PELAKITA.ID – Dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar seminar nasional dengan tema utama Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul, Kamis, 13/6/2023.
Kemendagri memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah seminar sekaligus merupakan lokasi pelaksanaan perayaan ulang tahun ke-27 Otonomi Daerah.
Seminar ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi setelah otonomi daerah yang telah berlangsung selama 27 tahun dengan spirit perwujudan otonomi daerah maju, Indonesia unggul.
Acara berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, 13 April 2023. Acara dimulai pukul 13.30 Wita.
Beberapa pembicara yang bersedia hadir di antaranya Dr Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Dr Akmal Malik Pj Gubernur Sulbar, Bima Arya Sugiarto Wali Kota Bogor.
Hadir pula Sutan Riska Tuanku Kerajaan Bupati Dharmasraya, H. Lukman Said, ketua Ketua Asosiasi DPTD Kabupaten seluruh Indonesia, Prof Armin Guru Besar Fisip Unhas, Moh Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar dan sebagai moderator adalah Dr Sakka Pati, dari FH Unhas.
Acara digelar dalam bentuk daring dan luring.
Sambutan Danny Pomanto
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyebut selama tiga tahun perayaan HUT Otoda tidak dilaksanakan selama tiga tahun.
“Ini kesempatan yang sangat baik di mana Makassar menjadi tuan rumah, diawali dengan seminar nasional, sebagai refleksi 27 tahun dalam otonomi daerah yang maju dan Indonesia unggul,” kata Danny.
“Saya laporkan insya Allah Pemkot Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar menjadi tua rumah untuk perayaan Hari Otonomi Daerah yang ke-27,” ucapnya.
Dia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan perayaan ulang tahun yang akan diikuti sebanyak 600 kepala daerah.
“Persoalan Otoda adalah persoalan kita semua, trigger bagi pembangunan nasional, kami di daerah merasakan manfaat otonomi daerah, yang sangat luar biasa memberikan pelayanan pemerintahan dan sosial,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Danny menyebut ada beberapa persoalan seperti situasi posisi kongkuren penyerahan sebagian dari pemerintah pusat ke daerah.
“Memang perlu dibahas pada seminar ini, seperti otorisasi tentang drainase, kita sering saling tuding kalau ada banjir,” ucapnya.
Padahal, lanjut Danny, ada pembagian tugas dan kewenangan kabupaten, kota, provinsi dan pusat.
“Perlu ada perumusan, tentang hal itu begitupun tentang pesisir Makassar yang memiliki pesisir dan pantai yang cukup lebar,” tambahnya.
Menurut Danny, otorisasi pemanfaatan ruang laut dan pantai bukan pada pemerintah Pemkot lagi.
“Sedangkan sampah di laut, itu airnya akan bermuara ke pantai-pantai di kota kita, yang tidak lepas dari persinggahan pantai, seperti sampah plastik,” ucapnya.
Dia juga mengaku Pemkot sering di-bully karena persoalan seperti itu padahal bukan otorisasi Pemkot seperti pesisir, jalan-jalan raya, tentang aliran air. “Di seminar ini perlu mendapat pembahasan,” ucapnya. Disebutkan bahwa untuk mengelola otonomi daerah perlu juga memastikan memahami anatomi daerah.
“Pada tanggal 29 April bukan saja kita berlebaran tetapi akan berlebaran secara anatomi, secara otonomi. Insya Allah kita ramaikan di Kota Makassar, untuk otonomi kuat, Indonesia maju,” tutupnya.
Penulis: K. Azis
