Merosotnya nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia telah memunculkan perbandingan dengan krisis ekonomi 1997–1998. Namun, Arianto A. Patunru sebagaimana diterjemahkan dari sini, menilai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah krisis, melainkan rasa berpuas diri—erosi perlahan terhadap arah kebijakan, pengamanan kelembagaan, dan tata kelola fiskal.
15 Juni 2026
PELAKITA.ID – Indonesia tidak sedang berada di ambang Krisis Finansial Asia seperti yang terjadi pada akhir 1990-an. Perbankan Indonesia kini lebih kuat, utang publik masih berada pada tingkat moderat, cadangan devisa jauh lebih besar, dan sistem nilai tukar lebih fleksibel.
Namun, sinyal pasar belakangan ini sulit diabaikan. Rupiah telah merosot ke titik terendah sepanjang sejarah, pasar saham Jakarta mengalami kerugian besar disertai arus keluar modal asing, sementara kepercayaan investor melemah.
Indonesia tidak sedang dihukum karena dianggap rapuh dalam pengertian lama. Sebaliknya, pasar sedang menilai ulang Indonesia karena mulai mempertanyakan keandalan kerangka kebijakan makroekonominya.
Dua sinyal kebijakan terbaru membantu menjelaskan situasi tersebut.
Sinyal pertama berkaitan dengan kebijakan fiskal. Komitmen belanja dalam skala besar, subsidi energi, program pangan, berbagai inisiatif kuasi-fiskal, serta kontrol yang semakin intervensionis terhadap ekspor komoditas strategis telah memunculkan keraguan mengenai apakah pemerintah masih menempatkan prediktabilitas dan disiplin fiskal sebagai batasan yang harus dipatuhi.
Pengaturan baru yang melibatkan Danantara Sumberdaya Indonesia, yang memusatkan ekspor sejumlah komoditas utama melalui sebuah entitas yang terhubung dengan negara, mungkin dapat dibenarkan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan mengurangi praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Namun, tanpa aturan yang jelas, kebijakan tersebut berisiko memperkuat persepsi bahwa kebijakan dapat berubah secara tiba-tiba dan kontrak-kontrak swasta semakin ditempatkan di bawah arahan negara.
Sinyal kedua berkaitan dengan kelembagaan.
Perubahan undang-undang sektor keuangan memperluas mandat Bank Indonesia. Mandat bank sentral tidak lagi hanya berkaitan dengan stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi juga mencakup pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Pada saat yang sama, parlemen memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengevaluasi bank sentral dan merevisi mekanisme pemberhentian anggota dewan gubernurnya.
Ini bukan sekadar perubahan teknis kecil.
Bagi sebuah negara berkembang yang memiliki sejarah ketidakstabilan mata uang, bahkan sekadar persepsi bahwa kebijakan moneter dapat ditarik lebih dekat kepada kepentingan politik jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan dapat meningkatkan premi risiko terhadap rupiah.
Kredibilitas sebagai Keunggulan Indonesia
Dalam sebagian besar periode setelah 1998, keunggulan komparatif Indonesia di antara negara-negara berkembang bukanlah pertumbuhan ekonomi yang spektakuler.
Keunggulan itu adalah kredibilitas.
Investor menerima berbagai kelemahan struktural Indonesia—rendahnya penerimaan pajak, kesenjangan infrastruktur, ketidakpastian regulasi, dan ketergantungan terhadap komoditas—karena kelemahan tersebut diimbangi oleh pengelolaan fiskal yang hati-hati, bank sentral yang dihormati, serta kerangka kebijakan makroekonomi yang secara umum ortodoks.
Kredibilitas tersebut memungkinkan Indonesia memperoleh pembiayaan dengan biaya yang relatif wajar, menarik arus investasi portofolio, dan menghindari krisis berulang yang dialami banyak negara berkembang lainnya.
Kini, keunggulan tersebut berada dalam risiko.
Pemerintah tentu memiliki alasan kuat untuk menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Indonesia tidak dapat selamanya puas dengan pertumbuhan sekitar 5 persen.
Tenaga kerja yang relatif muda, pasar domestik yang besar, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih tinggi memberikan dasar yang cukup bagi Indonesia untuk memiliki ambisi besar.
Namun, ambisi bukanlah pengganti kredibilitas.
Target pertumbuhan tidak serta-merta menjadi kredibel hanya karena diumumkan. Target tersebut menjadi kredibel ketika investor percaya bahwa negara mampu membiayainya secara berkelanjutan, melaksanakannya secara konsisten dan dapat diprediksi, serta menjaga institusi yang menopang stabilitas makroekonomi.
Persoalannya Bukan Besarnya Utang, tetapi Arah Kebijakan
Kekhawatiran fiskal saat ini bukan karena utang Indonesia telah berada pada tingkat yang berlebihan.
Dibandingkan banyak negara berkembang lainnya, tingkat utang Indonesia masih dapat dikelola.
Persoalannya adalah arah dan disiplin kebijakan.
Basis penerimaan negara Indonesia masih relatif tipis. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih sempit untuk menjalankan program-program permanen berskala besar.
Untuk membiayai program tersebut, pemerintah harus meningkatkan penerimaan, memangkas belanja lain, menerima defisit yang lebih tinggi, atau memindahkan sebagian biaya ke luar anggaran negara.
Pilihan terakhir merupakan salah satu risiko terbesar.
Belanja di luar anggaran mungkin dapat menyembunyikan beban fiskal untuk sementara waktu. Namun, pasar biasanya akan menemukan beban tersebut pada akhirnya.
Independensi Bank Indonesia sebagai Jangkar
Kredibilitas moneter sama pentingnya.
Independensi Bank Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama pengelolaan makroekonomi Indonesia setelah krisis.
Independensi tersebut membantu meyakinkan investor bahwa pengendalian inflasi tidak akan dikorbankan demi mengejar kepentingan pertumbuhan politik jangka pendek. Investor juga percaya bahwa rupiah tidak akan dipertahankan melalui kebijakan yang tidak konsisten.
Setiap persepsi bahwa bank sentral semakin ditarik mendekati agenda pertumbuhan pemerintah atau semakin terbuka terhadap tekanan politik akan melemahkan jangkar tersebut.
Hal ini bukan berarti bank sentral harus mengabaikan pertumbuhan dan lapangan kerja.
Tidak ada bank sentral yang beroperasi dalam ruang sosial yang kosong.
Namun, terdapat perbedaan antara memahami kondisi ekonomi riil dan mengaburkan hierarki tujuan kebijakan.
Bagi sebuah negara berkembang dengan sejarah ketidakstabilan mata uang, kredibilitas moneter sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah hilang.
Ketika pasar mulai percaya bahwa bank sentral dapat ditekan untuk mengakomodasi ekspansi fiskal, premi risiko mata uang akan meningkat.
Faktor Global Bukan Satu-satunya Jawaban
Pemerintah mungkin berpendapat bahwa tekanan pasar yang dialami Indonesia belakangan ini merupakan akibat dari berbagai guncangan eksternal.
Penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan harga minyak, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya keengganan investor terhadap risiko di negara berkembang memang merupakan faktor nyata.
Namun, faktor-faktor tersebut tidak cukup menjelaskan seluruh persoalan.
Negara lain menghadapi lingkungan global yang sama.
Pertanyaan pentingnya adalah: mengapa Indonesia mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan banyak negara sekelasnya?
Jawabannya tidak hanya terletak pada angka-angka makroekonomi.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya keraguan terhadap arah kebijakan, perlindungan kelembagaan, dan tata kelola fiskal Indonesia.
Indonesia Bukan 1997, tetapi Itu Standar yang Terlalu Rendah
Indonesia saat ini bukan Thailand pada 1997.
Indonesia juga bukan Turki dengan inflasi yang tidak terkendali atau Argentina dengan risiko gagal bayar kronis. Namun, perbandingan tersebut menetapkan standar yang terlalu rendah. Perbandingan yang lebih relevan adalah dengan reputasi Indonesia sendiri—reputasi yang dibangun dengan susah payah selama lebih dari dua dekade.
Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun untuk meyakinkan pasar bahwa negara ini telah memetik pelajaran dari krisis.
Defisit harus dikendalikan. Bank sentral harus dilindungi. Utang harus dikelola secara hati-hati. Eksperimen kebijakan mendadak yang dapat mengguncang investor harus dihindari.
Ironisnya, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini justru membuat kemunduran kebijakan semakin sulit dibenarkan.
Indonesia bukan negara yang terpaksa mengambil langkah putus asa karena beban utang yang luar biasa atau pertumbuhan ekonomi yang runtuh.
Indonesia memiliki tingkat utang yang moderat, inflasi yang relatif terkendali, pasar domestik yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik.
Kondisi tersebut sebenarnya memberikan ruang bagi para pembuat kebijakan untuk bertindak secara hati-hati.
Namun, sejumlah sinyal kebijakan terbaru justru menciptakan kesan adanya ketidaksabaran.
Ketidaksabaran terhadap batasan fiskal. Ketidaksabaran terhadap independensi institusi, dan ketidaksabaran terhadap proses panjang reformasi struktural.
Pertumbuhan Delapan Persen Membutuhkan Produktivitas
Jika pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, jawabannya bukan dengan menekan bank sentral atau meregangkan kemampuan anggaran negara.
Jawabannya adalah meningkatkan produktivitas.
Indonesia perlu memperbaiki sistem perpajakan, mengurangi ketidakpastian regulasi, memperkuat persaingan usaha, berinvestasi pada sumber daya manusia, membuat kebijakan industri lebih transparan, dan menarik investasi melalui prediktabilitas kebijakan, bukan melalui diskresi.
Kredibilitas bukanlah musuh pertumbuhan.
Kredibilitas adalah fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Indonesia tidak membutuhkan kepanikan.
Namun, Indonesia membutuhkan koreksi arah.
Pemerintah perlu menegaskan kembali komitmennya terhadap aturan fiskal, mempublikasikan rencana pembiayaan jangka menengah yang kredibel bagi program-program besar, menghindari ketidakjelasan dalam aktivitas kuasi-fiskal, dan melindungi independensi operasional Bank Indonesia.
Langkah-langkah tersebut memang tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan struktural Indonesia.
Namun, langkah itu akan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Indonesia masih menghargai disiplin makroekonomi yang selama ini membuatnya menonjol di antara negara-negara berkembang.
Persoalan Indonesia hari ini bukanlah krisis.
Persoalannya adalah rasa berpuas diri.
Selama ini, kekuatan komparatif Indonesia terletak pada kepercayaan investor terhadap kerangka makroekonominya, terlepas dari berbagai ketidaksempurnaan yang ada.
Jika kepercayaan tersebut terus terkikis, Indonesia mungkin akan menemukan kenyataan pahit: kredibilitas yang telah hilang jauh lebih mahal untuk dibangun kembali daripada dipertahankan sejak awal.
Sumber: https://asialink.unimelb.edu.au/diplomacy/insights/indonesias-slow-motion-loss-macro-credibility/
___
Arianto A. Patunru adalah Fellow pada ANU Indonesia Project, Arndt-Corden Department of Economics, Australian National University.
