Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan UN Fish Stocks Agreement (UNFSA), pengelolaan sumber daya ikan tuna yang bermigrasi jauh dilakukan melalui mekanisme kerja sama di forum RFMO.
PELAKITA.ID – JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperkuat kualitas diplomasi perikanan Indonesia di kancah regional dan internasional
Berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Indonesia Tuna Consortium, KKP menyelenggarakan lokakarya diplomasi pengelolaan perikanan tuna di Georgetown University SFS Asia Pacific, Jakarta, mulai Selasa (7/7/2026)
Langkah strategis ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk menyiapkan delegasi Indonesia yang kompeten dan tangguh dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada berbagai perundingan di forum Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)
Lokakarya ini menjadi wadah penguatan kapasitas yang melibatkan aparatur pemerintah, akademisi, hingga pemangku kepentingan sektor perikanan yang bergerak di komoditas tuna
Selama masa pelatihan, para peserta dibekali materi komprehensif terkait aspek ilmiah, kebijakan hukum internasional, hingga strategi diplomasi dan negosiasi.
Rangkaian pembelajaran dirancang secara berlapis, meliputi: Kelas daring (pre-course), pelatihan intensif dan diskusi bersama pakar, simulasi negosiasi yang dirancang menyerupai atmosfer perundingan sesungguhnya di forum RFMO.
Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan (PSDI) KKP, Syahril Abd Raup, saat membuka lokakarya menegaskan bahwa kecakapan diplomasi dan negosiasi menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia di forum regional
”Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan UN Fish Stocks Agreement (UNFSA), pengelolaan sumber daya ikan tuna yang bermigrasi jauh dilakukan melalui mekanisme kerja sama di forum RFMO,” papar Syahril.
Lebih lanjut, ia menekankan urgensi dari pembentukan karakter delegator yang adaptif. “Karena itu, Indonesia membutuhkan delegasi yang tidak hanya menguasai aspek teknis pengelolaan perikanan, tetapi juga memiliki kemampuan diplomasi dan negosiasi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan nasional,” tegasnya.
Sebagai negara pantai berkembang dengan bentang laut yang luas dan perekonomian yang bersandar pada sektor kelautan, Indonesia memiliki hak konstitusional dan internasional untuk berpartisipasi secara adil dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna
Pada kesempatan terpisah, Lotharia Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengingatkan bahwa hak Indonesia harus diperjuangkan melalui diplomasi yang efektif, demi memastikan kesetaraan pemanfaatan serta terjaminnya pengelolaan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang
Guna memperkuat daya tawar diplomatik peserta, rangkaian lokakarya ini juga menghadirkan sesi master class khusus oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Havas Oegroseno, pada Rabu (8/7/2026)
Mengusung tema “Dinamika Kekuasaan dalam RFMO dan Pembangunan Koalisi”, sesi pamungkas ini ditujukan untuk membedah strategi taktis dalam membangun aliansi guna memenangkan kepentingan nasional
Melalui lokakarya intensif ini, pemerintah menargetkan terbangunnya sinergi dan koordinasi solid antar pemangku kepentingan, meningkatnya kapasitas lobi delegasi, serta tersusunnya strategi komprehensif untuk mengamankan kedaulatan perikanan RI di kancah global.
