PELAKITA.ID — Pra-Kongres IV Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang berlangsung pada 9 Oktober 2026 menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gagasan menjelang kongres utama pada 23–24 Oktober 2026.
Forum ini mempertemukan pandangan para tokoh, alumni, dan pengurus lintas generasi untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, mengidentifikasi persoalan mendasar, serta merumuskan agenda pembenahan agar ISKINDO semakin relevan menghadapi tantangan kelautan Indonesia.
Pra-kongres bukan sekadar tahapan administratif sebelum forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi, melainkan kesempatan untuk membicarakan kembali tujuan pendirian, efektivitas kepengurusan, dan manfaat yang telah diberikan kepada anggota maupun masyarakat.
Pembahasan yang dilakukan lebih awal diharapkan membantu kongres utama berfokus pada penetapan agenda strategis, arah kepemimpinan, dan program kerja tanpa terlalu banyak tersita oleh persoalan teknis yang semestinya dapat diselesaikan sebelumnya.
Di tengah perkembangan teknologi, perubahan tata kelola pembangunan, serta meningkatnya kompleksitas persoalan pesisir dan laut, ISKINDO menghadapi tantangan untuk memperkuat fondasi kelembagaannya.
Organisasi profesi ini tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni perguruan tinggi, tetapi juga perlu mengonsolidasikan keahlian, pengetahuan ilmiah, dan jejaring profesional menjadi kekuatan yang mampu merespons persoalan kelautan secara konkret.
Salah satu pesan utama yang mengemuka dari refleksi para tokoh adalah pentingnya menjaga pendekatan saintifik dan empirik sebagai dasar kerja organisasi.
Perubahan metode, pemanfaatan teknologi, dan pembaruan tata kelola merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan, tetapi semuanya harus tetap berpijak pada etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Dari pandangan para tokoh tersebut, terlihat bahwa pembenahan ISKINDO mencakup beberapa ranah yang saling berhubungan, mulai dari tata kelola dan kepemimpinan, penguatan peran teknis dalam penanganan pencemaran, integrasi data dan riset, hingga regenerasi serta keterhubungan dengan mahasiswa.
Persoalan-persoalan tersebut menjadi bahan penting bagi kongres untuk mengubah dinamika internal menjadi energi kolektif yang menghasilkan manfaat nyata.
Menjaga Nawaitu, Memperbarui Cara Kerja
M. Riza Damanik, Ketua Umum ISKINDO periode 2021–2026, merefleksikan perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir dengan menyoroti tantangan yang dihadapi pengurus di tengah kesibukan profesional masing-masing.
Sebagai alumni kelautan Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro angkatan 1998 yang kini menjabat Deputi Bidang Umum di Kementerian UMKM, Riza melihat bahwa keberlanjutan organisasi profesi membutuhkan pembagian tanggung jawab yang proporsional serta sistem kerja yang mampu mengakomodasi keterbatasan waktu para pengurus.
Kesibukan tersebut, menurut refleksi yang disampaikannya, turut memengaruhi kelancaran komunikasi dan kesinambungan administrasi organisasi, termasuk pengurusan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah. Persoalan administratif yang berulang berisiko menyerap energi pengurus, padahal tenaga dan waktu mereka seharusnya dapat diarahkan untuk memperluas jejaring, mengembangkan kapasitas anggota, serta menjalankan program yang memberikan manfaat langsung bagi profesi dan masyarakat.
Di tengah persoalan tersebut, sejumlah capaian menunjukkan bahwa pembaruan organisasi dapat menghasilkan manfaat konkret. Kartu anggota digital, misalnya, telah membantu kebutuhan profesional sebagian anggota, termasuk dalam pengurusan kenaikan pangkat dan pengembangan karier akademik.
Kerja sama publikasi jurnal dengan perguruan tinggi seperti Undip, UTM, dan UMRAH juga memperlihatkan peluang bagi ISKINDO untuk memperkuat ekosistem pengetahuan serta memperluas ruang kontribusi para sarjana kelautan.
Bagi Riza, perubahan zaman menuntut organisasi untuk terus memperbarui metode kerja tanpa kehilangan tujuan dasarnya. Ia menegaskan, “Metodenya bisa berbeda dulu dengan sekarang, atau hari ini dengan sebelum-sebelumnya, atau ke depan nanti dengan hari ini, pasti akan sangat berbeda. Tapi saya kira nawaitu-nya, spiritnya itu tidak boleh berubah.”
Pesan tersebut menempatkan pembaruan sebagai kebutuhan, bukan ancaman terhadap identitas organisasi. Teknologi dan sistem administrasi dapat berubah, kepemimpinan dapat berganti, dan pola komunikasi dapat berkembang, tetapi semangat pengabdian terhadap ilmu kelautan serta komitmen membangun organisasi profesi harus tetap menjadi pijakan.
Salah satu gagasan strategis yang dapat dikembangkan ialah integrasi data keanggotaan dan penelitian dari lebih dari 50 perguruan tinggi yang memiliki program atau kegiatan pendidikan kelautan.
Riza mengingatkan kembali gagasan clearing house data kelautan yang pernah dicetuskan Profesor Kuntjoro sekitar satu hingga satu setengah dekade sebelumnya, yang dapat menjadi inspirasi untuk membangun pusat konsolidasi informasi dan pengetahuan kelautan Indonesia.
Dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan, gagasan tersebut dapat diarahkan menuju pengembangan AI Kelautan Indonesia yang bertumpu pada karakteristik ekosistem tropis dan kepulauan. Basis data yang terintegrasi berpotensi membantu peneliti, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memperoleh informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, langkah itu memerlukan tata kelola data yang jelas, standar kualitas informasi, kolaborasi antarkampus, serta mekanisme pemutakhiran yang berkelanjutan.
Riza juga mendorong kepemimpinan kolektif agar organisasi tidak bergantung pada satu atau dua orang. Menurutnya, ISKINDO semestinya membantu anggotanya berkembang dan menunjukkan kapasitas di ruang profesional yang lebih luas, bukan justru menghabiskan energi mereka untuk mengurus persoalan internal yang berulang. Ia merangkum semangat tersebut melalui pernyataan, “Kita justru pengin teman-teman kita bertarung di luar.”
Makna pernyataan itu bukan menjauhkan anggota dari organisasi, melainkan menjadikan ISKINDO sebagai landasan bagi anggotanya untuk berkompetisi secara profesional, memperluas pengaruh keilmuan, dan menghasilkan karya yang berdampak.
Untuk mendukungnya, Riza melihat perlunya penguatan advokasi kebijakan berbasis bukti, perluasan jejaring internasional, termasuk menghidupkan kembali kerja sama organisasi kelautan di kawasan ASEAN yang sempat terhenti akibat pandemi, serta menjaga tradisi musyawarah mufakat dalam pergantian kepemimpinan.
Ketika Pencemaran Laut Menuntut Kehadiran Ahli
Jika Riza menekankan pembenahan kelembagaan dan pembaruan cara kerja, Amiruddin membawa perhatian forum pada persoalan yang lebih langsung menyentuh fungsi keprofesian: bagaimana sarjana kelautan hadir ketika pencemaran laut terjadi dan membutuhkan penanganan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Alumni Universitas Diponegoro yang menekuni survei bawah air tersebut memiliki pengalaman lapangan, antara lain dalam kegiatan di Jeneponto, Sulawesi Selatan, serta keterlibatan dalam pengawalan persoalan pencemaran laut.
Pengalamannya memperlihatkan bahwa keahlian kelautan tidak cukup hanya berkembang di lingkungan akademik, tetapi perlu hadir dalam proses identifikasi dampak, pengumpulan bukti, penilaian kondisi lingkungan, dan pengawasan pemulihan.
Amiruddin mengangkat kasus tumpahan sekitar 6.500 metrik ton batu bara di Jawa Tengah yang, menurut penuturannya, melibatkan tim beranggotakan 21 orang tetapi tidak berhasil menemukan material tumpahan sebagaimana diharapkan.
Ia menggunakan pengalaman tersebut untuk menyoroti persoalan kompetensi teknis dan metodologi dalam penanganan kasus pencemaran, sekaligus mempertanyakan sejauh mana tenaga ahli kelautan dapat terlibat sejak tahap awal penanganan krisis.
Ia juga menyinggung persoalan klaim asuransi pemulihan lingkungan melalui skema Protection and Indemnity (P&I). Dalam kasus yang dipaparkannya, nilai klaim yang disebut mencapai Rp100 miliar, sementara realisasi penanganan fisik di lapangan dilaporkan hanya sekitar Rp6 miliar.
Angka tersebut merupakan bagian dari paparan Amiruddin yang menunjukkan perlunya penelusuran lebih lanjut mengenai dasar perhitungan klaim, komponen pembiayaan, bentuk pekerjaan yang dilaksanakan, dan hasil pemulihan yang benar-benar dicapai.
Perbedaan antara nilai klaim dan realisasi penanganan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Akan tetapi, situasi semacam itu memperlihatkan pentingnya pengawasan teknis, dokumentasi yang transparan, dan keterlibatan ahli independen agar kebutuhan pemulihan lingkungan dapat dinilai secara objektif serta hasil penanganannya dapat diperiksa.
Amiruddin menegaskan posisi keprofesian yang menurutnya perlu dipegang ISKINDO. “Kalau kecelakaan kapal di laut itu hanya bersifat tidak menimbulkan pencemaran, mungkin itu bukan tanggung jawab orang kelautan. Tapi kalau sudah lingkungan, kita wajib untuk berbicara.”
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pencemaran laut bukan sekadar persoalan operasional kapal atau urusan administratif perusahaan, melainkan masalah lingkungan yang membutuhkan pengetahuan lintas disiplin. Sarjana kelautan dapat mengambil peran melalui survei, pemetaan sebaran pencemar, pengambilan sampel, analisis dampak, dokumentasi kerusakan, serta pengawasan pelaksanaan pemulihan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
Karena itu, Amiruddin mengusulkan agar Sekretariat Pusat ISKINDO di Jakarta kembali diaktifkan sebagai pusat koordinasi nasional. Sekretariat tersebut dapat menjadi penghubung antara pengurus pusat, DPW, perguruan tinggi, tenaga ahli, dan pihak-pihak yang membutuhkan dukungan profesional ketika terjadi persoalan kelautan.
Selain penguatan sekretariat, ISKINDO perlu membangun basis data tenaga ahli berdasarkan keahlian, wilayah kerja, pengalaman, dan kesiapan untuk terlibat dalam penanganan kasus. Jaringan lokal menjadi penting, terutama di kawasan industri, pelabuhan, dan jalur pelayaran padat, karena respons awal terhadap pencemaran sering kali membutuhkan pengetahuan tentang kondisi perairan setempat.
Pada tingkat organisasi wilayah, Amiruddin mendorong setiap DPW memiliki sekurang-kurangnya satu kegiatan nyata yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala.
Bentuknya dapat berupa diskusi teknis, advokasi lingkungan, pelatihan, pemantauan pesisir, atau kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas. Dengan begitu, keberadaan ISKINDO tidak hanya terlihat melalui susunan kepengurusan, tetapi juga melalui kapasitasnya membantu menjawab persoalan masyarakat.
Kepemimpinan, Rekam Jejak, dan Harmoni Organisasi
Andi Nurjaya, alumni Kelautan Universitas Hasanuddin angkatan 1989, membawa perhatian pada tata kelola kepemimpinan dan dinamika hubungan antargenerasi menjelang Kongres IV. Pengalamannya dalam mendorong investasi sektor perikanan serta keterlibatannya dalam program COREMAP II di Taman Nasional Taka Bonerate memberikan latar bagi pandangannya tentang pentingnya menjaga kesinambungan organisasi di tengah perubahan lingkungan profesi.
Bertambahnya jumlah alumni dan berkembangnya institusi pendidikan kelautan membuat ISKINDO memiliki potensi sumber daya yang semakin luas. Namun, pertumbuhan tersebut juga membawa tantangan dalam mengelola perbedaan pandangan, menyatukan kepentingan, dan memastikan bahwa mekanisme organisasi tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dalam proses pencalonan Ketua Umum, Andi menyoroti kebiasaan sebagian orang menyampaikan kesediaan melalui kode atau isyarat tidak langsung. Menurut pandangannya, kepemimpinan organisasi profesi membutuhkan kejelasan sikap, kesiapan mengambil tanggung jawab, dan keterbukaan kepada anggota, bukan sekadar pembicaraan informal yang menimbulkan tafsir berbeda.
Ia mengingatkan, “Komitmen tidak hanya sekadar diucap, tapi komitmen itu dilihat dari track record.”
Rekam jejak menjadi penting karena kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan gagasan, tetapi juga kesediaan bekerja, membangun kolaborasi, menyelesaikan persoalan, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Karena itu, kata dia, proses pemilihan pemimpin perlu memberi ruang bagi anggota untuk melihat kontribusi calon secara lebih utuh, termasuk pengalaman organisasi, gagasan program, serta komitmen terhadap keberlanjutan ISKINDO.
Pada saat yang sama, keterbukaan pencalonan perlu berjalan bersama kepatuhan terhadap AD/ART. Aturan organisasi bukan sekadar dokumen formal, melainkan rujukan untuk memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung tertib, transparan, dan dapat diterima anggota.
Penerapannya secara konsisten dapat membantu mengurangi ruang bagi ketidakjelasan prosedur maupun ketegangan yang muncul akibat perbedaan tafsir.
Andi Jaya juga mengingatkan bahwa dinamika internal tidak harus berujung pada perpecahan. Ia menyatakan, “ISKINDO ini meskipun dinamis, tapi selalu mengedepankan harmoni.” Harmoni yang dimaksud bukan berarti menghindari perbedaan, melainkan mengelolanya melalui dialog, penghormatan terhadap aturan, dan kesediaan menempatkan kepentingan organisasi di atas persaingan personal.
Prinsip tersebut juga relevan dalam hubungan antara alumni senior dan generasi yang lebih muda. Pengalaman para senior merupakan sumber pembelajaran penting, tetapi regenerasi membutuhkan kesempatan yang setara bagi anggota berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan menghasilkan gagasan. Dengan demikian, senioritas dapat menjadi jembatan pengetahuan, bukan sekat yang membatasi partisipasi.
Menghubungkan ISKINDO dengan Mahasiswa dan Generasi Baru
Persoalan regenerasi mendapat dimensi berbeda melalui pandangan Bibit Mugiyana, alumni senior Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Diponegoro yang dikenal sebagai pencipta Mars ISKINDO. Ia menyoroti hubungan antara organisasi profesi dan mahasiswa kelautan yang masih perlu diperkuat agar proses pengembangan sumber daya manusia tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
Bibit mengenang almarhum Pak Cipto sebagai sosok yang rajin membagikan informasi mengenai peluang kerja, beasiswa, dan kesempatan pengembangan diri kepada generasi muda. Praktik sederhana tersebut memperlihatkan bagaimana perhatian seorang senior dapat membuka akses pengetahuan dan peluang profesional bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan.
Dalam konteks sekarang, peran semacam itu dapat dikembangkan secara lebih sistematis melalui jaringan komunikasi antara ISKINDO dan Himpunan Mahasiswa Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO).
Informasi mengenai peluang karier, pendidikan lanjutan, hibah penelitian, pelatihan, dan kegiatan profesional perlu disebarkan secara rutin melalui saluran yang mudah diakses mahasiswa dan alumni muda.
Bibit menilai ISKINDO juga memiliki ruang untuk menjalankan fungsi tersebut. Ia menyampaikan, “ISKINDO juga begitu, sering posting informasi-informasi tersebut baik di ISKINDO sendiri maupun ke HIMITEKINDO.”
Pernyataan itu dapat dibaca sebagai dorongan untuk menjadikan pertukaran informasi sebagai bagian dari pelayanan organisasi. Kanal komunikasi yang aktif akan membantu mahasiswa mengenal bidang kerja sarjana kelautan, memahami kebutuhan kompetensi di dunia profesional, dan membangun jejaring sebelum memasuki pasar kerja.
Lebih jauh, ISKINDO dapat mengembangkan program pelatihan praktis yang mempertemukan pengalaman akademik dengan kebutuhan lapangan. Bidang seperti survei bawah air, penyelaman, pemantauan ekosistem, dan teknik pembangunan pantai dapat menjadi pilihan sesuai kebutuhan serta kapasitas para ahli dan lembaga mitra.
Program tersebut akan lebih bermanfaat apabila dirancang bersama perguruan tinggi, industri, lembaga pemerintah, dan lembaga sertifikasi yang berwenang. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat membantu peserta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan standar profesi dan kebutuhan pekerjaan.
Hubungan ISKINDO–HIMITEKINDO juga perlu dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi organisasi. Mahasiswa hari ini merupakan calon profesional, peneliti, pengambil kebijakan, dan penggerak masyarakat pada masa mendatang. Jika mereka memperoleh akses pengetahuan dan jejaring sejak dini, ISKINDO memiliki peluang membangun kesinambungan kaderisasi yang lebih kuat.
Melampaui Struktur: Mengukur Organisasi dari Manfaatnya
Kamaruddin Azis, alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin angkatan 1989 sekaligus pendiri Pelakita.ID dan maritimeposts.com, mengangkat persoalan yang menyentuh dasar kehidupan organisasi: hubungan antara struktur formal dan kontribusi nyata.
Refleksinya bertolak dari pengalaman memegang lima surat keputusan kepengurusan di berbagai organisasi alumni, yang memberinya pelajaran bahwa nama seseorang dalam struktur belum tentu berbanding lurus dengan keterlibatan dan manfaat yang dihasilkan.
Pengalaman tersebut mendorong pertanyaan mendasar mengenai bagaimana organisasi mengukur keberhasilan kepengurusan. Kelengkapan surat keputusan, jumlah pengurus, dan pembagian jabatan memang diperlukan untuk memastikan struktur kerja, tetapi semua itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa organisasi benar-benar bergerak.
Ukuran yang lebih substantif perlu melihat apakah pengurus berinteraksi, menjalankan program, membangun jejaring, dan memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Ditegaskan, “Kecintaan terhadap organisasi profesi tidak cukup diukur dari jabatan struktural atau kepemilikan surat keputusan kepengurusan.”
Pandangan tersebut mengarah pada kebutuhan untuk mengevaluasi kepengurusan secara objektif dan berkala. Setiap bidang perlu memiliki tugas yang jelas, program yang realistis, serta indikator hasil yang dapat ditelusuri.
Evaluasi bukan dimaksudkan untuk menghukum anggota yang memiliki keterbatasan waktu, melainkan untuk memastikan bahwa pembagian tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kesediaan berkontribusi.
Jika seorang pengurus tidak dapat menjalankan tugas tertentu, organisasi perlu memiliki mekanisme komunikasi dan pembagian ulang pekerjaan yang sehat. Pendekatan semacam ini lebih produktif daripada membiarkan jabatan kosong secara fungsional, sementara program tidak berjalan dan anggota lainnya menanggung beban yang tidak proporsional.
Dia juga menekankan pentingnya merawat sejarah organisasi dan menghubungkan jejaring alumni lintas sektor. Pengalaman para pendiri, perjalanan kepengurusan, gagasan yang pernah dirintis, serta pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan perlu didokumentasikan agar tidak hilang ketika generasi kepemimpinan berganti.
Dokumentasi tersebut dapat menjadi modal pengetahuan bagi pengurus berikutnya, sekaligus membantu anggota memahami identitas dan perkembangan ISKINDO.
Di sisi lain, jejaring alumni yang tersebar di perguruan tinggi, pemerintahan, industri, media, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat dapat dikonsolidasikan untuk memperluas kolaborasi serta memperkuat kontribusi profesional.
Kaderisasi karena itu perlu dibangun berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kesediaan bekerja. Regenerasi tidak cukup dilakukan dengan mengisi posisi dalam struktur, tetapi harus menciptakan kesempatan bagi anggota baru untuk belajar, memimpin program, mengembangkan gagasan, dan memperoleh pendampingan dari mereka yang lebih berpengalaman.
Dengan menempatkan asas manfaat sebagai ukuran utama, ISKINDO dapat bergerak menuju organisasi yang tidak hanya tertata secara administratif, tetapi juga hidup melalui interaksi, pertukaran pengetahuan, dan kegiatan yang menghasilkan perubahan.
Empat Agenda Strategis Menuju ISKINDO yang Lebih Berdampak
Jika disatukan, pandangan kelima tokoh tersebut memperlihatkan empat agenda strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja kepengurusan berikutnya. Agenda-agenda ini saling terkait dan membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas agar tidak berhenti sebagai daftar harapan.
Pertama, membenahi tata kelola dan memperkuat kepemimpinan kolektif. Pengaktifan Sekretariat Pusat di Jakarta dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk memperbaiki koordinasi nasional, memperlancar komunikasi antara pengurus pusat dan DPW, serta mengintegrasikan administrasi organisasi.
Sekretariat tersebut perlu didukung sistem kerja yang terukur, pembagian tugas yang proporsional, dan mekanisme evaluasi berkala. Penegakan AD/ART, keterbukaan pencalonan, serta tradisi musyawarah mufakat juga perlu berjalan beriringan agar pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan program.
Kedua, memperkuat pengabdian profesi melalui penanganan persoalan kelautan. ISKINDO dapat mengonsolidasikan tenaga ahli berdasarkan bidang keahlian dan wilayah, terutama di kawasan yang menghadapi tekanan industri, aktivitas pelabuhan, serta risiko pencemaran. Jaringan tersebut dapat mendukung kegiatan pemantauan, kajian teknis, advokasi, dan evaluasi pemulihan lingkungan sesuai kompetensi anggotanya.
Pada kasus pencemaran, organisasi juga dapat mendorong transparansi dokumentasi dan akuntabilitas penanganan, termasuk ketika terdapat klaim asuransi lingkungan yang membutuhkan pemeriksaan teknis independen.
Ketiga, mengintegrasikan data, riset, dan teknologi. Pengalaman penggunaan kartu anggota digital dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan layanan keanggotaan yang lebih terpadu.
Pada tingkat pengetahuan, kerja sama lebih dari 50 perguruan tinggi dapat diarahkan pada penguatan basis data penelitian, publikasi ilmiah, dan informasi kelautan.
Gagasan clearing house dapat dikaji lebih lanjut sebagai fondasi pengembangan AI Kelautan Indonesia, dengan memperhatikan kualitas data, tata kelola akses, interoperabilitas, dan kebutuhan nyata para pengguna. Perluasan kerja sama jurnal dan penguatan advokasi berbasis bukti juga dapat meningkatkan peran ISKINDO dalam diskusi kebijakan kelautan.
Keempat, membangun jembatan antargenerasi dan memperkuat kaderisasi. Kemitraan ISKINDO–HIMITEKINDO dapat dikembangkan melalui saluran informasi karier, beasiswa, hibah penelitian, pelatihan teknis, dan pendampingan profesional.
Pada saat yang sama, organisasi perlu memberikan ruang bagi anggota muda untuk memimpin kegiatan dan terlibat dalam penyusunan kebijakan internal. Pengalaman senior dapat dihubungkan dengan kebutuhan generasi baru melalui dokumentasi sejarah, forum berbagi pengetahuan, dan program kolaborasi yang menghasilkan keluaran terukur.
Keempat agenda tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang memiliki penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan.
Tanpa perangkat pelaksanaan yang jelas, gagasan tentang transformasi digital, pengabdian profesi, kepemimpinan kolektif, dan regenerasi berisiko kembali menjadi wacana yang berulang setiap kali organisasi menyelenggarakan kongres.
Kongres IV sebagai Momentum Mengubah Gagasan Menjadi Aksi
Kongres IV ISKINDO pada 23–24 Oktober 2026 akan menjadi kesempatan bagi para sarjana kelautan Indonesia untuk membicarakan masa depan organisasi sekaligus menentukan bagaimana gagasan pembenahan dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Forum ini bukan hanya tentang pergantian pengurus, tetapi juga tentang kemampuan organisasi menilai perjalanan sebelumnya secara jujur, menjaga hal-hal yang telah berjalan baik, dan memperbaiki aspek yang belum memberikan hasil sesuai harapan.
Pesan Riza Damanik mengenai pentingnya menjaga nawaitu menjadi pengingat bahwa pembaruan organisasi harus tetap berpijak pada tujuan keprofesian.
Sementara itu, pengalaman Amiruddin menunjukkan bahwa pengetahuan kelautan perlu hadir ketika lingkungan menghadapi ancaman pencemaran. Pandangan Andi Nurjaya menegaskan pentingnya kepemimpinan yang terbuka dan tata kelola berdasarkan aturan, sedangkan Bibit Mugiyana mengingatkan perlunya hubungan yang lebih dekat dengan mahasiswa. Refleksi Kamaruddin Azis melengkapi keseluruhan gagasan tersebut dengan menempatkan manfaat nyata sebagai ukuran penting kehidupan organisasi.
Kelima perspektif itu menunjukkan bahwa masa depan ISKINDO tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana organisasi bekerja, memanfaatkan pengetahuan, mengelola perbedaan, dan membangun ruang kontribusi bagi seluruh anggotanya. Struktur yang baik perlu ditopang oleh program yang berjalan, sementara gagasan besar perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang dapat dievaluasi dan dirasakan manfaatnya.
Ujian sesungguhnya akan terlihat setelah kongres berakhir dan kepengurusan baru mulai bekerja. Apakah koordinasi antardaerah menjadi lebih lancar, tenaga ahli semakin mudah dikonsolidasikan, mahasiswa memperoleh akses yang lebih luas, data dan riset mulai terhubung, serta program organisasi menghasilkan manfaat yang dapat diukur? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi tolok ukur yang lebih bermakna daripada sekadar jumlah kegiatan atau kelengkapan struktur kepengurusan.
ISKINDO memiliki modal berupa pengalaman para senior, kapasitas akademik anggota, jejaring profesional, serta pengetahuan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi dan sektor pekerjaan. Tantangannya adalah menghubungkan seluruh modal tersebut dalam sistem kerja yang terbuka, terukur, dan berkelanjutan, sehingga organisasi mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kelautan, perlindungan lingkungan, dan perumusan kebijakan nasional.
Sahabat alumni, menjaga harmoni bukan berarti menghindari kritik, sebagaimana pembaruan bukan berarti meninggalkan nilai-nilai dasar organisasi.
Keduanya justru perlu berjalan bersama agar perbedaan pandangan menjadi sumber pembelajaran, regenerasi membuka ruang bagi kapasitas baru, dan teknologi memperkuat pengabdian profesi. Dari sanalah Kongres IV dapat menjadi titik tolak bagi ISKINDO untuk melangkah lebih jauh, dari konsolidasi gagasan menuju kerja nyata bagi laut dan masyarakat Indonesia.
