Kota-kota besar menikmati konsentrasi pembangunan, sementara banyak daerah pinggiran tetap tertinggal. Anak muda di pusat ekonomi memiliki akses pendidikan, teknologi, dan pekerjaan yang lebih baik dibanding mereka yang hidup di wilayah periferi. Bahkan di daerah kaya sumber daya alam sekalipun, masyarakat lokal sering hanya menjadi penonton dari eksploitasi yang terjadi di tanah mereka sendiri.
Oleh: Andi Zulkifli Daido, peneliti utama pada AZDA Institute
PELAKITA.ID – Indonesia hari ini sedang berada dalam euforia pembangunan. Dari hilirisasi tambang, proyek strategis nasional, food estate, kawasan industri, hingga perlombaan mendatangkan investor asing, hampir seluruh diskursus pembangunan nasional dipenuhi satu kata yang dianggap sakral: investasi.
Pemerintah daerah berlomba menawarkan kemudahan izin. Elite politik berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing global.
Media sosial dipenuhi narasi optimisme bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru dunia.
Di balik gemerlap angka investasi itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara serius: siapa sebenarnya yang paling menikmati pembangunan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena dalam banyak kasus, pembangunan di Indonesia justru memperlihatkan paradoks yang ironis. Investasi meningkat, tetapi ketimpangan sosial tetap tinggi.
Kawasan industri tumbuh, tetapi konflik lahan juga meningkat. Hilirisasi berjalan, tetapi masyarakat sekitar tambang tetap miskin. Jalan dan bandara dibangun, tetapi banyak anak muda tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan layak.
Kita sedang menyaksikan situasi ketika negara terlalu sibuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi perlahan mulai kehilangan sensitivitas terhadap kualitas hidup manusianya.
Masalah terbesar pembangunan Indonesia hari ini bukan semata kurangnya investasi, melainkan cara pandang pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka dan terlalu sedikit memberi ruang pada aspek sosial.
Dalam logika ekonomi modern, keberhasilan sering diukur melalui statistik makro: pertumbuhan PDB, nilai investasi, ekspor, dan pembangunan infrastruktur.
Semua itu memang penting. Tetapi ketika pembangunan hanya dipahami sebagai urusan angka, maka manusia sering kali berubah sekadar menjadi instrumen produksi.
Akibatnya, suara masyarakat kecil mudah dianggap penghambat pembangunan.
Kita bisa melihat pola itu dalam berbagai konflik agraria yang terus berulang di banyak daerah. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup atas nama proyek strategis nasional.
Nelayan tersingkir akibat reklamasi dan industrialisasi pesisir. Petani kehilangan lahan karena ekspansi industri dan perkebunan skala besar.
Ironisnya, mereka yang paling terdampak justru sering tidak memiliki posisi tawar dalam proses pengambilan keputusan.
Negara terlihat begitu cepat memberi karpet merah kepada investor, tetapi sering lambat mendengar kecemasan rakyatnya sendiri.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia masih mewarisi pola lama: pertumbuhan ekonomi dianggap otomatis menghasilkan kesejahteraan sosial.
Padahal pengalaman banyak negara membuktikan bahwa pertumbuhan tanpa distribusi yang adil justru melahirkan ketimpangan baru.
Dalam konteks Indonesia, ketimpangan itu tidak hanya terjadi dalam bentuk ekonomi, tetapi juga ketimpangan ruang dan kesempatan.
Kota-kota besar menikmati konsentrasi pembangunan, sementara banyak daerah pinggiran tetap tertinggal. Anak muda di pusat ekonomi memiliki akses pendidikan, teknologi, dan pekerjaan yang lebih baik dibanding mereka yang hidup di wilayah periferi. Bahkan di daerah kaya sumber daya alam sekalipun, masyarakat lokal sering hanya menjadi penonton dari eksploitasi yang terjadi di tanah mereka sendiri.
Lebih jauh lagi, pembangunan yang terlalu berfokus pada investasi juga melahirkan krisis ekologis yang semakin nyata. Deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat adat semakin sering terjadi. Tetapi persoalan lingkungan kerap dianggap sekadar efek samping pembangunan.
Padahal sesungguhnya, kerusakan ekologis adalah bentuk kegagalan moral pembangunan itu sendiri.
Apa artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika masyarakat kehilangan air bersih? Apa gunanya investasi besar jika ruang hidup warga rusak? Untuk apa proyek bernilai triliunan rupiah jika rakyat kecil justru semakin sulit bertahan hidup?
Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul dalam forum pembangunan nasional karena kita terlalu lama terjebak pada cara berpikir bahwa pembangunan harus selalu identik dengan ekspansi ekonomi.
Padahal pembangunan semestinya berbicara tentang martabat manusia.
Ekonom Amartya Sen pernah menjelaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan manusia. Artinya, pembangunan harus membuat masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, lingkungan sehat, dan ruang hidup yang aman.
Bukan sekadar menghadirkan gedung, jalan tol, atau kawasan industri.
Sayangnya, orientasi pembangunan Indonesia hari ini justru cenderung semakin teknokratis dan elitis. Rakyat lebih sering menjadi objek daripada subjek pembangunan. Partisipasi publik formal memang ada, tetapi sering hanya bersifat administratif.
Di sisi lain, media sosial memperlihatkan gejala baru yang cukup mengkhawatirkan: kritik terhadap pembangunan mudah dicap anti-investasi atau anti-kemajuan.
Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi sempit. Padahal kritik justru penting agar pembangunan tidak kehilangan arah moralnya.
Indonesia tentu membutuhkan investasi. Tidak ada negara yang bisa maju tanpa pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kualitas hidup manusia, bukan tujuan akhir pembangunan itu sendiri.
Perlu menggeser paradigma
Karena itu, pemerintah perlu mulai menggeser paradigma pembangunan nasional.
Pertama, pembangunan harus lebih berorientasi pada keadilan sosial. Negara perlu memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan kapasitas SDM, dan distribusi ekonomi yang lebih merata.
Kedua, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi formalitas. Warga yang terdampak proyek pembangunan harus dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Demokrasi ekonomi tidak cukup hanya melalui angka pertumbuhan, tetapi juga melalui hak masyarakat menentukan masa depan ruang hidup mereka.
Ketiga, pembangunan harus lebih sensitif terhadap krisis ekologis. Indonesia tidak bisa terus menerus mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan jangka pendek. Kerusakan ekologis pada akhirnya justru akan menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar.
Keempat, negara harus mulai menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar pelengkap statistik ekonomi.
Pembaca sekalian, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya seberapa besar investasi yang masuk, tetapi seberapa besar rakyat merasa hidupnya menjadi lebih bermartabat.
Jika pembangunan hanya menghasilkan gedung tinggi tetapi memperlebar ketimpangan, maka yang tumbuh sebenarnya hanyalah angka-angka, bukan kesejahteraan.
Jika negara terlalu sibuk mengejar investor sampai lupa menjaga manusianya sendiri, maka cepat atau lambat pembangunan itu akan kehilangan legitimasi sosialnya.
___
Editor Denun
