- Keberhasilan KNMP 2027 di Sulawesi Tengah tidak cukup diukur dari jumlah lokasi yang lolos atau bangunan yang selesai didirikan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah fasilitas tersebut berfungsi, sesuai kebutuhan nelayan, menggerakkan kegiatan ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
- Dengan koordinasi yang efektif dan perencanaan yang berbasis data, Sulawesi Tengah memiliki kesempatan untuk memperjuangkan lebih banyak lokasi potensial sekaligus memastikan bahwa setiap pembangunan yang terealisasi bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat dan menopang ekonomi daerah.
PELAKITA.ID – Persiapan dan perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 membuka peluang bagi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan kawasan ekonomi perikanan yang lebih inklusif, sesuai karakteristik daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Pelibatan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil lokal dalam pembekalan surveyor menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan program nasional ini dirancang berdasarkan potensi dan kebutuhan lapangan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Yopie. M.I. Patiro, menyambut baik pendekatan persiapan dan perencanaan KNMP 2027 yang melibatkan surveyor dari perguruan tinggi asal Sulawesi Tengah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara efektif agar proses survei yang akan berlangsung dalam waktu dekat memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
Tenaga Ahli Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Kamaruddin Azis, bertemu dengan Yopie Patiro untuk membahas peluang dan kesiapan Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan program tersebut. Pertemuan itu turut dihadiri Guru Besar Universitas Tadulako, Prof. Nur Sangadji, serta Aziz Gapnal, anggota Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah.
“Kami akan berkomunikasi dengan Dinas Kabupaten-Kota untuk mendukung pelaksanaan survei yang akan digelar dalam waktu dekat,” kata Yopie.
Dukungan koordinasi ini penting karena keberhasilan KNMP tidak hanya ditentukan oleh kesiapan tim survei, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menyediakan informasi, mengidentifikasi potensi lokasi, serta membantu menyelesaikan kendala yang mungkin ditemukan selama proses penilaian.
Memperluas perspektif, menyesuaikan dengan potensi daerah
Dalam pertemuan tersebut, Kamaruddin menjelaskan bahwa perencanaan KNMP 2027 membuka ruang pembahasan yang lebih akomodatif terhadap karakteristik wilayah dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain kawasan perikanan laut, potensi perikanan air tawar di danau dan sungai juga relevan untuk dikaji, sepanjang memenuhi kriteria program dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
Perluasan perspektif ini menjadi peluang bagi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi perikanan laut sekaligus sumber daya perikanan darat, termasuk di kawasan Danau Poso. Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat, baik nelayan tangkap maupun kegiatan ekonomi lain yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil perikanan.
Fasilitas KNMP juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan ekosistem ekonomi kawasan. Aktivitas pengolahan hasil perikanan, kuliner, dan wisata berbasis potensi setempat dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi yang perlu dikaji sesuai ketentuan program, bukan semata-mata berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
Pendekatan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan perencanaan yang lebih kontekstual.
Dengan demikian, hasil survei diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi fisik lokasi, tetapi juga memetakan aktivitas ekonomi, kebutuhan masyarakat, potensi pasar, dan peluang pengembangan usaha yang dapat menopang keberlanjutan kawasan.
Survei menjadi dasar penentuan lokasi yang layak
Untuk persiapan KNMP 2027, terdapat 197 titik usulan di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran survei. Proses ini merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi lokasi potensial sebelum ditetapkan lebih lanjut melalui mekanisme penilaian pemerintah pusat.
Kamaruddin menjelaskan bahwa surveyor akan mengumpulkan informasi menggunakan instrumen pendataan, termasuk formulir digital KoboCollect.
“Data yang dihimpun diharapkan memberikan gambaran lebih terukur mengenai potensi perikanan, kondisi lahan, kebutuhan infrastruktur, aksesibilitas, dan kesiapan kawasan,” terangnya.
Ia juga menekankan bahwa lokasi yang masih memiliki kekurangan tidak serta-merta harus ditinggalkan tanpa kajian lebih lanjut. Apabila ditemukan lokasi yang berpotensi tetapi menghadapi kendala tertentu, seperti status atau kesiapan lahan, dapat dibuka ruang pembahasan lanjutan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi sesuai persyaratan program.
Bagi Sulawesi Tengah, pendekatan tersebut penting untuk mempertemukan potensi daerah dengan kebutuhan teknis pembangunan. Pemerintah daerah dapat membantu menyiapkan informasi dan menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangannya, sementara tim survei dan tenaga ahli menyajikan dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesiapan lahan tetap menjadi salah satu faktor penting, termasuk kepastian status dan kesesuaian pemanfaatannya. Prinsip clear and clean perlu diperhatikan agar lokasi yang diusulkan tidak menimbulkan persoalan baru pada tahap pembangunan.
Dalam pembicaraan tersebut, perhatian juga diarahkan pada peluang Kota Palu untuk memperoleh pembangunan KNMP. Adanya informasi mengenai alokasi empat titik di Palu untuk dikaji kelayakannya, serta peluang pengembangan pada tahun berikutnya yang perlu dikonfirmasi dan dikawal melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Pantoloan menjadi salah satu lokasi yang patut dikaji berdasarkan potensi dan kesiapan kawasan. Namun, penentuan lokasi tetap harus menunggu hasil survei, termasuk penilaian terhadap keamanan, aksesibilitas, kesiapan lahan, dan kebutuhan nelayan.
Selain Palu, potensi perikanan air tawar di Danau Poso dan kawasan lain di Sulawesi Tengah juga layak diperhatikan dalam pemetaan usulan. Prinsipnya, penentuan lokasi tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan dengan pusat pemerintahan, melainkan pada kesesuaian potensi, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan kawasan untuk mendukung kegiatan perikanan secara berkelanjutan.
Relevan dengan ‘Berani Tangkap Banyak’
Fleksibilitas dalam merancang fasilitas juga menjadi pertimbangan. Tidak semua lokasi harus memiliki komposisi sarana yang sama, sebab kebutuhan kawasan, kapasitas usaha, dan kondisi geografis dapat berbeda. Karena itu, desain dan skala fasilitas perlu disesuaikan dengan hasil kajian serta ketentuan yang berlaku.
Harapan tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap inisiatif KNMP 2027.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menekankan pentingnya pengawalan survei, pelibatan sumber daya lokal, dan koordinasi lintas pemerintahan agar peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dukungan pemerintah provinsi juga membuka peluang untuk menyelaraskan KNMP dengan konsepsi ‘Berani Tangkap Banyak’ Gubernur Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, yakni upaya daerah mengoptimalkan potensi perikanan laut Sulawesi Tengah.
Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara aktivitas penangkapan ikan, ketersediaan fasilitas pendukung, penanganan hasil tangkapan, distribusi, dan pengembangan usaha masyarakat.
Keberhasilan KNMP 2027 di Sulawesi Tengah tidak cukup diukur dari jumlah lokasi yang lolos atau bangunan yang selesai didirikan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah fasilitas tersebut berfungsi, sesuai kebutuhan nelayan, menggerakkan kegiatan ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Dengan koordinasi yang efektif dan perencanaan yang berbasis data, Sulawesi Tengah memiliki kesempatan untuk memperjuangkan lebih banyak lokasi potensial sekaligus memastikan bahwa setiap pembangunan yang terealisasi bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat dan kekuatan ekonomi daerah.
Redaksi
