Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)-KONEKSI yang terdiri dari ITB, Monash University, BRIN, serta YKAN menyerahkan dan memaparkan risalah kebijakan tentang Kerangka Akuakultur Berkelanjutan untuk Mendukung Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
PELAKITA.ID – Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)-KONEKSI menyerahkan dan memaparkan risalah kebijakan (policy brief) bertajuk Pengarusutamaan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework-SAF) untuk Mendukung Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2026.
Risalah kebijakan tersebut disusun oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), Monash University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui kemitraan RIIM-KONEKSI, program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Dokumen ini disiapkan sebagai masukan bagi KKP dalam memperkuat kebijakan akuakultur yang produktif sekaligus berkelanjutan.
Penyusunan risalah kebijakan dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyeimbangkan peningkatan produksi udang nasional dengan upaya konservasi mangrove, terutama pada kawasan tambak air payau ekstensif yang selama ini menghadapi penurunan produktivitas sekaligus tekanan terhadap ekosistem pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pengembangan industri udang harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga keberlanjutan kawasan pesisir.
“Kebutuhan industri udang harus berjalan bersamaan dengan konservasi mangrove. Produksi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan pendekatan yang tepat, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat implementasi Ekonomi Biru Indonesia,” tegasnya.
Produktivitas tambak air payau di Indonesia terus menurun akibat berbagai tantangan teknis dan tata kelola lingkungan. Permasalahan tersebut dipicu oleh desain tambak yang kurang optimal, pengelolaan air yang belum efektif, penggunaan input produksi seperti pupuk, kapur, dan pestisida yang kurang tepat, serta degradasi ekosistem mangrove yang meningkatkan kerentanan kawasan pesisir.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan tambak agar produktivitas dapat dipulihkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Konsorsium RIIM-KONEKSI mengembangkan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework-SAF) yang melibatkan peneliti dari ITB, Monash University, BRIN, dan YKAN, dengan dukungan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Kerangka ini diimplementasikan melalui program Integrated Sustainable Mangrove-Carbon Aquaculture (SMACA) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada 2025–2027 sebagai pengembangan dari program Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE) yang telah dijalankan YKAN sejak 2022.
SAF mengintegrasikan empat dimensi keberlanjutan, yakni biofisik dan iklim, keanekaragaman hayati, sosial-ekonomi, serta tata kelola. Melalui pendekatan ini, kawasan budi daya udang dan area restorasi mangrove dirancang dalam satu lanskap tambak terpadu yang saling mendukung.
Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak, memperbaiki kualitas lingkungan, sekaligus mempertahankan fungsi mangrove sebagai habitat pesisir, pelindung pantai, dan penyerap karbon biru.
Ketua Tim, Prof. Djoko Santoso Abi Suroso dari ITB, mengatakan bahwa implementasi awal menunjukkan SAF memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas.
“Program SMACA dan SECURE menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tambak dapat berjalan seiring dengan pemulihan mangrove. Model ini dapat menjadi prototipe bagi pengembangan akuakultur berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.
Hingga kini, implementasi SECURE di Berau telah melibatkan 22 pembudidaya yang mengelola sekitar 240 hektare tambak yang diintegrasikan dengan restorasi mangrove seluas 87 hektare. Melalui dukungan riset RIIM-KONEKSI, program SMACA terus menyempurnakan desain tambak, pengelolaan hidrologi, restorasi ekosistem, dan tata kelola kolaboratif guna meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga fungsi lingkungan.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, mengatakan pengalaman di Berau menunjukkan bahwa peningkatan produksi udang tidak harus ditempuh dengan mengorbankan ekosistem mangrove.
“Pengalaman di Berau menunjukkan bahwa produktivitas tambak dapat meningkat melalui perbaikan desain tambak, pengelolaan hidrologi, dan restorasi mangrove secara terpadu. Pendekatan SAF memberikan bukti bahwa peningkatan produksi dan perlindungan ekosistem dapat berjalan beriringan. Karena itu, kami berharap kerangka ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kebijakan akuakultur berkelanjutan di Indonesia,” katanya.
Risalah kebijakan tersebut merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan revitalisasi tambak yang telah beroperasi dibandingkan pembukaan tambak baru melalui konversi mangrove.
Selain itu, dokumen tersebut mendorong penguatan skema pembiayaan berbasis jasa ekosistem, integrasi zona penyangga mangrove dalam desain tambak, peningkatan kapasitas pembudidaya, serta pengarusutamaan akuakultur berkelanjutan dalam implementasi kebijakan Ekonomi Biru nasional.
Melalui penyampaian risalah kebijakan ini, Konsorsium RIIM-KONEKSI berharap SAF dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan produksi akuakultur yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Indonesia.
