“Pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa.” Pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, lebih dari tujuh dekade lalu bukan sekadar retorika politik, melainkan peringatan bahwa kedaulatan bangsa bertumpu pada kemampuan negara menjamin pangan bagi rakyatnya.
PELAKITA.ID – Dalam pidatonya pada National Maritime Convention tahun 1963, Ir. Soekarno juga memproyeksikan masa depan Indonesia sebagai bangsa maritim yang harus mampu mengelola laut sebagai sumber pangan, kesejahteraan, dan kekuatan nasional.
Enam dekade kemudian, peringatan itu menemukan relevansinya.
Ketahanan pangan Indonesia kini menghadapi ancaman yang tidak lagi sebatas alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk, atau kerusakan lingkungan. Krisis iklim ternyata telah memasuki dimensi yang lebih mendasar: mengubah karakter biologis sumber pangan itu sendiri.
Selama ini, perubahan iklim lebih sering dipahami melalui meningkatnya suhu laut, cuaca ekstrem, pengasaman samudra, atau kerusakan ekosistem pesisir.
Berbagai laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa perubahan tersebut telah menggeser distribusi stok ikan, menurunkan produktivitas perikanan, dan meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir.
Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Science (2026) mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan.
Tim ilmuwan dari Monash University (Australia) dan Jagiellonian University (Polandia) menemukan bahwa berbagai spesies ikan mulai berevolusi sebagai respons terhadap pemanasan laut. Ikan mencapai kematangan seksual lebih cepat, bereproduksi pada usia lebih muda, tetapi berhenti tumbuh pada ukuran tubuh yang lebih kecil.
Secara biologis, perubahan tersebut merupakan strategi adaptasi agar spesies tetap bertahan hidup di tengah lingkungan yang terus berubah. Akan tetapi, dari perspektif perikanan, konsekuensinya justru serius.
Ukuran tubuh yang lebih kecil menghasilkan biomassa yang lebih rendah sehingga potensi hasil tangkapan berkelanjutan ikut menurun.
Penelitian tersebut memperkirakan bahwa jika proses evolusi ini diperhitungkan, hasil perikanan berkelanjutan dapat berkurang hingga sekitar 50 persen—jauh lebih besar dibandingkan proyeksi yang hanya mempertimbangkan perubahan ekologis.
Temuan ini mengubah cara kita memandang hubungan antara krisis iklim dan ketahanan pangan.
Ancaman tidak lagi semata-mata ditentukan oleh berkurangnya jumlah ikan di laut, tetapi juga oleh berubahnya kemampuan biologis ikan untuk menopang kebutuhan pangan manusia.
Fenomena ini sesungguhnya telah lama diprediksi oleh berbagai penelitian.
Atkinson (1994) menjelaskan bahwa organisme berdarah dingin, termasuk ikan, cenderung berukuran lebih kecil ketika hidup pada suhu yang lebih tinggi (temperature-size rule).
Daufresne dan koleganya kemudian menunjukkan bahwa pemanasan global mendorong dominasi organisme akuatik berukuran kecil, sementara kajian William W. L. Cheung memperkirakan bahwa wilayah tropis akan mengalami penurunan potensi perikanan yang lebih besar dibandingkan kawasan subtropis akibat perubahan iklim.
Implikasinya sangat luas. FAO mencatat lebih dari tiga miliar penduduk dunia memperoleh sedikitnya 20 persen kebutuhan protein hewaninya dari ikan.
Di negara kepulauan seperti Indonesia, ketergantungan terhadap sumber protein laut bahkan jauh lebih besar. Karena itu, perubahan ukuran tubuh ikan bukan sekadar persoalan biologi, melainkan persoalan gizi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Indonesia, ancaman tersebut memiliki arti yang lebih serius. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan hayati laut yang sangat tinggi, sektor perikanan bukan hanya penyedia pangan, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan nelayan dan masyarakat pesisir.
Ketika stok ikan bergeser, musim penangkapan berubah, dan ukuran hasil tangkapan semakin kecil, dampaknya langsung dirasakan oleh rumah tangga nelayan melalui meningkatnya biaya melaut, menurunnya pendapatan, serta bertambahnya ketidakpastian usaha.
Ironisnya, masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi justru menjadi pihak yang paling awal merasakan dampaknya.
Mereka menghadapi cuaca yang semakin sulit diprediksi, wilayah penangkapan yang terus berubah, dan kini ancaman baru berupa perubahan biologis sumber daya ikan.
Inilah wajah nyata ketidakadilan iklim, ketika kelompok yang paling kecil menyumbang penyebab krisis justru menanggung beban sosial-ekonomi yang paling besar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan hidup. Ia telah berkembang menjadi persoalan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Ketika ikan mulai berevolusi untuk mempertahankan kehidupannya, pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan itu sedang terjadi, melainkan apakah kebijakan pembangunan kita telah cukup cepat beradaptasi menghadapinya.
Paradigma Baru Ketahanan Pangan Maritim
Temuan mengenai evolusi ikan sesungguhnya membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar perubahan ukuran tubuh atau pola reproduksi spesies.
Ia menunjukkan bahwa pembangunan perikanan tidak lagi dapat bertumpu semata pada peningkatan produksi. Ketika sistem ekologis berubah begitu cepat, cara kita mengelola sumber daya laut juga harus ikut berubah.
Selama beberapa dekade, keberhasilan sektor kelautan dan perikanan lebih banyak diukur melalui peningkatan produksi, konsumsi ikan, dan nilai ekspor. Indikator tersebut memang penting, tetapi tidak lagi memadai di tengah krisis iklim.
Produksi yang tinggi hari ini tidak menjamin ketahanan pangan pada masa depan apabila daya dukung ekosistem terus menurun dan kemampuan biologis ikan untuk menopang produksi semakin melemah.
Karena itu, ketahanan pangan tidak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai kemampuan menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup. Ketahanan pangan juga ditentukan oleh kemampuan ekosistem mempertahankan produktivitasnya di tengah perubahan lingkungan.
Dalam perspektif ini, laut bukan hanya ruang produksi, melainkan fondasi sistem pangan yang harus dijaga daya “lentingnya” agar tetap mampu menyediakan pangan bagi generasi mendatang.
Pandangan tersebut sejalan dengan berkembangnya konsep sustainable food systems dan social-ecological resilience, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai hasil interaksi antara ekologi, ekonomi, teknologi, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Dalam kerangka ini, nelayan bukan sekadar produsen ikan, melainkan penjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus aktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pelopor pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Keanekaragaman hayati laut yang tinggi, pengalaman panjang masyarakat pesisir, serta kapasitas perguruan tinggi dan lembaga riset merupakan fondasi yang kuat untuk membangun sistem pengelolaan perikanan berbasis ilmu pengetahuan.
Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan yang lebih antisipatif.
Langkah pertama adalah memperkuat riset dan sistem pemantauan sumber daya ikan.
Pengelolaan perikanan tidak cukup hanya mengukur jumlah stok dan tingkat pemanfaatannya, tetapi juga perlu memantau perubahan ukuran tubuh, pola reproduksi, distribusi, dan respons biologis ikan terhadap perubahan iklim.
Kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang mampu membaca perubahan secara utuh.
Pada saat yang sama, pendekatan berbasis ekosistem harus menjadi arus utama pembangunan kelautan.
Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi merupakan penyangga utama produktivitas perikanan dan penyerap karbon alami yang memperkuat ketahanan ekosistem pesisir.
Melindungi ekosistem tersebut berarti melindungi fondasi ketahanan pangan bangsa.
Keberhasilan adaptasi juga bergantung pada sejauh mana negara menempatkan nelayan skala kecil sebagai mitra utama pembangunan.
Mereka bukan hanya penerima manfaat kebijakan, melainkan kelompok yang paling awal membaca perubahan musim, pergeseran daerah penangkapan, dan perubahan perilaku ikan.
Pengetahuan lokal yang mereka miliki merupakan modal penting yang perlu dipadukan dengan hasil-hasil riset ilmiah agar kebijakan pengelolaan perikanan menjadi lebih adaptif dan responsif.
Berbagai strategi adaptasi hanya akan memberikan hasil yang terbatas apabila laju perubahan iklim terus meningkat.
Oleh karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan ekosistem karbon biru (blue carbon) seperti mangrove dan padang lamun, serta percepatan pembangunan rendah karbon harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi menjaga ketahanan pangan maritim.
Ketika Ikan Berevolusi, Kebijakan Pun Harus Berevolusi
Krisis iklim mengajarkan bahwa alam selalu berusaha mempertahankan kehidupannya. Ikan berevolusi agar mampu bertahan di tengah perubahan lingkungan. Mampukah manusia berevolusi dalam cara berpikir dan menyusun kebijakan?
Bagi Indonesia, pertanyaan tersebut bukan lagi sekadar wacana akademik. Ia menyangkut masa depan jutaan nelayan, masyarakat pesisir, dan keberlanjutan pangan nasional.
Sebab yang sedang dipertahankan bukan hanya populasi ikan atau besarnya hasil tangkapan, melainkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pangan yang cukup, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang bermartabat dari laut yang tetap sehat dan produktif.
Pesan Ir. Soekarno tentang pangan sebagai “soal hidup dan matinya bangsa” menemukan maknanya dalam tantangan abad ke-21. Menjaga ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga dengan memastikan bahwa laut tetap mampu menyediakan kehidupan di tengah perubahan iklim.
Jika ikan mampu berevolusi untuk bertahan hidup, maka pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pun harus berevolusi—lebih adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, berpihak kepada masyarakat pesisir, dan berorientasi pada keberlanjutan.
___
Makassar, 29 Juni 2026
Penulis adalah Guru Besar Sosiologi Perikanan Unhas
