- Meski menerapkan teknologi padat tebar ltinggi, namun dukungan teknologi dalam rangka efisiensi dan daya saing seperti Ekuador belum dilakukan secara masif, masih coba coba. Akibatnya, HPP relatif lebih tinggi mencaoai sekitar (3,90 USD per kg udang)
- Keberatan disuarakan oleh petambak udang, tergabung dalam asosiasi SCI (Shrimp Club Indonesia) terhadap importasi itu dinilai wajar dan bentuk perlindungan terhadap anggotanya. Namun pada era keterbukaan yang bergerak sangat cepati (disrupsi), bahwa pandangan konservatif harus bergeser ke arah membangun daya saing industri udang nasional.
PELAKITA.ID – Kasus impor udang Vaname asal Ekuador melalui kawasan Berikat Jawa Timur pada bulan April 2026 sebanyak 120 ton, sempat meresahkan sejumlah petambak udang di tanah air.
Isu ini menjadi salah satu topik hangat dalam acara lokakarya Nasional Tata Kelola Budidaya Udang Nasional Terintegrasi berkelanjutan, dilaksanakan di Hotel Movenpick Surabaya, Kamis (27 Srptember 2026).
Lokakarya yang dihelat oleh Kemenko Bidang Pangan RI bersama Yayasan Konservasi Indonesia dibuka secara resmi oleh Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara.
Kegiatan ini antara lain fokus pada upaya perbaikan tata kelola budidaya udang yang berorientasi pada tata kelola “hijau” bermuara pada perbaikan produktifitas, efisiensi, ramah lingkungan yang berkelanjutan melalui praktek Yuridiksi.
Banyuwangi merupakan Role Model pendekatan ini. Dan diharap menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang lebih diarahkan pada optimasi potensi tambak tradisional maupun semi intensif yang jumlahnya sekitar 300.000 ha (97 % dari total areal)
Dalam salah satu sesi diskusi, mengemuka bahwa importasi udang dinilai dalam durasi yang panjang akan berpotensi menganggu stabilitas bisnis tambak udang di tanah air yang menjadi tumpuan hidup ratusan ribu tenaga kerja.
Di balik itu, kasus ini menjadi alarm kuat lemahnya daya saing dari industri budidaya andalan sektor KP yang perlu mendapatkan solusi, agar bisa berkelanjutan ditengah tengah persaingan global yang makin ketat.
Importasi bisa terjadi karena dua faktor.
Pertama harga yang lebih murah antara lain karena harga pokok produksi (HPP) dalam menghasilkani udang lebih rendah.
Petambak udang Ekuador mampu menekan HPP hingga 2,85 USD/ kilogram udang. Ini tercatat terendah di antara sejumlah Negara penghasil utama (Ekuador, China, India, Vietna, dan Indonesia serta Thailand).
Strategi Ekuador bertumpu pada tambak dengan padat tebar rendah (tradisional dan semi intensif). Namun mereka memperkuat dengan sistem budidaya berbasis Nursery (two step).
Selain itu strategi genetik yang dipilih berfokus pada pertumbuhan cepat dan lebih tahan terhadap ancaman penyakit, dan disebut dengan benur berkarakter Specific Pathogen Resistant ( SPR).
Meskipun mereka menerapkan teknologi budidaya udang sederhana, namun dukungan teknologi efisiensi seperti penggunaan mesin pelontar paksn (auto feeder), aerator (kincir, blower,l telah berbasis sensor.
Demikian pula halnya dengan pengukuran kualitas air yang berbasis IoT, masif digunakan. Semuanya secara agregat membuat bjsnis udang mereka bisa lebih efisien dan berdaya saing tinggi dengan volume ekspor tahun 2025 sebesar 1,4 juta ton (7,8 milyar USD).
Sementara itu produksi udang Indonesia pada tahun 2025 (diperkirakan sekitar 500.00 ton), dengan volume ekspor sebesar 200 ribu ton dan nilai devisa 1,87 milyar USD ( 30 % dari total ekspor Perikanan).
Produksi dan ekspor tersebut sekitar 80 % adalah kontribusi dari tambak tebaran tinggi (intensif dan supra intensif) yang arealnya hanya seluas 3 % (9.000 ha) dari total tambak di tanah air. (303.000 ha).
Meski menerapkan teknologi padat tebar ltinggi, namun dukungan teknologi dalam rangka efisiensi dan daya saing seperti Ekuador belum dilakukan secara masif, masih coba coba. Akibatnya, HPP relatif lebih tinggi mencaoai sekitar (3,90 USD per kg udang).
Logistik cost yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab tingginya HPP. Di kawasan Barat logistik cost sekitar 9 persen terhadap nilai barang yang diangkut.
Sementara di Timur mencapai 27 persen. Konsekwensi sebagai Negara Kepulauan dab industri of-farm hulu dan hilir di kawasan Barat menjadi salah satu sebab.
Kedua, berdasarkan aturan yang ada bahwa impor udang diperbolehkan bila terdapat usul RKI (Rencana Kebutuhan Impor) dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) dan akan mendapat pertimbangan dari kementrian teknis lainnya.
Berasarkan penelusuran yang dilakukan bahwa pihak KKP pada kasus ini tidak keluarkan usul RKI. Hal ini menjadi satu indikasi bahwa Pemerintah dalam hal ini KKP. berpihak pada keberadaan petambak udang di tanah air.
Kawasan berikat memiliki satu regulasi kepabeanan yang bisa mengimpor bahan baku atau bahan penolong untuk diekspor kembali. Tidak untuk dipasarkan didalam negeri. Ini yang perlu diantisipasi dan mendapat perhatian.
Regulasi ini lebih berorientasi membangun daya saing dari industri yang berada dalam cakupan kewenangannya, sehingga memperbolehkan mengimpor bahan baku dan bahan penolong.
Hal semacam ini juga telah berlangsung pada sejumlah Negara seperti China. Vietnam dan Thailand dalam rangka memperkuat daya saing dari industri hilirnya.
Keberatan disuarakan oleh petambak udang, tergabung dalam asosiasi SCI (Shrimp Club Indonesia) terhadap importasi itu dinilai wajar dan bentuk perlindungan terhadap anggotanya. Namun pada era keterbukaan yang bergerak sangat cepati (disrupsi), bahwa pandangan konservatif harus bergeser ke arah membangun daya saing industri udang nasional.
Pemerintah diminta menyusun peta jalan (roadmap) ke arah itu. Asosiasi dinilai tidak akan mampu membangun daya saing itu.
Tngginya angka HPP udang budidaya di Indonesia sangat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk regulasi.
Asosiasi berharap kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama peta jalan tersebut bisa dilahirkan sebagai panduan dalam membangun daya saing industri udang Nasional.
Tentang Hasanuddin Atjo
Dr. Hasanuddin Atjo — Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, M.P. merupakan salah satu tokoh senior akuakultur Indonesia yang memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat sekaligus praktisi budidaya udang. Ia memulai karier sebagai penyuluh perikanan di Kabupaten Barru setelah menyelesaikan pendidikan perikanan di IPB, kemudian menempuh S2 di Universitas Hasanuddin dan S3 bidang perikanan di Unhas.
Ia pernah menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan dikenal luas karena pengembangan teknologi budidaya udang supra-intensif, termasuk perhatian pada pengelolaan kualitas air, limbah tambak, konstruksi, benih, pakan, dan manajemen usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Atjo tetap aktif sebagai konsultan dan praktisi pengembangan tambak udang intensif.
___
Editor: Kamaruddin Azis
