Penelitian ini dibimbing oleh Idrus Taba dan Muhammad Ismail, serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami efektivitas implementasi strategi yang telah disusun organisasi.
PELAKITA.ID – Pada periode 2008–2010, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK ORNOP) menjadi salah satu wadah yang menghimpun berbagai organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.
Keberadaan forum ini memperlihatkan bagaimana gerakan masyarakat sipil pasca-Reformasi berkembang dengan beragam fokus isu, mulai dari pemberdayaan masyarakat, bantuan hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, hingga penelitian dan pengembangan masyarakat.
Jaringan tersebut mencerminkan kekayaan inisiatif masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh negara.
Organisasi yang tergabung tidak hanya berasal dari Kota Makassar sebagai pusat aktivitas masyarakat sipil, tetapi juga dari Parepare, Bone, Palopo, Luwu, Toraja, Takalar, Majene, hingga Polewali Mandar.
Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, tercatat sejumlah organisasi seperti BLPM (Balai Latihan dan Pengembangan Masyarakat), LEKMAS (Lembaga Kajian Masyarakat), LEPPSEM (Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Sosial Ekonomi Masyarakat).
Berikutnya, LKPM (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat), LKPMP (Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren), LPSP (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Pedesaan), LPUKM (Lembaga Pengembangan Usaha Kecil Mandiri), YKPM (Yayasan Kajian Pengembangan Masyarakat), serta IPPM (Institusi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat).
Di sektor hukum dan advokasi, FIK ORNOP menaungi organisasi seperti LBH-P2I (Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia), LBH-UP (Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang), dan YLBH-PERBINDO, yang menunjukkan kuatnya perhatian terhadap isu keadilan, perlindungan hak warga negara, dan pemberdayaan kelompok rentan.
Isu kesehatan masyarakat juga memperoleh perhatian yang signifikan.
Hal ini terlihat dari keterlibatan KRA AIDS (Kelompok Relawan Antisipasi HIV-AIDS) yang bergerak dalam edukasi dan penanggulangan HIV/AIDS, serta LIPKEM (Lembaga Informasi Pengembangan Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat) yang berfokus pada kesehatan dan penguatan ekonomi komunitas.
Pada sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, terdapat YAPIT-BONE (Yayasan Pendidikan Islam Tellungpoccoe), YAPTA-UMMI, serta LSIC (Lembaga Studi Insan Cita).
Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas intelektual masyarakat.
Di bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, tercatat organisasi seperti LML (Lembaga Mitra Lingkungan), WALDA (Wahana Lestari Persada), WWL (Wahana Wisata Lingkungan), dan YKL (Yayasan Konservasi Laut).
Kehadiran organisasi-organisasi ini mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat sipil terhadap isu konservasi pesisir, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sementara itu, sejumlah yayasan dan organisasi sosial lainnya turut memperkaya jaringan FIK ORNOP, antara lain LP2EM (Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat), LP3M (Lembaga Pengkajian Masyarakat Pedesaan dan Pantai), LPPI (Lembaga Pemberdayaan Pedesaan Indonesia)
Lalu ada PKBI Sulawesi Selatan (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), YTS (Yayasan Tengko Situru’), YKS (Yayasan Kombongan Situru), YGC (Yayasan Gaya Celebes), YCMI (Yayasan Cipta Mandiri Indonesia), YBM (Yayasan Bina Mandiri).
Kemudian, YBS (Yayasan Bumi Sawerigading), YASINDO (Yayasan Samudra Indonesia), YASPINDO (Yayasan Peduli Indonesia), Yayasan JATI, Yayasan Masagena, YBC (Yayasan Baruga Cipta), YTMI (Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia), Yanmarindo, Perak Institute, serta LEMBARA.
Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut masyarakat sipil di Sulawesi Selatan memiliki spektrum kerja yang sangat luas.
Ada yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, ada yang bergerak dalam advokasi hukum, perlindungan perempuan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga penelitian kebijakan.
Lebih dari sekadar daftar organisasi, dokumen keanggotaan FIK ORNOP 2008–2010 merupakan catatan penting tentang dinamika gerakan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan.
Tesis Kamaruddin Azis tahun 2011 terkait Efektivitas Program FIK ORNOP Sulsel memperlihatkan bagaimana berbagai organisasi membangun jejaring, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.
Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga, mereka menjadi bagian dari kekuatan sosial yang ikut mewarnai perjalanan pembangunan daerah pada era pasca-Reformasi.
Dengan demikian, FIK ORNOP tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi organisasi non-pemerintah, tetapi juga menjadi cermin tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat sipil untuk mengambil peran dalam memperjuangkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.
Penjelasan hasil kajian FIK ORNOP
Kamaruddin Azis, Sekretaris Eksekutif the COMMIT Foundation pernah mengkaji situasi, potensi dan tantangan pengelolaan organisasi FIK ORNOP Sulsel dalam tahun 2011 di Kelas Magister Manajemen FEB Unhas untuk bidang Strategik Manajemen.
Penelitian itu didasari bahwa perjalanan demokrasi pasca-Reformasi tidak hanya ditentukan oleh peran negara, tetapi juga oleh kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengawal proses pembangunan, mendorong partisipasi warga, dan memastikan hadirnya keadilan sosial.
Dalam konteks inilah Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan memainkan peran penting sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi masyarakat sipil di kawasan Indonesia Timur.
Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin dengan judul Efektivitas Strategi Penguatan Masyarakat Sipil (Civil Society) pada Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan berupaya menelaah bagaimana forum tersebut merancang dan menjalankan strategi penguatan masyarakat sipil.
Penelitian ini dibimbing oleh Idrus Taba dan Muhammad Ismail, serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami efektivitas implementasi strategi yang telah disusun organisasi.
Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana tahapan dan mekanisme formulasi strategi penguatan masyarakat sipil yang dilakukan oleh FIK ORNOP Sulawesi Selatan. Kedua, sejauh mana strategi tersebut berhasil diimplementasikan dalam praktik organisasi dan berdampak terhadap penguatan masyarakat sipil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa FIK ORNOP telah mengembangkan proses perencanaan strategis yang relatif komprehensif.
Penyusunan rencana strategis dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan-pertemuan anggota, sehingga arah organisasi dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi internal yang menjadi salah satu karakter utama organisasi masyarakat sipil.
Dalam implementasinya, FIK ORNOP dinilai cukup efektif dalam mendorong penguatan masyarakat melalui agenda demokrasi politik dan ekonomi yang berkeadilan.
Berbagai kegiatan organisasi telah berhasil dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia, pendanaan, serta fasilitas organisasi yang memadai. Program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas politik masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran warga terhadap hak dan peran mereka dalam kehidupan publik.
Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi. Salah satunya adalah belum optimalnya strategi promosi inovasi dan pengembangan inisiatif anggota.
Praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh sebagian organisasi anggota belum terdokumentasi dan terdiseminasi secara luas. Akibatnya, pengalaman sukses yang seharusnya dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama belum mampu berkembang menjadi gerakan yang lebih besar.
Temuan lain yang cukup penting berkaitan dengan agenda pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan masyarakat dalam isu lingkungan belum berjalan secara efektif.
Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan contoh nyata di tingkat masyarakat. Meski demikian, FIK ORNOP tetap menunjukkan komitmen yang kuat melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan advokasi konservasi sumber daya alam.
Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa FIK ORNOP Sulawesi Selatan telah berhasil membangun fondasi organisasi yang cukup kuat dalam mendorong penguatan masyarakat sipil.
Forum ini mampu menjadi ruang konsolidasi berbagai organisasi non-pemerintah yang memiliki perhatian terhadap demokrasi, keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan yang masih tersisa terutama terletak pada penguatan inovasi, penyebarluasan praktik-praktik terbaik, dan peningkatan efektivitas program lingkungan hidup.
Lebih dari sekadar studi organisasi, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi negara, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat sipil untuk membangun jaringan, memperkuat kapasitas warga, dan menjaga ruang partisipasi publik.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, FIK ORNOP menjadi salah satu contoh bagaimana organisasi masyarakat sipil berupaya mengambil peran tersebut melalui kerja kolaboratif yang berkelanjutan.
Redaksi
