Mengapa Indonesia Harus Berpindah dari Kapital dan Tenaga Kerja ke Produktivitas?
“Singapura, negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi mampu menjadi pusat ekonomi dunia karena membangun kelembagaan yang kuat, kepastian hukum yang tinggi, dan efisiensi birokrasi yang menjadi daya tarik investasi global.” – Syamsul Anam, Dosen FEB Halu Oleo Kendari.
PELAKITA.ID – Selama hampir tiga dekade terakhir, perekonomian Indonesia bertumpu pada dua sumber utama pertumbuhan: modal (capital) dan tenaga kerja (labor).
Kedua faktor ini menjadi fondasi berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari perluasan investasi hingga penciptaan lapangan kerja. Pendekatan tersebut memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam beberapa periode turut memperbaiki aspek pemerataan.
Akan tetapi, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pertumbuhan yang hanya mengandalkan penambahan modal dan tenaga kerja memiliki batas yang tidak bisa dilampaui.
Demikian diungkapkan peneliti dan dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Halu Oleo Kendari, Syamsul Anam, S.E, Mc. Dev saat hadir pada peluncuran dan diskusi publik Jurnal Prisma yang mengangkat tema “Ekonomi Konstitusi: Kedaulatan, Keadilan, dan Kebijakan.”
Kegiatan yang terbuka untuk umum ini merupakan hasil kolaborasi antara Prisma, Unhas TV, dan Unhas Press.
Dalam teori ekonomi dikenal konsep the law of diminishing returns atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pada titik tertentu, penambahan modal dan tenaga kerja tidak lagi menghasilkan peningkatan output yang signifikan.
Sebanyak apa pun investasi yang disuntikkan ke dalam perekonomian, hasilnya akan semakin kecil jika tidak disertai peningkatan kualitas sistem produksi.
Di sinilah Indonesia menghadapi persimpangan penting: ketika ruang ekspansi berbasis kapital dan tenaga kerja mulai menyempit, ke mana arah pertumbuhan berikutnya harus dituju?
Total Factor Productivity: Faktor yang Sering Terlupakan
Disebutkan Syamsul Anam, jawaban atas pertanyaan tersebut sesungguhnya telah lama dikenal dalam teori ekonomi, yaitu melalui peningkatan Total Factor Productivity (TFP).
Dalam fungsi produksi modern, output tidak hanya ditentukan oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh faktor efisiensi yang dilambangkan dengan huruf “A”. Faktor inilah yang merepresentasikan kemampuan sebuah negara menghasilkan output lebih besar dengan sumber daya yang sama.
Sayangnya, diskusi tentang TFP sering kali tenggelam di balik pembicaraan mengenai investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Padahal, di dalam TFP terkandung unsur-unsur yang sangat menentukan daya saing ekonomi, seperti inovasi, teknologi, kualitas sumber daya manusia, riset, tata kelola, hingga kelembagaan,” ucap Syamsul di hadapan mahasiswa, alumni dan peminat isu ekonomi pembangunan di aula Unhas TV, Makassar, Kamis, 11 Juni 2026.
Dengan kata lain, kata dia, produktivitas bukan sekadar soal bekerja lebih keras atau menambah modal lebih banyak, melainkan tentang bagaimana sistem ekonomi mampu bekerja lebih cerdas.
Kata Syamsul Anam, contoh yang sering dikemukakan adalah Singapura. Negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi mampu menjadi pusat ekonomi dunia karena membangun kelembagaan yang kuat, kepastian hukum yang tinggi, dan efisiensi birokrasi yang menjadi daya tarik investasi global.
Kekuatan mereka bukan terletak pada besarnya modal atau jumlah tenaga kerja, melainkan pada produktivitas sistem yang mampu menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.
Ekonomi Indonesia yang Semakin Mahal
Syamsul Anam menyebut, urgensi meningkatkan produktivitas juga terlihat dari berbagai indikator efisiensi ekonomi nasional.
Salah satunya adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menggambarkan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output ekonomi.
Pada tahun 2024, ICOR Indonesia berada pada kisaran 7,6. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan tambahan satu dolar Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia membutuhkan investasi sekitar 7,6 dolar.
“Semakin tinggi angka ICOR, semakin rendah tingkat efisiensi perekonomian. Dibandingkan banyak negara berkembang lainnya, kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif mahal,” terangnya.
Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masalah utama Indonesia bukan lagi sekadar kekurangan modal, melainkan rendahnya produktivitas dalam memanfaatkan modal yang tersedia.
Karena itu, ujar Syamsul, agenda reformasi ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan investasi, tetapi harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas secara menyeluruh.
Riset dan Inovasi sebagai Mesin Pertumbuhan Baru
Salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas adalah riset dan pengembangan (research and development).
Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi hampir selalu ditopang oleh investasi besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Syamsul Anam, alumni FEB Unhas angkatan 95 menilai Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam bidang ini.
“Alokasi anggaran riset relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan jangka panjang,” ujar Syamsul.
“Banyak talenta terbaik memilih berkarier di luar negeri karena ekosistem penelitian dan inovasi dalam negeri belum cukup menarik. Padahal, pembangunan ekonomi modern membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pusat-pusat inovasi untuk menghasilkan teknologi, model bisnis, serta kelembagaan baru yang dapat meningkatkan produktivitas nasional,” jelasnya.
Industrialisasi masa depan juga tidak bisa lagi dipahami sekadar sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas.
“Industrialisasi harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang utuh, mulai dari riset, pengembangan teknologi, penguasaan rantai pasok, hingga penciptaan pasar. Indonesia memiliki banyak sumber daya hulu, tetapi sering kali gagal membangun ekosistem yang memungkinkan nilai tambah terbesar dinikmati di dalam negeri,” terangnya.
Transformasi Struktural yang Tidak Ideal
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah arah transformasi ekonomi Indonesia yang dinilai melenceng dari pola transformasi ideal.
“Dalam teori pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh ekonom Arthur Lewis, tenaga kerja surplus dari sektor pertanian seharusnya berpindah ke sektor industri manufaktur sebelum akhirnya bergerak ke sektor jasa modern yang berproduktivitas tinggi,” ungkap Syamsul.
“Pola tersebut terjadi di banyak negara yang berhasil melakukan industrialisasi. Namun Indonesia mengalami jalur yang berbeda,” ucap Syamsul.
Tenaga kerja memang keluar dari sektor pertanian, tetapi tidak berpindah secara dominan ke sektor industri. Sebaliknya, sebagian besar justru masuk ke sektor jasa, terutama jasa informal dengan produktivitas rendah.
Akibatnya, ujar Syamsul, transformasi ekonomi yang terjadi bukanlah perpindahan menuju sektor yang lebih produktif, melainkan perpindahan menuju bentuk pekerjaan yang sering kali tetap rentan dan berpenghasilan rendah.
“Fenomena ini terlihat jelas di berbagai kota besar, ketika ruang-ruang publik dipenuhi oleh aktivitas ekonomi informal yang sebagian besar berasal dari migrasi penduduk pedesaan,” kata dia.
Kota-kota Indonesia tidak memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk menyerap seluruh tenaga kerja tersebut ke sektor formal.
Keterbatasan keterampilan dan rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam apa yang disebut sebagai “jebakan informalitas”. Mereka meninggalkan sektor pertanian, tetapi tidak memperoleh peningkatan produktivitas yang signifikan.
Kembali pada Semangat Ekonomi Konstitusi
Dalam perspektif ekonomi konstitusi, tujuan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kemakmuran yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.
Karena itu, kaya Syamsul, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka-angka makro. Yang lebih penting adalah membangun fondasi produktivitas nasional yang mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.
Agenda transformasi ekonomi Indonesia perlu dikembalikan pada substansinya. Perdebatan mengenai bentuk kelembagaan—apakah melalui koperasi, korporasi, atau model lainnya—tetap penting.
Akan tetapi, lanjutnya lagi, yang jauh lebih mendasar adalah memperkuat “jeroan” perekonomian: kualitas pendidikan, riset, inovasi, vokasi, teknologi, dan kelembagaan yang menopang produktivitas.
“Modal dan tenaga kerja tetap diperlukan, tetapi keduanya tidak lagi cukup menjadi mesin utama pertumbuhan. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya meningkatkan Total Factor Productivity,” tegasnya.
Di sanalah ruang terbesar untuk menciptakan lompatan ekonomi, memperkuat daya saing bangsa, sekaligus mewujudkan cita-cita ekonomi konstitusi yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
___
Note taker Denun
