Pernyataan Zulhas menjadi momentum untuk menggeser orientasi pembangunan dari paradigma agraris menuju paradigma maritim yang lebih seimbang. Pergeseran ini bukan berarti meninggalkan pertanian, melainkan menempatkan pangan akuatik sebagai pilar strategis baru dalam sistem pangan nasional.
PELAKITA.ID – Ucapan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan di Makassar layak dibaca sebagai lebih dari sekadar pidato seremonial.
Ketika ia menyatakan Indonesia tidak perlu lagi terlalu banyak membahas pertanian dan mulai memberi perhatian serius kepada sektor perikanan, sesungguhnya ia sedang menawarkan perubahan besar dalam cara bangsa ini memandang ketahanan pangan.
Selama puluhan tahun, pembangunan pangan nasional hampir selalu identik dengan sawah, beras, jagung, dan kedelai. Laut, meski menyelimuti lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia, sering diposisikan hanya sebagai pelengkap kebijakan pangan.
Padahal, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal yang jauh lebih besar di laut dibandingkan di daratan.
Pernyataan Zulhas menjadi momentum untuk menggeser orientasi pembangunan dari paradigma agraris menuju paradigma maritim yang lebih seimbang. Pergeseran ini bukan berarti meninggalkan pertanian, melainkan menempatkan pangan akuatik sebagai pilar strategis baru dalam sistem pangan nasional.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap sektor perikanan. Selama ini, perikanan dipersepsikan hanya sebagai penghasil ikan konsumsi.
Padahal, konsep blue food atau pangan akuatik jauh lebih luas, mencakup ikan, udang, kepiting, kerang, rumput laut, mikroalga, hingga berbagai produk pangan inovatif berbasis sumber daya laut.
Pergeseran istilah ini penting karena akan memengaruhi arah kebijakan, investasi, riset, dan pembangunan industri.
Momentum tersebut juga menjadi peluang bagi Sulawesi Selatan untuk tampil sebagai laboratorium nasional pengembangan pangan akuatik.
Provinsi ini memiliki hampir seluruh prasyarat yang dibutuhkan, mulai dari produksi rumput laut terbesar di Indonesia, sentra bandeng dan udang, pelabuhan ekspor bertaraf internasional, industri pengolahan, hingga dukungan perguruan tinggi yang kuat.
Potensi tersebut layak diintegrasikan dalam sebuah Pilot Project Pangan Akuatik Nasional berbasis ekonomi biru. Apalagi sejumlah daerah telah punya Kampung Nelayan Merah Putih, baik yang fokus perikanan tangkap maupun budidaya. Now or never!
Keunggulan produksi tidak akan bermakna apabila berhenti pada angka tonase.
Selama bertahun-tahun, keberhasilan sektor perikanan lebih banyak diukur dari besarnya produksi, sementara nilai tambah justru dinikmati di luar daerah bahkan di luar negeri.
Karena itu, orientasi pembangunan harus bergeser menuju hilirisasi melalui investasi pada industri pengolahan hasil laut, pangan fungsional, produk nutraseutikal, kolagen, hingga berbagai produk siap konsumsi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.
Transformasi tersebut hanya akan berhasil apabila ditopang oleh ilmu pengetahuan. Sudah saatnya pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dunia usaha, dan komunitas kelautan membangun konsorsium riset pangan akuatik yang mampu menghasilkan inovasi nyata.
Fokus riset tidak cukup berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi harus melahirkan teknologi budidaya, sistem pakan lokal, digitalisasi akuakultur, adaptasi perubahan iklim, hingga produk-produk baru berbasis bioteknologi laut yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
Pada saat yang sama, persoalan klasik sektor perikanan tidak boleh diabaikan. Produktivitas yang tinggi akan kehilangan nilai apabila rantai dingin, pelabuhan perikanan, logistik, gudang beku, distribusi, dan akses pasar masih tertinggal.
Penguatan infrastruktur dari hulu hingga hilir menjadi syarat mutlak agar hasil nelayan dan pembudidaya mampu bersaing di pasar nasional maupun global dengan kualitas yang tetap terjaga.
Perubahan orientasi produksi juga harus dibarengi perubahan budaya konsumsi. Selama ini, masyarakat masih memandang ikan sekadar sebagai lauk, bukan sebagai sumber protein utama.
Padahal pangan akuatik memiliki kandungan gizi tinggi, kaya omega-3, vitamin, mineral, dan menghasilkan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan banyak sumber protein lainnya.
Gerakan nasional gemar pangan laut perlu melibatkan sekolah, rumah sakit, UMKM, industri kuliner, hingga Program Makan Bergizi Gratis agar konsumsi protein laut menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.
Seluruh agenda besar tersebut membutuhkan wadah kolaborasi yang permanen.
Pemerintah, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya, akademisi, organisasi profesi, lembaga keuangan, media, dan komunitas lingkungan perlu membentuk Koalisi Pangan Akuatik Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun peta jalan pembangunan sektor ini.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan menuju tujuan bersama.
Pernyataan Menko Pangan di Makassar seharusnya menjadi titik awal reposisi pembangunan pangan Indonesia. Negara maritim tidak cukup hanya dikenal sebagai lumbung padi, tetapi harus tumbuh sebagai lumbung protein dunia.
Jika momentum ini mampu ditangkap secara serius, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berpeluang menjadi pemimpin transformasi blue food di kawasan Asia-Pasifik. Dan jika itu terjadi, Sulawesi Selatan memiliki semua syarat untuk berdiri di garis depan perubahan tersebut.
___
Penulis, Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID
Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas, 1989
