Di atas kertas, KNMP adalah upaya besar membangun pusat-pusat perikanan terpadu di desa pesisir. Tetapi di banyak tempat seperti yang penulis sebut di atas, yang lebih dulu hadir adalah beton, pelabuhan, dan cold storage—sementara institusi lokal, pasar, dan tata kelola komunitas masih mencari bentuknya sendiri.
PELAKITA.ID – Diskusi singkat semalam di WAG Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, membuat penulis menimbang banyak kemungkinan saat kepala rebah di bantal.
Waktu sudah pukul 1 malam di Gowa saat saya, sahabat saya Ady Manggeng, Putra Aceh yang tampan, kritis dan dedicated, ’berbalas pantun’ dengan Darwis Ismail, ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas.
Keduanya, ibarat kata sudah minum air laut hingga lebih seliter, betapa benamnya mereka pada isu-isu kelautan negeri ini.
Karena keduanya sahabat seperjuangan, saya membaca semangat yang sama. Ady berharap dukungan maksimum dari negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau sementara Darwis bicara tentang peran serta serta bersama negara untuk melakukan apa yang ada, apa yang tersedia, dan banyak-banyak bersyukur sebagai anak bangsa. Tidak ada yang keliru.
Keduanya menjadi penting diutarakan saat dikonfirmasi ke sejumlah program-program mercusuar Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebagai alumni program Seribu Kampung Nelayan SEKAYA MARITIM di tahun 2015-2016, penulis punya banyak peluru pengalaman bahwa pembangunan infratsruktur semata di pangkalan pendaratan ikan sebagian besar tidak operasional. Belum lagi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
Penulis hanya ingin menagih, apakah KKP sudah mengkonfirmasi itu semua dan memperbaharui strategi perencanaan, penganggaran dan implementasi program suar itu?
Jadi, memang, ada satu hal yang sering luput kita akui sebagai alumni kelautan Indonesia: kita sebenarnya tidak kekurangan pengetahuan tentang laut atau pengalaman empirik historis—yang kita kekurangan adalah cara untuk benar-benar terlibat berdedikasi, dan idealis, di dalam cara laut itu dikelola.
Kita tahu istilahnya. Kita hafal programnya. Kita bisa membaca dokumen kebijakan tanpa tersesat. Tapi ketika semua itu bergerak di lapangan—di pesisir, di pulau-pulau kecil, di ruang hidup nelayan—kita seperti berada di ruang observasi yang jauh: melihat dengan jelas, tetapi tidak menyentuh.
Di tengah jarak itu, kebijakan kelautan nasional hari ini tampil dengan wajah yang paradoksal: ambisi yang besar, tetapi rapuh dalam pelaksanaan dan keberlanjutan. Dan kerapuhan ini tidak berdiri sendiri.
Ia lahir dari hubungan yang belum selesai antara negara, masyarakat pesisir, dan ekosistem laut yang terus berubah.
Ketika Negara Bergerak Cepat, Laut Tidak Menunggu
Sejumlah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini membawa visi besar: modernisasi, hilirisasi, konservasi, dan ekonomi biru.
Semuanya terdengar seperti satu narasi besar tentang kemajuan maritim. Namun jika kita mendekat ke cara program itu bekerja, muncul pola yang berulang: kecepatan desain kebijakan tidak selalu sejalan dengan kedalaman realitas sosial-ekologis di lapangan.
1. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
Di atas kertas, KNMP adalah upaya besar membangun pusat-pusat perikanan terpadu di desa pesisir. Tetapi di banyak tempat seperti yang penulis sebut di atas, yang lebih dulu hadir adalah beton, pelabuhan, dan cold storage—sementara institusi lokal, pasar, dan tata kelola komunitas masih mencari bentuknya sendiri.
Penulis sungguh beruntung punya jejak arkeologi ‘kegagalan’ di sejumlah PPI.
Tidak perlu disebut, cukup mengelus dada dan bertanya ke lubuk hati terdalam. Jejak kaki penulis ada di SKPT Saumlaki, di Natuna, di Biak, di Sebatik, di Tegal, di Cirebon, di Donggala, di Sorong, dan masih banyak lagi.
Ada peluh dan keluh kesah yang masih berjejak di hotspot kelautan dan perikanan kita itu.
Ada semacam asumsi diam-diam bahwa jika infrastruktur sudah hadir, maka sistem akan otomatis mengikuti.
Padahal di pesisir, sering kali yang terjadi justru sebaliknya. Yang dibangun adalah ruangnya, tetapi belum tentu kehidupan yang mengisinya.
2. Modernisasi Kapal Perikanan
Modernisasi armada nelayan sering dipahami sebagai lompatan teknologi. Kapal lebih besar, mesin lebih kuat, alat tangkap lebih modern.
Di balik itu, ada realitas yang lebih sunyi: bahan bakar yang mahal, perawatan yang jauh, dan teknologi yang tidak selalu “berbahasa sama” dengan nelayan kecil.
Modernisasi, dalam kondisi tertentu, tidak selalu berarti kemajuan—ia bisa juga berarti ketimpangan baru yang lebih halus.
Ketika teknologi melompat lebih jauh daripada ekosistemnya, yang tertinggal bukan hanya alat, tetapi orang-orangnya.
3. Hilirisasi Perikanan
Hilirisasi menjanjikan sesuatu yang sangat menggoda: nelayan tidak lagi hanya menjual ikan, tetapi nilai tambah Rantai nilai itu ternyata tidak netral. Ia punya pusat, dan ia punya pinggiran. Dan di banyak kasus, Indonesia Timur lebih sering menjadi pinggiran itu.
Cold chain tidak merata. Industri terkonsentrasi. Logistik tidak selalu menyambung. Akibatnya, laut tetap bekerja keras di hulu, tetapi nilai ekonominya mengalir ke tempat lain.
Hilirisasi berjalan, tetapi tidak selalu menyentuh tempat di mana ikan itu ditangkap.
4. Ekspansi Konservasi Laut
Kawasan konservasi laut terus diperluas sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan.
Konservasi bukan hanya soal garis di peta. Ia adalah soal siapa yang boleh masuk, siapa yang harus keluar, dan siapa yang menanggung perubahan.
Di banyak wilayah, konservasi menjadi ruang pertemuan antara dua logika yang tidak selalu mudah berdialog: logika ekologi dan logika hidup sehari-hari.
Di laut, menjaga sering kali berarti juga membatasi—dan membatasi selalu punya biaya sosial.
5. Blue Economy dan Adaptasi Iklim
Ekonomi biru dan adaptasi iklim menjadi narasi besar masa depan kelautan Indonesia. Tetapi di balik narasi itu, kita melihat sesuatu yang rapuh: terlalu banyak koordinasi yang diharapkan, terlalu banyak sektor yang harus bergerak bersama, dan terlalu banyak indikator yang belum benar-benar menyentuh perubahan di lapangan.
Yang kuat adalah bahasanya, tetapi yang masih lemah adalah jaring penghubungnya.
Pola yang Tidak Berdiri Sendiri
Jika semua program itu kita tarik ke satu garis, kita tidak lagi sedang berhadapan dengan masalah yang berdiri sendiri-sendiri.
Yang tampak justru satu pola besar yang berulang—sebuah cara kerja kebijakan yang konsisten muncul di berbagai sektor kelautan.
Pertama, negara bergerak lebih cepat dibanding kapasitas yang tersedia di tingkat lokal.
Kebijakan, desain program, dan target-target nasional sering dirumuskan dengan laju yang tinggi, tetapi tidak selalu diimbangi oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur di daerah.
Kedua, Indonesia Timur terus berada dalam posisi ketertinggalan struktural, bukan hanya dalam arti geografis, tetapi juga dalam akses terhadap infrastruktur, pasar, layanan teknis, dan penguatan kapasitas. Ketimpangan ini membuat implementasi program selalu berjalan dalam kondisi yang tidak setara sejak awal.
Ketiga, banyak program lahir dan tumbuh sebagai proyek, bukan sebagai sistem yang utuh dan berkelanjutan.
Akibatnya, intervensi sering bersifat temporer, tergantung siklus pendanaan, dan sulit bertransformasi menjadi praktik kelembagaan yang stabil di tingkat lokal.
Keempat, laut sering diperlakukan seolah-olah stabil dan dapat diprediksi sepenuhnya, padahal ia adalah sistem yang dinamis, berubah cepat, dan sangat dipengaruhi oleh interaksi ekologis, sosial, dan iklim.
Ketidaksesuaian antara cara kerja kebijakan yang linier dan karakter laut yang non-linier inilah yang sering melahirkan ketegangan di lapangan.
Wahai mahasiswa Kelautan, kerapuhan bukan lagi pengecualian. Ia menjadi cara kerja yang berulang.
Kita sebagai Alumni: Penonton yang Paling Tahu Cerita
Pertanyaan yang tidak nyaman kemudian muncul: mengapa kita hanya menjadi penonton?
Bukan karena kita tidak tahu. Justru karena kita terlalu tahu.
Kita memahami istilah kebijakan. Kita mengenali aktor-aktornya. Kita sering berada di ruang diskusi yang sama. Tetapi entah kapan, kita mulai terbiasa berada di posisi yang aman: melihat tanpa terlalu masuk, berbicara tanpa terlalu mengganggu, mengkritik tanpa terlalu mengubah.
Kita menjadi saksi yang rapi, analis yang tenang, alumni yang terhubung, tetapi tidak selalu terlibat
Seolah pengetahuan sudah cukup menjadi bentuk partisipasi.
Bisa jadi mungkin ada cara membaca yang berbeda. Jika kita melihat lebih dalam, kita sebenarnya bukan penonton.
Kita adalah bagian dari ekosistem pengetahuan yang ikut membentuk cara kebijakan dipahami, dijelaskan, dan kadang juga dibenarkan.
Dengan kata lain, kita bukan di luar panggung. Kita berada di dalamnya—hanya saja tidak selalu menyadarinya.
Ada satu cara pandang yang mungkin lebih jujur untuk menutup ini. Laut tidak pernah menunggu kebijakan selesai. Ia tidak menunggu program sempurna. Ia tidak menunggu kita siap.
Ia berubah, bergerak, dan beradaptasi—dengan atau tanpa kita. Di situlah letak pertanyaan yang sebenarnya. Bukan lagi tentang mengapa program ini rapuh.
Bukan lagi tentang mengapa kita menjadi penonton tetapi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih mengganggu:
Jika laut terus berubah tanpa menunggu kita, lalu sebenarnya kita sedang menjadi apa di dalam perubahan itu?
Mungkin kita bukan lagi penonton. Mungkin kita sedang menjadi bagian dari perubahan yang belum sepenuhnya kita pahami—dan itu justru alasan paling jujur untuk mulai kembali terlibat, sebelum kita hanya menjadi catatan kaki dalam cerita yang kita sendiri pernah pahami dengan sangat baik.
—
Gowa, 1 Juni 2026
Penulis adalah alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas, 1989
Founder www.pelakita.id dan www.maritimeposts.com
