PELAKITA.ID – Makassar – Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang semakin membaik. Berdasarkan publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2024”, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 736,48 ribu jiwa atau 8,06 persen dari total penduduk.
Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 788,85 ribu jiwa atau 8,70 persen.
Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antar kabupaten dan kota, baik dari sisi persentase kemiskinan maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Pangkep Tertinggi, Makassar Terendah
Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni 12,41 persen.
Posisi berikutnya ditempati Jeneponto (11,82 persen), Luwu (11,70 persen), Enrekang (11,25 persen), dan Luwu Utara (11,24 persen).
Sebaliknya, Kota Makassar mencatat tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan, yakni 4,97 persen, disusul Kabupaten Sidenreng Rappang (5,02 persen) dan Kota Parepare (5,27 persen).
Meskipun memiliki persentase kemiskinan paling rendah, Kota Makassar justru memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut, yakni sekitar 79,53 ribu jiwa. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kabupaten Bone menempati posisi kedua dengan 73,03 ribu penduduk miskin, disusul Gowa sebanyak 55,13 ribu jiwa, Luwu 44,24 ribu jiwa, dan Jeneponto 43,90 ribu jiwa.
Maros dan Takalar di Bawah Rata-rata Provinsi
Beberapa daerah penyangga Kota Makassar menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibanding rata-rata provinsi.
Kabupaten Maros memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,32 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34 ribu jiwa. Sementara Takalar mencatat angka 7,75 persen atau sekitar 23,51 ribu jiwa, sedikit lebih rendah dibanding rata-rata provinsi yang berada pada angka 8,06 persen.
Adapun Kabupaten Gowa mencatat tingkat kemiskinan 6,85 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah meskipun jumlah penduduk miskinnya masih cukup besar karena populasi yang tinggi.
Luwu Utara dan Luwu Hadapi Kemiskinan Lebih Dalam
Selain melihat jumlah penduduk miskin, laporan tersebut juga menggunakan dua indikator penting, yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kesenjangan yang harus ditutup agar masyarakat keluar dari kemiskinan.
Dalam indikator ini, Luwu Utara mencatat nilai tertinggi sebesar 2,10, disusul Luwu sebesar 2,05, kemudian Enrekang (1,89) dan Pangkep (1,78).
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin.
Lagi-lagi, Luwu Utara menjadi daerah dengan nilai tertinggi (0,58), diikuti Luwu (0,53), Enrekang (0,44), dan Luwu Timur (0,39).
Tingginya nilai kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga tingkat kerentanan ekonomi yang lebih berat dibanding daerah lainnya.
Mayoritas Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan
Publikasi tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan di Sulawesi Selatan masih didominasi kawasan perdesaan.
Sebanyak 70,18 persen penduduk miskin berada di wilayah perdesaan, sedangkan 29,82 persen lainnya tinggal di kawasan perkotaan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta perluasan kesempatan kerja masih menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Kemiskinan Ekstrem Belum Dirinci
Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2024 tidak menyajikan data khusus mengenai kemiskinan ekstrem pada tingkat kabupaten dan kota.
Namun demikian, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dapat menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan intervensi lebih intensif dalam penanggulangan kemiskinan.
Tantangan ke Depan
Turunnya angka kemiskinan menjadi sinyal positif bagi pembangunan Sulawesi Selatan. Namun, disparitas antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Pangkep, Jeneponto, Luwu, Enrekang, dan Luwu Utara membutuhkan strategi pembangunan yang lebih spesifik, tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Ke depan, keberhasilan menekan angka kemiskinan tidak hanya diukur dari semakin kecilnya persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara lebih merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
