CIDES harus menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa. Diskusi-diskusi seperti ini merupakan ruang untuk mempertajam analisis dan melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan pembangunan.
Prof Dr Aris Munandar, M.Pd, Ketua Orwil ICMI Sulawesi Selatan
PELAKITA.ID – Di tengah menguatnya sentralisasi fiskal nasional dan semakin terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah, Center for Information and Development Studies (CIDES) ICMI Sulawesi Selatan menegaskan posisinya sebagai think tank yang akan terus menghadirkan gagasan kritis, berbasis riset, sekaligus menjadi jembatan antara dunia akademik, masyarakat sipil, dan para pengambil kebijakan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Kaya SDA, Miskin Anggaran? Saatnya Reformasi Pajak Hijau untuk Daerah!”, yang diselenggarakan CIDES ICMI Sulsel bekerja sama dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebagai bagian dari rangkaian Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI Tahun 2026.
Forum yang berlangsung di Red Corner Cafe, Makassar, Selasa (4/8/2026), menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya mantan Ketua KPK Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, akademisi Dr. Syamsul Alam, serta Ketua CIDES ICMI Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla.
CIDES, Laboratorium Gagasan ICMI
Ketua ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., dalam pidato kuncinya menegaskan bahwa pembentukan CIDES merupakan bagian dari upaya ICMI memperkuat fungsi intelektual organisasi dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, CIDES bukan sekadar lembaga kajian, melainkan perpanjangan tangan ICMI dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang objektif, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik.
“CIDES harus menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa. Diskusi-diskusi seperti ini merupakan ruang untuk mempertajam analisis dan melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan pembangunan,” ujarnya.
Ia mengaku sengaja mempercayakan kepemimpinan CIDES Sulsel kepada Dr. Adi Suryadi Culla karena dinilai memiliki kapasitas akademik sekaligus keberanian berpikir di luar arus utama.
“Beliau memang terbiasa berpikir di luar sistem. Justru itu yang dibutuhkan agar lahir gagasan-gagasan baru,” katanya.
Menyiapkan Amunisi Intelektual Muktamar ICMI
Arismunandar menjelaskan, diskusi tersebut memiliki makna strategis karena menjadi bagian dari proses penyusunan gagasan menuju Muktamar VIII ICMI yang akan berlangsung pada Desember 2026.
Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam muktamar adalah tata kelola lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan masa depan ekonomi nasional.
Karena itu, hasil-hasil diskusi yang lahir dari CIDES diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi resmi organisasi.
“Ini menjadi amunisi intelektual bagi ICMI dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan Indonesia ke depan,” katanya.
Ironi Negeri Kaya Sumber Daya
Dalam paparannya, Arismunandar mengajak peserta melihat kembali amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Namun menurutnya, realitas justru memperlihatkan ironi.
Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya daya saing.
Ia mencontohkan Kabupaten Luwu Timur yang memiliki cadangan nikel besar, namun masih menyisakan angka kemiskinan yang cukup tinggi.
“Kekayaan alam belum otomatis menjadi kemakmuran masyarakat.”
Fenomena serupa, lanjutnya, terlihat pada banyak daerah penghasil sumber daya alam yang justru mengalami kesulitan fiskal.
Daerah Kehilangan Kemandirian Fiskal
Arismunandar juga menyoroti semakin beratnya kondisi keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, banyak kepala daerah kini harus berulang kali datang ke Jakarta untuk memperjuangkan anggaran karena kemampuan fiskal daerah semakin terbatas.
Bahkan, kata dia, sejumlah pemerintah daerah mulai kesulitan memenuhi kewajiban membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kasihan sekali kalau setiap hari kepala daerah hanya mengetuk pintu kementerian untuk mencari anggaran.”
Ia menilai situasi tersebut menjadi sinyal bahwa semangat desentralisasi fiskal mulai mengalami kemunduran.
Lingkungan Tidak Boleh Menjadi Korban
Selain persoalan fiskal, Arismunandar juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia mencontohkan kawasan pertambangan yang meninggalkan lubang-lubang besar tanpa rehabilitasi memadai.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang.
“Di mana negara hadir memastikan lingkungan yang telah dieksploitasi itu dipulihkan?”
Pertanyaan itu, katanya, harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
CIDES Membuka Ruang Gagasan Alternatif
Sementara itu, sambutan Ketua CIDES ICMI Sulsel yang dibacakan Dr. Andi Luhur Prianto menegaskan bahwa kehadiran CIDES dimaksudkan sebagai ruang produksi gagasan alternatif di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional.
Menurutnya, bangsa membutuhkan lebih banyak forum akademik yang mampu menghadirkan perspektif kritis berbasis data.
“CIDES berharap dapat memberikan wacana alternatif dan menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan.”
Ia mengatakan tema mengenai pajak hijau dipilih karena sangat relevan dengan kondisi Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi menghadapi keterbatasan fiskal dalam membiayai pembangunan.
Menurutnya, berbagai daerah kini mulai merasakan dampak semakin menguatnya sentralisasi anggaran yang mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Akibatnya, akselerasi pembangunan daerah berjalan lebih lambat, sementara kesenjangan sosial dan ekonomi masih terus meningkat.
Menyatukan Akademisi, Aktivis, dan Pembuat Kebijakan
CIDES juga memandang bahwa pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokrasi.
Diperlukan kolaborasi antara akademisi, peneliti, masyarakat sipil, media, dan pemerintah.
Karena itu, forum tersebut menghadirkan tokoh-tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari mantan pimpinan KPK, ekonom, akademisi, hingga aktivis lingkungan.
Andi Luhur berharap seluruh gagasan yang lahir dari forum tersebut dapat menjadi masukan nyata bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kami ingin menghadirkan kontribusi intelektual yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.”
Menjadi Rumah Intelektual bagi Kepentingan Publik
Melalui forum ini, CIDES ICMI Sulawesi Selatan menegaskan posisinya bukan sebagai lembaga yang sekadar mengkritik kebijakan pemerintah, melainkan sebagai ruang berpikir strategis yang menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Di tengah tantangan ketimpangan fiskal, eksploitasi sumber daya alam, hingga lemahnya kemandirian keuangan daerah, CIDES ingin memastikan bahwa suara akademisi tetap hadir dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Bagi ICMI Sulawesi Selatan, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat diwujudkan apabila ilmu pengetahuan, integritas moral, dan keberanian berpikir kritis berjalan beriringan.
Dari ruang-ruang diskusi seperti inilah diharapkan lahir rekomendasi yang mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus memastikan kekayaan alam benar-benar kembali untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
___
Editor Kamaruddin Azis
