JAKARTA – Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus mengganggu rantai pasok perdagangan internasional, Indonesia mencatat capaian penting dalam sektor pangan nasional.
Pemerintah menyebut, kemandirian pangan kini semakin nyata dengan tingkat swasembada mencapai sekitar 96 persen pada tahun 2026.
Dalam pidatonya di hadapan wakil rakyat di Gedung DPR/MPR RI pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa visi besar swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah telah menunjukkan hasil lebih cepat dari target awal.
Pelajaran dari Krisis Global
Presiden Prabowo menekankan bahwa dorongan menuju kemandirian pangan merupakan pelajaran penting dari krisis pandemi COVID-19 serta konflik Ukraina yang sempat memicu lonjakan harga pangan global dan gangguan distribusi.
Menurutnya, negara-negara eksportir pangan cenderung menutup akses komoditas strategis ketika krisis terjadi, sehingga Indonesia perlu memperkuat produksi dalam negeri.
“Saya beri target 4 tahun, namun tim pertanian berhasil menghasilkan swasembada dalam waktu 1 tahun,” ungkap Presiden dalam pidatonya.
Capaian Strategis: 96 Persen Produksi Dalam Negeri
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan pokok strategis kini hanya berkisar 4 hingga 5 persen.
Artinya, sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa dari total proyeksi produksi 11 komoditas pangan utama yang mencapai 73,7 juta ton, hanya sekitar 3,2 juta ton kebutuhan yang masih dipenuhi melalui impor.
Detail Komoditas: Surplus dan Tantangan
Sejumlah komoditas utama tercatat mengalami surplus pada tahun 2026, di antaranya:
- Beras: Produksi 34,7 juta ton (kebutuhan 31,1 juta ton)
- Jagung: Produksi 18 juta ton (kebutuhan 16,7 juta ton)
- Ayam & Telur: Daging ayam 5,4 juta ton dan telur 7,3 juta ton, keduanya melampaui kebutuhan nasional
- Komoditas hortikultura dan konsumsi: bawang merah, cabai besar, cabai rawit, serta gula konsumsi juga berada dalam kondisi surplus
Meski demikian, pemerintah masih mengidentifikasi tiga komoditas yang memerlukan penguatan produksi, yaitu kedelai, bawang putih, serta daging sapi/kerbau.
Pemberantasan Mafia Pangan dan Kesejahteraan Petani
Pemerintah menegaskan bahwa capaian swasembada ini juga tidak lepas dari langkah tegas dalam memberantas praktik “mafia pangan” yang selama ini dianggap mengambil keuntungan dari jalur impor.
Kementerian Pertanian di bawah Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa akselerasi produksi akan terus dilanjutkan untuk memperkuat petani dan peternak lokal.
Dari sisi kesejahteraan, dampak kebijakan ini terlihat pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tanpa perikanan yang mencapai 126,11 pada Desember 2025, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Komitmen Masa Depan: Kurangi Ketergantungan Impor
Sejak 2025, Indonesia telah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan. Memasuki 2026, pemerintah juga menargetkan penghentian impor gula konsumsi secara bertahap.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berupaya memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
Masukan: Waspadai Celah Impor dan Potensi Gangguan Swasembada
Ketua DPP Garuda Astacita, Muhammad Burhanuddin, memberikan catatan penting agar capaian swasembada pangan tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan statistik, tetapi juga dijaga dari potensi gangguan di lapangan.
Ketua Garuda Astacita Nusantara menekankan perlunya pembentukan tim khusus yang secara aktif mengawasi arus impor pangan, terutama pada komoditas yang telah dinyatakan surplus.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah adanya pihak-pihak yang berupaya “menggembosi” capaian swasembada melalui tekanan impor yang tidak sesuai kebutuhan riil.
“Perlu ada tim yang fokus mewaspadai impor bahan pangan agar tidak merusak capaian swasembada yang sudah kita bangun,” ujarnya.
Dengan capaian 96 persen swasembada pangan, Indonesia disebut berada pada fase penting menuju kedaulatan pangan nasional.
Namun, seperti harapan Ketum GAN, tantangan ke depan tetap menuntut konsistensi kebijakan, penguatan produksi, serta pengawasan ketat terhadap tata niaga pangan agar capaian tersebut dapat berkelanjutan dan tidak bersifat sementara.
Apa yang disampaikan Muhammad Burhanuddin itu sangat penting sebab pada saat yang sama Pemerintah terus memperkuat langkah bersih-bersih mafia pangan.
Tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan membenahi sistem distribusi pangan dan pupuk dari hulu hingga hilir.
Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah.
Redaksi
