- Dalam pertemuan tersebut, diungkap pelatihan bagi 197 tenaga survey yang akan dimobilisasi ke kabupaten kota, dari Palu hingga Banggai Laut, rencana survei terhadap 197 titik usulan KNMP di Sulawesi Tengah.
- Proses survei menjadi tahapan penting untuk menilai kelayakan lokasi, kesiapan lahan, potensi perikanan, aksesibilitas, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sebelum lokasi diusulkan lebih lanjut kepada pemerintah pusat.
- Wagub Reny Lamadjido berharap Pemprov bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat mengawal proses tersebut secara serius. Koordinasi lintas pemerintahan dibutuhkan agar lokasi-lokasi potensial di Sulawesi Tengah memiliki kesempatan untuk lolos ke tahapan pembangunan, sesuai hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.
PELAKITA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungan terhadap inisiatif persiapan dan perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program nasional ini dinilai memiliki peluang strategis untuk memperkuat ekonomi pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus memperluas manfaat potensi perikanan laut Sulawesi Tengah bagi masyarakat daerah.
Dukungan tersebut tercermin dalam pertemuan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, dengan Tenaga Ahli Satuan Tugas KNMP 2027, Kamaruddin Azis yang datang bersama anggota Satgas Penyelesaian Konflik Agraria PKA Sulteng, Azis Gapnal di Kantor Wakil Gubernur di Palu, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Reny menyambut baik inisiatif yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto untuk Asta Cita melalui Kampung Nelayan Merah Putih di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyasar 5000 KNMP hingga 2029.
Reny menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah kabupaten-kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha lokal agar persiapan KNMP benar-benar berangkat dari kebutuhan serta potensi kawasan pesisir setempat.
Dukungan Gubernur Sulawesi Tengah terhadap inisiatif ini juga penting karena sejalan dengan konsepsi ‘Berani Tangkap Banyak’, salah satu agenda pembangunan daerah di bawah direksi pasangan Gubernur Anwar Hafid dan Reny Lamadjido yang mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan laut Sulawesi Tengah. Penangkapan ikan dimaksimalkan dengan parameter terukur dan efektif.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid telah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kesejahteraan nelayan melalui program unggulan berani tangkap banyak. Program ini dirancang berbasis kebutuhan nyata di lapangan dan akan melibatkan perwakilan kelompok nelayan dari seluruh kabupaten/kota.
“Dari sekarang hingga 2029, saya ingin program ini benar-benar berdampak bagi nelayan, kita harus tahu berapa kelompok nelayan aktif dan berapa kapal tangkap yang dibutuhkan,” ucapnya saat memimpin rapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Menurut Anwar Hafid, dua kebutuhan mendesak saat ini adalah kapal pelingkar (purse seine) dan kapal penangkap tuna. Pemprov Sulteng tengah menyusun rencana pengadaan armada secara bertahap mulai 2026 hingga 2030.
Keselarasan tersebut membuka peluang bagi program nasional dan kebijakan daerah untuk saling menguatkan, mulai dari peningkatan aktivitas penangkapan ikan hingga pengembangan infrastruktur, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.
Wagub Reny menganggap program ini dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan, menyediakan fasilitas yang sesuai kebutuhan lapangan, serta mendorong nilai tambah hasil perikanan agar lebih banyak manfaat ekonomi tinggal dan berputar di daerah.
Mengawal peluang pembangunan dari daerah
Dalam pertemuan tersebut, diungkap pelatihan bagi 197 tenaga survey yang akan dimobilisasi ke kabupaten kota, dari Palu hingga Banggai Laut, rencana survei terhadap 197 titik usulan KNMP di Sulawesi Tengah dan telah dikomunikasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, melalui Kadis KP, Yopie. M.I. Patiro.
Dari DKP Sulteng diperoleh informasi bahwa hingga kini, terdapat beberapa lokasi yang telah dapat alokasi KNMP yaitu, pada tahun 2025, KNMP di Desa Banagan, Kabupaten Tolitoli. Tahun 2026, KNMP di Desa Kalumbatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Desa Kalupapi, Kabupaten Banggai Laut, Desa Labuan, Kabupaten Poso, serta Desa Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, total unit.
Untuk tahun 2027, proses survei menjadi tahapan penting untuk menilai kelayakan lokasi, kesiapan lahan, potensi perikanan, aksesibilitas, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sebelum lokasi diusulkan lebih lanjut kepada pemerintah pusat.
Wagub Reny Lamadjido berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat mengawal proses tersebut secara serius. Koordinasi lintas pemerintahan dibutuhkan agar lokasi-lokasi potensial di Sulawesi Tengah memiliki kesempatan untuk lolos ke tahapan pembangunan, sesuai hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan harapan agar Kota Palu tetap memperoleh perhatian dalam pengembangan KNMP.
Dikatakan, Kawasan Pantoloan menjadi salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan karena berpotensi menghubungkan aktivitas perikanan dari Palu dan Donggala, meskipun penentuan akhirnya tetap harus didasarkan pada hasil survei, kesiapan lahan, keamanan, dan kebutuhan nelayan.
Harapan Wagub tersebut direspon oleh TA Kamaruddin Azis bahwa perencanaan KNMP mengadospi pemahaman kondisi atau karakteristik masing-masing kawasan.
“Lokasi yang memiliki potensi perikanan besar harus didukung akses yang memadai, sementara ketersediaan air bersih, kebutuhan es, BBM, serta fasilitas pendaratan dan pembongkaran ikan perlu diperhitungkan sejak awal agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat beroperasi,” kata dia.
“Untuk tahun 2027, direncanakan terbangun 2000 titik KNMP termasuk di Sulawesi Tengah, sebanyak 197 akan dinilai kelayakannya,” tambahnya.
Reny menyambut keterlibatan perguruan tinggi, termasuk Universitas Alkhairaat, serta NGO lokal dalam proses survei dan ke depannya tetap mengakomodir kekuatan kelembagaan lokal.
Pelibatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perencanaan tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga memahami kondisi sosial, pola aktivitas nelayan, rantai pasok ikan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Pengetahuan lokal dapat menjadi modal penting untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian antara fasilitas yang dibangun dan kebutuhan pengguna di lapangan.
Tak hanya itu, Reny juga berharap ke depan, mitra atau pelaku usaha daerah memperoleh ruang yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan nilai investasi yang besar sudah semestinya perlu pengawalan yang baik dan terukur.
“Kami berharap KNMP menciptakan efek berganda melalui kesempatan kerja, jasa konsultansi, pengadaan material, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menyatukan KNMP dan Berani Tangkap
Keselarasan KNMP dengan konsepsi ‘Berani Tangkap’ menjadi salah satu peluang penting bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah. Optimalisasi penangkapan ikan membutuhkan dukungan kawasan yang mampu menghubungkan nelayan dengan fasilitas pendaratan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, distribusi, dan pasar.
Dalam kerangka itu, KNMP dapat berfungsi sebagai simpul penguatan ekonomi perikanan, sedangkan Berani Tangkap menjadi bagian dari dorongan daerah untuk memanfaatkan potensi perikanan secara lebih produktif. Keduanya akan lebih efektif apabila dijalankan melalui koordinasi yang terarah, perencanaan berbasis data, dan keterlibatan kelompok nelayan sejak awal.
Dukungan Pemprov Sulawesi Tengah terhadap persiapan KNMP 2027 membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Koordinasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu jalur penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan proses persiapan dan perencanaan yang sedang berlangsung.
Tahapan survei dan penyusunan DED perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan usulan yang berkualitas, realistis, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memastikan kesiapan lokasi dan dukungan lintas sektor, sementara perguruan tinggi, NGO, dan tenaga ahli lokal berkontribusi melalui pengetahuan, pendampingan, serta pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi pesisir.
Bagi Sulawesi Tengah, momentum ini penting untuk memastikan bahwa potensi perikanan tidak hanya tercatat sebagai kekayaan alam, tetapi juga diterjemahkan menjadi kesempatan usaha, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dengan sinergi KNMP dan Berani Tangkap, pembangunan sektor perikanan diharapkan bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada infrastruktur menuju penguatan kawasan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Harapan akhirnya, Sulawesi Tengah tidak sekadar menjadi salah satu daerah yang mengusulkan lokasi KNMP, tetapi mampu menyiapkan perencanaan yang kuat, melibatkan kekuatan lokal, dan memastikan setiap investasi yang terealisasi memberi manfaat nyata bagi nelayan serta perekonomian daerah.
