangan pangan akuatik tidak mungkin dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
Sinergi kelima unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan berbasis data, mempercepat adopsi inovasi teknologi, memperluas akses pasar, memberdayakan masyarakat pesisir, sekaligus memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan secara produktif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kolaborasi tersebut akan mempercepat integrasi hasil penelitian ke dalam kebijakan publik sekaligus memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan industri berbasis kelautan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi maritim terbesar di Indonesia, Universitas Hasanuddin telah memiliki sejumlah Center of Excellence yang dapat mendukung pengembangan pangan akuatik.
Di antaranya Pusat Riset Rumput Laut; Pusat Penelitian Perubahan Lingkungan; SDGs Center Universitas Hasanuddin.
Pusat-pusat tersebut diharapkan menjadi simpul kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi berbasis kelautan.
Di akhir paparannya, Mahatma menegaskan bahwa pangan akuatik bukan lagi pelengkap sistem pangan nasional.
Ia justru harus menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
Menurutnya, transformasi kebijakan, inovasi teknologi, penguatan riset, serta pemberdayaan masyarakat pesisir harus berjalan secara bersamaan agar laut tetap menjadi sumber kehidupan yang produktif sekaligus lestari.
“Bagi Sulawesi Selatan, kekayaan laut bukan hanya potensi ekonomi, tetapi modal strategis untuk membangun ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia sebagai negara maritim,” tutup Prof. Mahatma Lanuru.
___
Editor Denun
