Oleh: Muhammad Burhanuddin
PELAKITA.ID – Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan arah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat perhatian negara.
Berbagai program yang diluncurkan menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi dipahami semata sebagai pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga sebagai upaya memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan moral bangsa.
Bagi saya, pembangunan yang kuat harus dimulai dari masyarakat bawah. Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari tingginya gedung yang berdiri atau panjangnya jalan yang dibangun, tetapi dari sejauh mana rakyat merasakan manfaat pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Program ini bukan sekadar bantuan pangan, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan kelompok yang akan menentukan wajah Indonesia pada masa mendatang.
Lebih jauh, MBG menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Kehadiran dapur-dapur MBG menciptakan permintaan yang besar terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Di sinilah negara tidak hanya hadir sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Petani memperoleh pasar yang lebih pasti, nelayan mendapatkan peluang usaha yang lebih luas, dan pelaku UMKM memiliki ruang untuk berkembang.
Dengan demikian, program sosial tidak berhenti pada aspek konsumsi, tetapi turut menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menurut saya, langkah ini penting karena menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang relevan dengan tantangan zaman.
Koperasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai lembaga simpan pinjam. Ia dapat berkembang menjadi pusat distribusi pangan, layanan usaha, pergudangan, hingga penggerak ekonomi desa berbasis gotong royong dan kolektivitas.
Di tengah ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, penguatan koperasi menjadi salah satu cara untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah.
Ketika desa memiliki kemampuan produksi, distribusi, dan pengelolaan ekonomi sendiri, maka masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan pasar besar maupun rantai distribusi yang sering kali tidak berpihak kepada mereka. Namun saya juga meyakini bahwa pembangunan tidak akan pernah berhasil tanpa kepemimpinan yang memiliki visi dan keberanian mengambil keputusan.
Pembangunan pada hakikatnya bukan hanya tentang proyek dan anggaran, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa menentukan arah masa depannya.
Di era yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan persaingan geopolitik, kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan.
Tantangan pembangunan menuntut kemampuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan keadilan sosial, investasi dengan keberlanjutan lingkungan, serta inovasi dengan stabilitas masyarakat.
Suatu bangsa tidak bergerak maju hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Bangsa bergerak maju karena memiliki pemimpin yang mampu membangun kepercayaan, menginspirasi partisipasi, dan menghadirkan arah yang jelas di tengah berbagai ketidakpastian.
Namun pembangunan dan kepemimpinan yang kuat saja tidak cukup. Keduanya harus ditopang oleh penegakan hukum yang berintegritas. Tanpa hukum yang tegak, pembangunan berisiko kehilangan arah dan manfaatnya.
Korupsi merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan institusi, dan menghambat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.
Program-program besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, bantuan sosial, maupun penguatan sektor pangan membutuhkan tata kelola yang bersih dan transparan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.
Dalam konteks ini, keberanian aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia harus bekerja secara profesional, sinergis, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.
Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan secara nyata. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan jabatan, kekuasaan, ataupun kedekatan politik.
Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan percaya bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan rakyat.
Selain hukum yang kuat, ketahanan bangsa juga membutuhkan demokrasi yang sehat.
Kritik dari masyarakat, media, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi.
Negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam perbedaan pendapat, melainkan negara yang mampu menjadikan kritik sebagai energi untuk melakukan perbaikan. Demokrasi yang sehat akan melahirkan pemerintahan yang lebih akuntabel, sementara hukum yang kuat akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai konstitusi.
Pada akhirnya, ketahanan bangsa lahir dari kombinasi berbagai unsur yang saling menguatkan. Kesejahteraan rakyat, ekonomi yang berkeadilan, hukum yang tegak, dan demokrasi yang sehat merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih menunjukkan upaya membangun kesejahteraan dari akar rumput. Sementara itu, penegakan hukum yang konsisten menjadi penjaga agar seluruh proses pembangunan tidak runtuh akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pembangunan yang dilakukan, tetapi juga oleh seberapa jujur, adil, dan berpihak pembangunan tersebut dijalankan untuk rakyat.
Di situlah sesungguhnya harapan bersama tentang Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat menemukan maknanya.
Versi ini lebih menyerupai artikel opini tokoh nasional: tidak seperti laporan wawancara, tetapi sebagai gagasan utuh yang merefleksikan pandangan Muhammad Burhanuddin tentang hubungan antara pembangunan, kepemimpinan, penegakan hukum, dan ketahanan bangsa.
___
Jakarta 2 April 2026
