- Dalam forum tersebut, Munafri juga menyambut baik gagasan penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan CIDES ICMI. Ia menyebut kerja sama tersebut tidak harus menunggu momentum formal seperti penandatanganan nota kesepahaman. Diskusi dan pertukaran gagasan, menurutnya, dapat dimulai lebih awal.
- “Kalau dari sekarang sudah ada teori-teori yang harus kita diskusikan, why not? Ya, langsung saja kita jalan,” katanya. Ia berharap CIDES dapat menjadi ruang yang mempertemukan gagasan akademik dengan kebutuhan nyata pemerintah dan masyarakat.
PELAKITA.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Menurutnya, Makassar membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia pendidikan, lembaga masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Munafri dalam Diskusi Publik dan Rapat Kerja CIDES ICMI yang berlangsung di Aula Anging Mammiri, Kota Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Salah satu perhatian utama Munafri adalah pendidikan, terutama pendidikan dasar. Ia menilai pembangunan karakter harus dimulai sejak dini melalui penguatan adab, etika, nilai-nilai lokal, dan pendidikan agama.
“Makanya saya datang ke UNM, saya datang untuk minta tolong, kita ubah kurikulum pendidikan dasar. Masukkan pendidikan adab, pendidikan etika, masukkan lokal konten ke dalam pendidikan kita, tambah pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” ujarnya.
Menurut Munafri, persoalan pembangunan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur atau kebijakan, tetapi juga dengan mentalitas dan kepatuhan terhadap aturan. Pelanggaran-pelanggaran kecil yang dibiarkan, menurutnya, dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia mencontohkan pentingnya membangun budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sejak lingkungan terkecil. Baginya, pembentukan mental masyarakat merupakan bagian penting dari upaya membangun peradaban kota.
“Kalau kita bicara tentang mental, ini tidak akan bisa kita mendapatkan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” katanya.
Menghidupkan Kembali Etika
Munafri juga menyoroti semakin berkurangnya etika dalam komunikasi, termasuk dalam hubungan antara anak dan orang tua. Ia menilai pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari upaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan tata krama di tengah masyarakat.
Ia menyinggung praktik pendidikan budaya di Sumatera Barat yang mulai mengajarkan kembali bagaimana perempuan Minang berjalan, berbicara, dan membawa diri dalam kehidupan sosial.
Menurutnya, berbagai bentuk pendidikan budaya tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai adab dan etika dapat ditanamkan melalui pendidikan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Bagaimana adab-adab ini bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat kalau kita tidak mulai dengan pendidikannya?” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan juga sangat ditentukan oleh kualitas guru. Karena itu, menurut Munafri, perhatian terhadap kesejahteraan dan posisi guru dalam sistem pendidikan menjadi sangat penting.
Ia bahkan memberikan ilustrasi bahwa jika kesejahteraan guru ditingkatkan secara signifikan, profesi guru dapat menjadi pilihan yang lebih menarik bagi masyarakat.
“Orang biasa bilang, kenapa pendidikan kita rendah dibanding negara-negara Eropa? Coba, Pak, kasih gaji semua guru. Lebih banyak orang mendaftar jadi guru daripada pegawai. Ini poinnya,” katanya.
Anggaran Harus Sejalan dengan Cita-Cita
Munafri menilai terdapat persoalan mendasar ketika cita-cita pembangunan tidak diikuti distribusi sumber daya yang memadai.
“Distribusi anggaran dan apa yang akan kita lakukan ini tidak seimbang dengan cita-cita yang kita dapat. Kita bercita-cita mau mendaki gunung yang paling tinggi di dunia, sementara tas ransel saja kita enggak punya. Bagaimana kita mau jalan?” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan dan anggaran memiliki dampak yang dapat diukur. Program pemberdayaan masyarakat, misalnya, tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi perlu dilihat apakah benar-benar menghasilkan perubahan yang berarti.
“Pemerintah terus melakukan proses pendekatan, melakukan proses pemberdayaan. Tetapi apakah proses pemberdayaan ini sudah bisa terukur bahwa ini merupakan pemberdayaan yang impactful? Belum tentu,” katanya.
Di sinilah, menurut Munafri, peran akademisi dan para cendekiawan menjadi penting. Perguruan tinggi tidak hanya diharapkan menghasilkan kajian dan teori, tetapi juga membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat serta merumuskan pendekatan yang dapat diterapkan.
“Dibutuhkan profesor-profesor. Kolaborasi inilah yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori, sistem, dan cara. Sekarang setelah itu dikembalikan kepada pemerintah. Bagaimana eksekusinya?” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah membutuhkan masukan berbasis pengetahuan untuk menentukan bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana anggaran disusun, dan bagaimana dampaknya dapat diukur dalam rentang waktu tertentu.
Makassar sebagai Taman Bunga
Munafri menggunakan analogi taman bunga untuk menggambarkan pembangunan Kota Makassar.
Menurutnya, Makassar dapat diibaratkan sebagai taman yang dipenuhi bunga-bunga indah. Namun, taman tersebut tidak akan terlihat indah apabila tidak dirawat secara konsisten.
“Taman bunga yang indah dipenuhi dengan bunga-bunga. Tapi kalau tidak dirawat, gulmanya akan lebih tinggi daripada bunganya. Enggak kelihatan cantiknya taman bunga,” ujarnya.
Dalam konteks pemerintahan, ia menggambarkan kepala daerah sebagai seorang “tukang taman” yang bertugas merawat, memangkas berbagai persoalan, dan memastikan potensi yang ada di kota dapat terlihat dan berkembang.
“Dibutuhkan seorang pemimpin kepala negeri atau pemimpin daerah yang bisa menjadi tukang taman untuk memangkas segala macam rumput yang ada, untuk memperlihatkan indahnya bunga-bunga yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa seorang wali kota tidak mungkin bekerja sendirian. Kebijakan kepala daerah, bahkan seluruh perangkat pemerintahan, tidak akan cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan kota.
Pemerintah Tidak Boleh Membangun Benteng
Karena itu, Munafri menempatkan kolaborasi sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan Makassar.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun iklim kerja sama dengan DPRD, instansi vertikal seperti kepolisian dan TNI, dunia pendidikan, kelompok masyarakat, hingga struktur pemerintahan paling bawah.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barier. Pemerintah ini tidak boleh dikelilingi oleh benteng. Pemerintah ini harus terbuka,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah harus bersifat inklusif dan mampu merespons berbagai aspirasi masyarakat. Visi pemerintah juga perlu dipertemukan dengan kebutuhan masyarakat melalui struktur yang menjangkau dari wali kota hingga ketua RT dan RW.
Persoalannya, kata Munafri, adalah bagaimana menyatukan seluruh elemen tersebut melalui pendekatan yang tepat.
“Sekarang persoalan di tengah-tengah masyarakat ini sudah begitu banyak. Pemerintah terus melakukan proses pendekatan, melakukan proses pemberdayaan. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama?” ujarnya.
Membuka Ruang Kolaborasi dengan CIDES
Dalam forum tersebut, Munafri juga menyambut baik gagasan penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan CIDES ICMI.
Ia menyebut kerja sama tersebut tidak harus menunggu momentum formal seperti penandatanganan nota kesepahaman. Diskusi dan pertukaran gagasan, menurutnya, dapat dimulai lebih awal.
“Kalau dari sekarang sudah ada teori-teori yang harus kita diskusikan, why not? Ya, langsung saja kita jalan,” katanya.
Ia berharap CIDES dapat menjadi ruang yang mempertemukan gagasan akademik dengan kebutuhan nyata pemerintah dan masyarakat.
Dengan segala keterbatasan yang dimiliki pemerintah kota, Munafri mengajak para cendekiawan melalui CIDES untuk bersama-sama meminimalkan kekurangan sekaligus meningkatkan cara berpikir dalam memberdayakan masyarakat.
“Ayo kita minimalisir kekurangan, menatap bersama untuk memastikan bahwa kita mampu meng-upgrade, kita mampu meng-upscaling cara pemikiran kita untuk bagaimana memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
“Eksekutif yang Baik Harus Menjadi Pendengar yang Baik”
Dalam bagian lain, Munafri menekankan pentingnya kemampuan mendengar dalam kepemimpinan.
Menurutnya, kemampuan menjadi pendengar merupakan bagian penting dari proses membangun kebijakan dan mengambil keputusan.
“Saya selalu bilang begini. Tidak akan mungkin jadi eksekutif yang baik kalau tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sudah menjadi pendengar yang baik, kita menjadi eksekutor yang baik, tentu kita akan menjadi pembicara yang baik,” katanya.
Bagi Munafri, forum diskusi bersama akademisi dan cendekiawan seperti CIDES merupakan kesempatan untuk mendengar, bertukar gagasan, dan menemukan cara yang lebih tepat dalam merespons persoalan kota.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah perubahan yang telah dilakukan di Makassar, termasuk penataan kawasan dan jalan yang dinilainya mulai memberikan perubahan terhadap wajah kota.
Munafri berharap diskusi tersebut tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi agenda kolaborasi yang konkret.
“Banyak sekali hal yang harus kita bicarakan,” katanya.
Baginya, Makassar tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal melalui kolaborasi, pengetahuan, kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
___
Editor Denun
