Di baliknya terdapat pertarungan mengenai arah konsolidasi partai, distribusi kepemimpinan, dan pembentukan konfigurasi politik yang berpotensi memengaruhi Makassar hingga menjelang Pilkada 2029.
Oleh : Andi Zulkifli Daido
PELAKITA.ID – Demokrasi tidak hanya diuji dalam pemilihan umum. Ia juga diuji di dalam tubuh partai politik. Sebab, dari ruang-ruang internal partailah lahir kepemimpinan, arah kebijakan, dan konfigurasi kekuasaan yang kemudian menentukan wajah politik suatu daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar menjadi salah satu momentum yang layak dibaca lebih dari sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi.
Ia merupakan cermin bagaimana elite politik berkompetisi, bernegosiasi, dan membangun legitimasi dalam kerangka demokrasi internal.
Kontestasi antara Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Munafri Arifuddin (Appi) karena itu tidak cukup dipahami sebagai persaingan dua kader Golkar.
Di baliknya terdapat pertarungan mengenai arah konsolidasi partai, distribusi kepemimpinan, dan pembentukan konfigurasi politik yang berpotensi memengaruhi Makassar hingga menjelang Pilkada 2029.
Secara faktual, IAS merupakan mantan Wali Kota Makassar sekaligus suami Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika. Sementara Appi adalah Wali Kota Makassar yang sedang menjabat dan salah satu figur penting Golkar Sulawesi Selatan.
Keduanya memiliki pengalaman, jejaring, dan modal politik yang berbeda.
Karena itu, Musda menjadi ruang pertemuan dua sumber legitimasi: pengalaman politik yang panjang dan legitimasi pemerintahan yang sedang berlangsung.
Dalam perspektif ilmu politik, perebutan kepemimpinan partai selalu memiliki arti strategis. Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa partai yang terinstitusionalisasi tidak hanya membutuhkan figur kuat, tetapi juga mekanisme yang mampu mengelola kompetisi secara tertib.
Dengan demikian, kualitas sebuah Musda tidak semata diukur dari siapa yang menang, melainkan dari kemampuan organisasi menjaga kohesi setelah kompetisi berakhir.
Golkar memiliki posisi yang khas dalam politik Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu partai dengan jaringan organisasi yang luas hingga tingkat kabupaten dan kota, kepemimpinan DPD provinsi memiliki pengaruh terhadap konsolidasi kader, strategi elektoral, hingga pembentukan koalisi menjelang pemilihan legislatif maupun kepala daerah.
Karena itu, jabatan Ketua DPD Golkar Sulsel merupakan posisi strategis yang melampaui fungsi administratif.
Dalam kerangka tersebut, kontestasi IAS dan Appi juga mencerminkan apa yang oleh Vilfredo Pareto disebut sebagai sirkulasi elite. Demokrasi membutuhkan regenerasi, tetapi regenerasi tidak selalu berarti pergantian total.
Sering kali yang terjadi adalah kompetisi antarelite yang sama-sama memiliki kapasitas dan basis dukungan, namun menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan organisasi.
IAS membawa pengalaman panjang sebagai mantan kepala daerah dan tokoh yang telah lama berada dalam dinamika politik Sulawesi Selatan.
Appi, sebaliknya, hadir dengan legitimasi sebagai kepala daerah aktif yang memperoleh mandat melalui proses elektoral.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa kontestasi tidak semata mengenai individu, melainkan juga mengenai cara memaknai kepemimpinan partai di tengah perubahan lanskap politik lokal.
Kedudukan IAS sebagai suami Wakil Wali Kota Makassar juga menghadirkan dimensi politik yang menarik. Di satu sisi terdapat figur yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan kota melalui Aliyah Mustika.
Di sisi lain terdapat Wali Kota aktif yang juga berkompetisi memimpin organisasi partai. Situasi ini memperlihatkan bagaimana relasi antara institusi pemerintahan dan organisasi politik dapat saling memengaruhi, tanpa harus dipahami sebagai hubungan yang identik.
Namun, penting ditegaskan bahwa hasil Musda tidak secara otomatis menentukan arah Pilkada Makassar 2029.
Politik lokal selalu dipengaruhi oleh banyak variabel: kinerja pemerintahan, dinamika ekonomi, persepsi publik, regenerasi kepemimpinan, hingga konfigurasi koalisi yang baru akan terbentuk menjelang pemilihan.
Musda sebagai variabel
Karena itu, lebih tepat jika Musda dipandang sebagai salah satu variabel penting, bukan satu-satunya penentu masa depan politik Makassar.
Apabila IAS memperoleh mandat memimpin Golkar Sulsel, peluang yang terbuka adalah menguatnya konsolidasi berbasis pengalaman dan jejaring politik yang telah lama terbentuk.
Sebaliknya, apabila Appi terpilih, Golkar berpotensi memperoleh kesinambungan antara kepemimpinan organisasi dan figur kepala daerah yang sedang menjabat.
Kedua kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi organisasi yang berbeda, tetapi tidak dapat disimpulkan sebagai jaminan keberhasilan elektoral pada masa mendatang.
Dalam praktik politik Indonesia, penguasaan struktur partai memang meningkatkan kapasitas seorang elite untuk membangun komunikasi politik dan mengonsolidasikan kader. Akan tetapi, sejarah juga menunjukkan bahwa banyak kepala daerah maupun ketua partai gagal mempertahankan pengaruhnya ketika tidak mampu menjaga kepercayaan publik.
Modal organisasi merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan.
Di sinilah relevansi pemikiran Robert Michels mengenai kecenderungan organisasi politik untuk dikuasai oleh elite. Tantangan setiap partai adalah memastikan bahwa kompetisi internal tidak berhenti pada perebutan posisi, melainkan menghasilkan pelembagaan yang lebih kuat.
Organisasi yang sehat bukanlah organisasi yang bebas dari persaingan, melainkan organisasi yang mampu mengubah persaingan menjadi energi pembaruan.
Jadi peta politik 2029
Bagi Makassar, hasil Musda Golkar berpotensi membentuk peta komunikasi politik menuju 2029. Figur yang memperoleh legitimasi melalui organisasi tentu memiliki ruang lebih luas dalam membangun jejaring, memperkuat kaderisasi, dan menyusun strategi politik.
Ruang tersebut tetap harus diisi oleh kinerja, kemampuan membangun koalisi, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat. Demokrasi lokal pada akhirnya ditentukan bukan hanya oleh kuatnya struktur partai, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang ditawarkan kepada publik.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa perebutan kepemimpinan partai sering kali menjadi titik awal perubahan konfigurasi politik menjelang pemilihan kepala daerah.
Akan tetapi, pengalaman yang sama juga memperlihatkan bahwa rekonsiliasi pascakontestasi menjadi prasyarat utama agar partai tetap mampu menjalankan fungsi representasi secara efektif. Tanpa rekonsiliasi, kemenangan organisasi justru dapat berubah menjadi beban politik.
Karena itu, substansi Musda Golkar Sulsel sesungguhnya bukan sekadar memilih seorang ketua. Yang lebih penting adalah apakah proses tersebut mampu memperkuat institusi partai, membuka ruang regenerasi, dan menjaga persatuan di tengah kompetisi.
Demokrasi internal memperoleh maknanya ketika setiap kontestasi berakhir dengan penguatan organisasi, bukan pendalaman fragmentasi.
Musda Golkar Sulawesi Selatan merupakan pengingat bahwa politik lokal tidak hanya dibentuk oleh hasil pemilihan umum, tetapi juga oleh kualitas kehidupan internal partai. Di sanalah arah kepemimpinan dirumuskan, jaringan dibangun, dan strategi masa depan disusun.
Siapa pun yang memperoleh mandat memimpin Golkar Sulsel akan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mengelola organisasi: menjaga kepercayaan publik bahwa partai politik tetap menjadi pilar demokrasi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Dalam perspektif itu, Musda Golkar Sulsel layak dibaca sebagai momentum untuk menguji kematangan demokrasi internal sekaligus melihat bagaimana arah politik Makassar mulai dibentuk menuju siklus elektoral 2029.
