PELAKITA.ID – Suatu sore di pesisir Teluk Bone, saya berbincang dengan seorang nelayan yang baru saja menarik perahunya ke bibir pantai. La Dulla namanya.
Wajahnya legam diterpa matahari, tangannya kasar karena bertahun-tahun bergulat dengan laut. Ketika percakapan beralih pada politik dan demokrasi, saya bertanya, “Apa yang paling La Dulla harapkan dari pemerintah?”
La Dulla tidak menjawab tentang konstitusi, pemisahan kekuasaan, atau kualitas demokrasi. Ia hanya berkata singkat, “Yang penting ikan ada harganya, solar mudah didapat, dan anak-anak bisa sekolah.”
Jawaban serupa pernah saya dengar dari seorang petani di Luwu Raya. La Rahing namanya. Baginya, demokrasi terasa jauh jika pupuk sulit diperoleh, harga gabah jatuh, dan hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi.
Dari pengalaman itu, lahirlah kesimpulan yang sering kita dengar: petani dan nelayan tidak peduli demokrasi, mereka hanya peduli kesejahteraan. Namun, benarkah demikian?
Menurut saya, kesimpulan tersebut terlalu sederhana. Yang terjadi sesungguhnya bukanlah ketidakpedulian terhadap demokrasi, melainkan cara pandang yang berbeda terhadap demokrasi itu sendiri.
Bagi sebagian kalangan perkotaan, demokrasi sering dipahami sebagai kebebasan berpendapat, kompetisi politik, dan mekanisme pemilihan umum. Namun bagi petani dan nelayan, demokrasi hadir dalam bentuk yang lebih konkret: kemudahan mendapatkan pupuk, akses terhadap pasar, harga yang adil, perlindungan terhadap hasil kerja, serta kesempatan memperbaiki taraf hidup keluarga.
La Dulla dan La Rahing mungkin tidak membicarakan teori demokrasi, tetapi mereka memahami makna keadilan. La Dulla dan La Rahing mungkin tidak mengikuti perdebatan politik setiap hari, tetapi mereka tahu kapan pemerintah berpihak dan kapan pemerintah mengabaikan mereka.
Dalam perspektif ilmu politik, kesejahteraan dan demokrasi bukanlah dua kutub yang saling berlawanan. Demokrasi yang sehat seharusnya menghasilkan kebijakan publik yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kesejahteraan yang berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang akuntabel, partisipatif, dan adil, nilai-nilai yang menjadi inti demokrasi.
Karena itu, ketika petani menuntut pupuk yang tersedia atau nelayan menginginkan harga ikan yang layak, sesungguhnya mereka sedang memperjuangkan substansi demokrasi. Mereka ingin suaranya didengar dan kepentingannya diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.
Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar soal memilih pemimpin setiap lima tahun. Demokrasi adalah kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya.
Petani dan nelayan mungkin tidak selalu berbicara tentang demokrasi. Namun mereka sangat peduli pada hasil dari demokrasi itu sendiri. Sebab bagi mereka, demokrasi yang baik bukan yang paling ramai diperdebatkan, melainkan yang paling nyata dirasakan manfaatnya.
Di sawah yang hijau dan di laut yang luas, rakyat sedang mengajarkan satu pelajaran penting kepada kita: demokrasi akan menemukan maknanya ketika mampu menghadirkan kesejahteraan, dan kesejahteraan akan bertahan lama ketika dibangun di atas fondasi demokrasi yang sehat. Terima kasihk
