Gerindra Membangun Mesin Politik Baru, Sementara Rival Tak Lagi Bisa Mengandalkan Kekuatan Lama
PELAKITA.ID – Politik Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Jika Pilkada 2024 menjadi panggung perebutan kekuasaan eksekutif, maka pasca-pilkada menjadi arena konsolidasi politik yang jauh lebih menentukan. Di fase inilah Partai Gerindra bergerak cepat.
Melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengukuhkan para ketua DPC baru.
Yang menarik, sebagian besar merupakan kepala daerah aktif, termasuk sejumlah bupati yang baru saja memperoleh legitimasi politik dari rakyat. Ini bukan sekadar pergantian pengurus partai. Ini adalah konsolidasi kekuasaan.
Gerindra tampaknya memahami bahwa kemenangan dalam pemilu tidak lagi cukup hanya mengandalkan figur nasional atau kekuatan kampanye sesaat. Yang dibutuhkan adalah mesin politik yang bekerja setiap hari, hingga ke desa-desa, dipimpin oleh tokoh yang memiliki legitimasi elektoral sekaligus kendali pemerintahan.
Di Sulawesi Selatan, langkah itu terlihat semakin nyata.
Dari Pendopo ke Kantor Partai
Setidaknya sepuluh kepala daerah di Sulawesi Selatan kini dipercaya memimpin DPC Gerindra di daerah masing-masing. Di antaranya Bupati Wajo Andi Rosman, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga, Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali, Bupati Sinjai Ratnawati Arif, serta sejumlah kepala daerah lainnya yang memperkuat struktur partai di berbagai kabupaten.
Selain itu, Gerindra juga menunjuk tokoh-tokoh strategis seperti anggota DPR RI Unru Baso di Luwu Timur dan Trisal Tahir di Kota Palopo.
Yang lebih menarik lagi, tidak semua figur tersebut lahir dari rahim Gerindra. Sebagian memiliki latar belakang politik yang berbeda. Ada yang pernah berproses di NasDem, Golkar, PAN, bahkan ada yang lebih dikenal sebagai figur birokrat atau tokoh lokal sebelum akhirnya berlabuh di Gerindra.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Gerindra sedang melakukan ekspansi politik berbasis figur, bukan semata berbasis ideologi kepartaian.
Dalam politik lokal Indonesia, kepala daerah bukan sekadar administrator pemerintahan. Mereka adalah pusat gravitasi politik daerah. Mereka memiliki jaringan birokrasi, kedekatan dengan masyarakat, hubungan dengan pelaku usaha, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga komunitas desa.
Ketika seorang bupati juga menjadi Ketua DPC partai, maka koordinasi politik menjadi jauh lebih efektif.
Efek Prabowo dan Andi Sudirman
Gerindra juga sedang menikmati momentum politik yang sulit diabaikan.
Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Gerindra. Sementara di Sulawesi Selatan, gubernur dijabat oleh Andi Sudirman Sulaiman yang juga merupakan kader Gerindra.
Konstelasi ini menciptakan efek psikologis yang kuat.
Dalam politik Indonesia, publik sering mengaitkan keberhasilan pembangunan dengan kedekatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Narasi “jalur langsung ke pusat” selalu memiliki daya tarik tersendiri.
Gerindra membaca momentum itu dengan baik.
Tidak mengherankan apabila DPD Gerindra Sulsel secara terbuka memasang target ambisius menggandakan jumlah kursi DPR RI dari Sulawesi Selatan pada Pemilu 2029. Target itu tentu hanya bisa dicapai apabila mesin partai bekerja sejak sekarang.
Mengapa NasDem, Golkar, dan PAN Perlu Waspada?
Apakah Gerindra sudah menjadi partai paling dominan di Sulawesi Selatan? Belum tentu.
Secara historis, Golkar masih memiliki akar organisasi yang sangat kuat. Selama puluhan tahun partai berlambang pohon beringin ini menjadi kekuatan utama politik Sulsel. Jejaring kadernya tersebar hingga tingkat desa, didukung tokoh-tokoh senior yang masih memiliki pengaruh besar.
NasDem pun tidak kalah kuat. Pada Pemilu 2024, partai besutan Surya Paloh tampil sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Basisnya relatif merata, terutama di kawasan utara dan pesisir.
PAN juga memiliki kantong-kantong suara yang loyal, terutama karena ditopang tokoh-tokoh lokal yang telah lama membangun jaringan politik di berbagai daerah namun justru karena itulah ketiga partai tersebut tidak boleh lengah.
Gerindra kini memiliki sedikitnya empat modal politik yang sulit diabaikan.
Pertama, mereka berhasil mengintegrasikan kekuasaan pemerintahan dengan struktur organisasi partai. Kepala daerah yang menjadi ketua DPC otomatis mempercepat konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
Kedua, efek ekor jas (coattail effect) Presiden Prabowo masih berpotensi menjadi magnet elektoral apabila program-program nasional mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketiga, konsolidasi dilakukan jauh sebelum masa kampanye. Dalam politik modern, mereka yang memulai lebih awal biasanya memiliki keuntungan organisasi yang signifikan.
Keempat, Gerindra semakin berhasil menarik elite-elite lokal. Perpindahan tokoh dari partai lain menunjukkan bahwa Gerindra kini dipersepsikan sebagai kendaraan politik yang memiliki prospek jangka panjang.
Politik Sulsel Selalu Punya Kejutan
Meski demikian, politik Sulawesi Selatan tidak pernah sepenuhnya dapat diprediksi. Karakter pemilih Sulsel dikenal sangat rasional sekaligus personal. Banyak pemilih lebih mengikuti figur dibanding lambang partai.
Sejarah politik daerah ini menunjukkan bahwa tokoh dengan rekam jejak pelayanan yang baik sering kali mampu mengalahkan partai yang secara organisasi lebih besar. Karena itu, tantangan terbesar Gerindra justru berada pada para kepala daerahnya sendiri.
Jika mereka mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang membaik, investasi yang tumbuh, serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat, maka keuntungan elektoral akan mengikuti secara alami. Namun jika kinerja pemerintahan mengecewakan, status sebagai bupati sekaligus Ketua DPC justru bisa menjadi beban politik yang sulit dipisahkan.
Pemilu 2029 Sesungguhnya Sudah Dimulai
Dalam politik, pemilu bukan hanya berlangsung pada hari pencoblosan. Pemilu dimulai ketika partai mulai menyusun struktur, merekrut tokoh, membangun narasi, dan menguasai ruang-ruang publik.
Apa yang dilakukan Gerindra hari ini merupakan investasi politik jangka panjang.
Karena itu, jika hari ini publik melihat sepuluh bupati memimpin DPC Gerindra di Sulawesi Selatan, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya kepengurusan partai, melainkan fondasi pertarungan menuju 2029.
Bagi NasDem, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, hingga PPP, situasi ini tentu menghadirkan tantangan baru. Mereka masih memiliki basis yang kuat, kader berpengalaman, dan jaringan politik yang luas. Namun, keunggulan historis tidak akan cukup jika tidak dibarengi konsolidasi organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan kemampuan menjawab harapan masyarakat.
Pembaca sekalian, pertarungan politik Sulawesi Selatan lima tahun ke depan tidak lagi sekadar soal siapa memiliki kursi terbanyak hari ini. Yang akan menentukan adalah siapa yang paling mampu menghubungkan kekuatan pemerintahan, organisasi partai, dan kepercayaan publik menjadi satu energi politik yang berkelanjutan.
Jika membaca peta yang sedang dibangun sekarang, Gerindra telah bergerak lebih dulu.
Pertanyaannya, apakah partai-partai lain akan segera menyusul, atau justru terus ‘dingin’, terlambat menyadari bahwa mesin politik baru telah mulai dipanaskan?
Redaksi
