PELAKITA.ID – Pembangunan sering kali dipahami secara reduksionis sebagai deretan angka pertumbuhan ekonomi atau kemegahan infrastruktur fisik. Di balik angka-angka tersebut, tersimpan tanya yang lebih mendasar: sejauh mana kebijakan tersebut menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil?
Sering kali, tantangan di lapangan berakar pada kebijakan yang “buta jender”—sebuah pengabaian sistematis terhadap perspektif keadilan yang membuat pembangunan terasa timpang dan eksklusif.
Lalu, bagaimana kita melakukan dekonstruksi atas kebijakan yang selama ini bias? Jawabannya terletak pada kesiapan intelektual kita untuk membedah realitas sosial.
Di sinilah Program Studi S2 Jender dan Pembangunan di Universitas Hasanuddin (UNHAS) hadir. Bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, program ini merupakan ruang refleksi strategis untuk merancang masa depan Indonesia yang lebih inklusif.
Satu-satunya di Kawasan Timur Indonesia: Eksklusivitas yang Berdampak
Keberadaan Program Studi Jender dan Pembangunan di UNHAS memegang posisi yang sangat krusial dalam peta pendidikan nasional.
Program ini merupakan satu-satunya program studi jender di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan hanya satu dari tiga program serupa yang ada di seluruh Indonesia.
Sejak mulai menerima mahasiswa pada tahun 2000, program yang telah Terakreditasi B ini menjadi lokomotif intelektual di wilayah timur. Kehadirannya memastikan bahwa wacana keadilan sosial tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga berakar kuat di Makassar untuk menjangkau pelosok nusantara. Fokusnya sangat spesifik dan berorientasi pada aksi:
“Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada semua sektor pembangunan di Indonesia khususnya di Indonesia bagian Timur.”
Keberadaan program ini adalah upaya nyata untuk melakukan pemerataan pemikiran kritis, memastikan bahwa para pengambil kebijakan di timur memiliki perangkat analisis yang tajam untuk melihat ketimpangan di wilayahnya sendiri.
Visi “Benua Maritim”: Lebih dari Sekadar Teori Sosial
Salah satu pembeda utama program ini adalah landasan filosofisnya yang berakar pada identitas geografis: visi menjadi rujukan pendidikan berbasis “Benua Maritim”.
Mengaitkan studi gender dengan perspektif maritim adalah sebuah inovasi radikal. Di Indonesia, kebijakan pembangunan sering kali bersifat land-based (berorientasi daratan), sehingga sering kali abai terhadap dinamika masyarakat pesisir.
Padahal, dalam masyarakat bahari, peran perempuan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga saat para lelaki melaut, namun suara mereka kerap luput dari keputusan-keputusan strategis di tingkat desa maupun nasional.
Pendekatan ini memastikan bahwa teori-teori feminis tidak hanya dipelajari sebagai abstraksi global, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang relevan dengan konteks kepulauan. Ini adalah upaya untuk melihat pembangunan dari bibir pantai hingga samudra, memastikan keadilan menyentuh mereka yang hidup di garis terdepan maritim kita.
Kurikulum, dari Media hingga Lingkungan
Studi gender sering kali terjebak dalam stereotip sempit yang dianggap hanya berbicara tentang urusan perempuan. Kurikulum di S2 Jender dan Pembangunan UNHAS mendobrak anggapan tersebut. Di sini, gender diposisikan sebagai alat analisis lintas sektor yang mampu membedah berbagai isu kompleks.
Para mahasiswa akan mengeksplorasi mata kuliah yang sangat relevan dengan tantangan zaman, seperti:
- Gender dalam Perspektif Media
- Gender & Ketenagakerjaan
- Gender dan Lingkungan
- Politik dan Keadilan Gender
Keberagaman disiplin ini bertujuan untuk membangun sikap peka gender (gender awareness) yang konsisten. Dengan pemahaman ini, lulusan diharapkan mampu melihat bagaimana perubahan iklim atau kebijakan pasar kerja berdampak secara berbeda pada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tertuang dalam tujuan program:
“Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun dan mengevaluasi perencanaan dan kebijakan pembangunan yang adil gender.”
Pintu yang Terbuka Lebar untuk Semua Disiplin Ilmu
Program ini menghancurkan sekat-sekat disiplin ilmu dengan prinsip keterbukaan interdisipliner. Lulusan dari semua bidang sarjana (S1) diperbolehkan untuk mendaftar. Ketentuan ini bukan tanpa alasan; ruang kelas yang diisi oleh seorang insinyur, praktisi hukum, dokter, hingga jurnalis akan menciptakan dialektika yang kaya.
Kolaborasi interdisipliner ini sangat penting dalam kebijakan publik, di mana sebuah masalah pembangunan harus dilihat dari berbagai sudut pandang agar solusi yang dihasilkan benar-benar adil. Secara praktis, program ini juga menawarkan fleksibilitas yang mendukung para profesional:
- Masa Studi: Terukur antara 3 hingga 8 semester.
- Biaya Pendidikan: Transparan dengan SPP tunggal sebesar Rp 7.500.000,- per semester.
Menatap Tahun 2030
Dengan visi besar untuk menciptakan pembangunan yang adil gender di Indonesia pada tahun 2030, program ini menawarkan lebih dari sekadar gelar magister.
Ia menawarkan kacamata baru untuk melihat dunia.
Pertanyaannya kini kembali kepada Anda: Apakah Anda akan terus menjadi penonton dalam ketimpangan yang terjadi di sekitar Anda, atau berani mengambil alat analisis ini untuk merombaknya dari dalam? Jika Anda siap menjadi agen perubahan, gerbang Sekolah Pascasarjana UNHAS telah terbuka.
Catatan Pendaftaran: Pendaftaran dibuka dalam dua periode setiap tahunnya: Februari-April dan Oktober-November. Seluruh proses dilakukan secara daring melalui situs resmi http://pasca.unhas.ac.id. Persiapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari arsitek keadilan di Indonesia.
