PELAKITA.ID — Ketua Umum DPP Garuda Astacita Nusantara (GAN), Muhammad Burhanuddin, mengingatkan publik agar tidak membenturkan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut Burhanuddin, berbagai perkara yang kini ditangani masing-masing institusi penegak hukum harus ditempatkan dalam perspektif pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Penanganan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan yang tengah berlangsung terkait kasus MBG dan proses hukum yang ditangani Polri terkait kasus batu bara dan lainnya jangan dibenturkan menjadi pertarungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan,” kata Muhammad Burhanuddin.
Ia menegaskan, proses hukum tersebut semestinya dipahami sebagai bagian dari upaya negara memastikan hukum berjalan sesuai koridor dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Semua harus dilihat dalam perspektif semata-mata untuk penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rakyat bersatu bersama Bapak Prabowo Subianto,” tegasnya.
Kepercayaan Publik terhadap Polri Dinilai Menguat
Burhanuddin juga menyoroti tren positif penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri. Berdasarkan data survei Litbang Kompas yang dikutip GAN, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen, meningkat dari 76,2 persen pada periode sebelumnya.
Selain itu, sebanyak 80,6 persen responden disebut menilai kinerja kepolisian saat ini lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian berada pada angka 67,6 persen.
Indikator lainnya menunjukkan citra positif Polri mencapai 71,5 persen, disertai peningkatan skor profesionalitas pelayanan kepolisian menjadi 8,37.
Menurut Burhanuddin, capaian tersebut perlu dijadikan energi untuk terus memperkuat reformasi internal, meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan publik, serta menghadirkan penegakan hukum yang humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meski menunjukkan tren positif, GAN menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian serius Polri.
Di antaranya penanganan kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan berbasis digital dan siber yang terus berkembang seiring perubahan teknologi.
“Korupsi merampas masa depan bangsa, merusak kepercayaan publik, dan menghambat kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemberantasannya harus menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional,” kata Burhanuddin.
“KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri harus berdiri profesional, sinergis, serta bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan, kekuasaan, atau kedekatan politik. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan berani, kepercayaan rakyat kepada negara akan semakin kuat,” jelasnya.
Sinergi Aparat Penegak Hukum Harus Diperkuat
Burhanuddin menilai penguatan institusi penegak hukum tidak seharusnya dibangun melalui narasi rivalitas antarlembaga.
Sebaliknya, Kejaksaan, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya perlu memperkuat sinergi, koordinasi, dan profesionalitas dalam menjalankan mandat masing-masing.
“Jangan ada upaya membangun persepsi seolah-olah penanganan perkara oleh satu institusi merupakan serangan terhadap institusi lainnya. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan negara,” ujarnya.
DPP GAN pun mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, mendukung proses penegakan hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi mempertentangkan institusi negara.
Menurut Burhanuddin, agenda pemberantasan korupsi dan penguatan supremasi hukum membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan agenda pembangunan nasional secara efektif.
“Rakyat harus bersatu. Penegakan hukum harus didukung dan institusi negara jangan diadu domba. Kita bersama Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia yang lebih kuat,” pungkas Muhammad Burhanuddin.
Redaksi
