PELAKITA.ID – MAKASSAR – Hari ketiga Pertemuan Tahunan PAIR 2026 menghadirkan tiga Policy Forum bertajuk Science to Policy Pathway yang menempatkan riset sebagai fondasi lahirnya kebijakan publik yang lebih efektif.
Bertempat di UNHAS Hotel and Convention, Rabu (22/7/2026), forum mempertemukan peneliti, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam satu ruang kolaborasi.
Berbeda dari seminar ilmiah biasa, setiap sesi dirancang sebagai forum dialog. Peneliti mempresentasikan policy brief, sementara para pemangku kepentingan memberikan masukan untuk memperkuat rekomendasi kebijakan.
Pendekatan science to policy memastikan hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi akademik, tetapi berkembang menjadi solusi berbasis bukti yang relevan bagi pengambil keputusan di berbagai tingkatan.
Forum ini juga menjadi momentum menyelaraskan agenda penelitian tahun kedua dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, sehingga riset mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Penyelenggara menargetkan tiga luaran utama, yakni penyempurnaan policy brief, penetapan prioritas riset tahun kedua, serta penguatan keterhubungan antara penelitian dan kebutuhan kebijakan publik.
Policy Forum pertama mengangkat tema Circular Economy Solutions in the Seaweed Sector, dengan fokus memperkuat industri rumput laut berkelanjutan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Topik yang dibahas mencakup pengembangan bibit unggul, pemanfaatan biomassa rumput laut, pengurangan limbah plastik, harmonisasi kebijakan, hingga pemanfaatan data geospasial untuk tata kelola budidaya.
Diskusi ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, industri, organisasi masyarakat, serta para akademisi yang bergerak di sektor kelautan.
Forum kedua mengusung tema Net Zero Energy Transition on Healthcare Facilities, membahas transformasi fasilitas kesehatan menuju sistem pelayanan rendah emisi di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Para peserta mendiskusikan infrastruktur kesehatan yang tangguh terhadap iklim, pembiayaan hijau, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, hingga pelibatan masyarakat dalam transisi energi.
Melalui forum ini, pemerintah, rumah sakit, puskesmas, dunia usaha, dan lembaga internasional bersama-sama merumuskan strategi menuju layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, forum ketiga bertema Climate Change and Health mengupas dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial adaptif, kebijakan kesehatan berbasis iklim, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menghadapi krisis iklim.
Forum ini menghadirkan kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, badan penanggulangan bencana, organisasi disabilitas, serta kelompok riset perubahan iklim untuk memperkaya perspektif kebijakan.
Seluruh forum menggunakan model diskusi berbasis proyek yang memungkinkan peneliti dan pengguna hasil riset berdialog secara langsung dalam suasana kolaboratif dan partisipatif.
Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih realistis, mudah diimplementasikan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah berdasarkan bukti ilmiah.
Lebih dari sekadar forum akademik, kegiatan ini menjadi ruang membangun jejaring antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat lahirnya inovasi kebijakan.
Melalui semangat Science to Policy Pathway, Universitas Hasanuddin bersama para mitra menunjukkan bahwa penelitian memiliki nilai ketika mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertemuan Tahunan PAIR 2026 pun menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi menjadi penggerak pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak.
